Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

PTUN Vs. Keputusan Tata Usaha Militer TNI

LEGAL OPINION
Question: Sebagai pensiunan marinir, apa bisa saya mengajukan gugatan pembatalan surat perintah mengosongkan diri dari rumah dinas tersebut ke PTUN?
Brief Answer: Terhadap segala bentuk keputusan (beschikking) instansi kemiliteran Tentara Nasional Indonesia, maka atas keputusan yang berdampak bagi anggota kesatuan militer, pensiunan tentara, maupun keluarganya, sekalipun memiliki muatan perdata, hanya dapat menggugat keberlakuan keputusan tersebut ke hadapan Pengadilan Militer sebagai satu-satunya yurisdiksi peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia telah membedakan prosedural upaya hukum perlawanan terhadap “Keputusan Tata Usaha Negara” dan “Keputusan Tata Usaha Militer”. Dalam hal ini, yang menjadi tolak ukurnya bukanlah kepada subjek hukum yang terkena oleh Keputusan, namun lembaga penerbit keputusan yang menjadi penentu yurisdiksi peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi, SHIETRA & PARTNERS merujuk pada kaedah yang dalam praktiknya diberlakukan sebagaimana putusan Mahkamah Agung sengketa rumah dinas ketentaraan register Nomor 370 K/TUN/2009 tanggal 6 Maret 2012, perkara antara:
- MANSYUR MAHA, selaku Purnawirawan TNI AD, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat; melawan
- PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER I / BUKIT BARISAN cq. ASISTEN LOGISTIK KODAM I / BUKIT BARISAN cq. WAKIL ASISTEN LOGISTIK KODAM I / BUKIT BARISAN, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Yang menjadi Objek Sengketa ialah Surat Perintah tertanggal 27 Oktober 2008 tentang pengosongan rumah dinas atas nama Mansyur Maha di Barak Damar Laut No. 403 Asrama Marendal Medan, yang dinilai telah merugikan Penggugat yang telah tinggal pada rumah dinas tersebut sejak tahun 1983 yang dirawat serta dikelola pemeliharaan gedungnya dengan dana pribadi Penggugat.
Dalam gugatannya, sang pensiunan meminta agar Tergugat terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap sejarah tanah tersebut sebelum meminta Penggugat mengosongkan diri dari rumah dinas. Rumah yang ditempati oleh Penggugat merupakan pemberian dari Kolonel Maludin Simbolon dan bukan merupakan pemberian Tergugat, sebab Tergugat tidak ada memberikan bantuan dana untuk pembangunan rumah tersebut.
Menanggapi klaim Penggugat, Tergugat memberi tanggapan, benar menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah.
Namun yang dimaksud dengan Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Sedangkan menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha TNI” adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha TNI, berisi tindakan hukum, berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan TNI serta pengelolaan pertahanan negara di bidang personal, materiil, fasilitas dan jasa yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.
Menurut Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/1/II/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang Petunjuk Administrasi Umum Tentara Nasional Indonesia 2007, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Surat Perintah adalah bentuk tulisan dinas yang memuat pernyataan kehendak pemimpin untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang/sekelompok personel dan mempunyai akibat pertanggungjawaban administrasi.
Oleh karena Objek Gugatan tidak termasuk dalam objek sebagaimana dimaksud dalam sengketa Tata Usaha Negara, maka PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
Namun mengacu norma Pasal 265 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, terdapat pengaturan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia/TNI, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha TNI yang disengketakan tersebut dinyatakan bataI atau tidak sah.
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian.
Pasal 2 Huruf (f) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN, memiliki esensi limitatif:
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : (f). Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.”
Pasal 1 angka 34 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan, Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang berisi tindakan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan Negara di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.
Maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum sipil saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
Pasal 265 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Peradilan Militer, memiliki subtansi pengaturan yang penting untuk dipahami, sebagai berikut:
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.”
Terhadap gugatan sang purnawirawan, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kemudian menjatuhkan putusan, sebagaimana No. 74/G/2008/PTUN.MDN tanggal 28 Januari 2009, dengan amar sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI:
- Menerima Eksepsi Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.”
Dalam tingkat banding, putusan diatas telah dikuatkan. Sang purnawirawan mengajukan upaya hukum kasasi, dengan argumentasi bahwa surat keputusan tersebut mempunyai muatan nilai keperdataan, terlebih Penggugat adalah seorang purnawirawan alias seorang pensiunan yang tidak lagi tunduk pada aturan internal kesatuan prajurit, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah dalam menerapkan hukum karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa in litis;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MANSYUR MAHA tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MANSYUR MAHA tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan