Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Pailitnya Pengusaha Tidak Melahirkan Upah Proses

LEGAL OPINION
Tiadanya Lagi Pokok Pekerjaan, Berlaku Asas “No Duty No Paid”
Question: Jika perusahaan pailit, apa pekerja bisa memperjuangkan upah proses dengan mengajukan gugatan?
Brief Answer: Tidak bisa. Pailitnya Pengusaha dimaknai sebagai putusnya hubungan kerja (PHK) demi hukum, sehingga karena Pengusaha tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dalam dunia niaga / bisnis, praktis tiada lagi operasional yang membutuhkan tenaga Pekerja / Buruh, mengingat pula Kurator yang kini bertanggung jawab melakukan pemberesan dan likuidasi—dengan demikian berlaku asas no duty no paid.
Jika Kurator telah mencatatkan nilai kompensasi pesangon terhadap para Pekerja yang dimasukkan sebagai klasifikasi “Kreditor Preferen / Istimewa” akibat PHK yang bersumber dari kepailitan sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, maka tidak perlu memboroskan waktu dengan melakukan upaya hukum.
Dalam suatu konstruksi hubungan industrial, terdapat tiga elemen yang bersifat kumulatif, yakni: perintah, pekerjaan, dan upah. Karena unsur “pekerjaan” sudah tidak lagi tersedia, maka sejatinya Upah Proses tidak lagi relevan untuk dimintakan ataupun dikabulkan—sama seperti ketika Pengusaha melakukan PHK karena “gulung tikar”.
Sebaiknya hal yuridis tersebut juga menjadi pertimbangan kalangan Pekerja / Buruh ketika berencana untuk mempailitkan Pengusaha yang tidak memberikan hak-hak normatif para Pekerja, karena jika permohonan pailit dikabulkan Pengadilan Niaga, sama artinya memasung Upah Proses.
PEMBAHASAN:
Yang perlu kita pahami, tugas seorang Kurator ialah untuk melikuidasi, bukan untuk mengurus. Guna memudahkan pemahaman, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa ketenagakerjaan terkait kepailitan register Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 27 Juli 2016, perkara antara:
- KURATOR PT. HENRISON IRIANA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- ROBBY TUHUMURY, selaku Termohon Kasasi semula Penggugat.
Penggugat dalam perkara terpisah sebelumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Manokwari dalam Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/3014/PN.Mnk. atas nama Penggugat melawan PT. Henrison Iriana, dimana pada 20 Februari 2015 PHI menjatuhkan putusan: menyatakan gugatan Penggugat gugur demi hukum berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dikarenakan PT. Henrison Iriana telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Makassar dalam Perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014, pada tanggal 13 November 2014.
Penggugat mendalilkan, walaupun telah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Makassar, namun hingga saat ini PT. Henrison Iriana (dalam pailit) masih tetap beroperasi dan kegiatan produksi masih tetap berjalan seperti biasa dibawah pengawasan Kurator.
Oleh karenanya kini Penggugat mengajukan gugatan kepada sang Kurator PT. Henrison Iriana. Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur, dalam hal Pengusaha dinyatakan pailit atau dilikuidasi, maka upah dan hak-hak lainnya dari Pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
Penggugat selama ini bekerja pada Pengusaha sebagai staf personalia, dengan masa kerja selama 23 tahun. Sengketa bermula bukan akibat PHK yang timbul akibat pailitnya Pengusaha, namun Pengusaha saat sebelum jatuh pailit ada mengeluarkan surat skorsing kepada Penggugat, karena Penggugat dinilai telah melakukan pelanggaran berat yaitu mencemarkan nama baik perusahaan terkait aduan yang disampaikan Penggugat selaku Pekerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Sorong tanggal 17 Februari 2014.
Tanggal 2 Mei 2014, atau kurang lebih satu setengah bulan setelah Penggugat menerima surat skorsing atas tuduhan pencemaran nama baik sedang dalam proses penyidikan oleh penyidik kepolisisan, Tergugat secara sepihak kemudian melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat melalui suratnya, yang menyebutan bahwa hak-hak Penggugat akan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku namun sampai saat gugatan ini didaftarkan Tergugat belum membayar hak-hak Penggugat.
Namun karena PHK yang terjadi ialah secara sepihak, maka Penggugat memandang PHK belum secara yuridis terjadi, sehingga berhak atas Upah Proses hingga terdapat putusan pengadilan yang berwenang untuk memutus hubungan kerja.
Tanggal 19 September 2014, Penyidik Kepolisian Polres Kabupaten Sorong menerbitkan surat perihal: Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan yang isinya menjelaskan bahwa dari hasil penyidikan ternyata Penggugat tidak terbukti melakukan Pencemaran Nama Baik perusahaan seperti yang dituduhkan dan dijadikan dasar / alasan Pengusaha dalam melakukan PHK.
Pasal 155 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa, selama Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum menyatakan putus hubungan kerja, Pengusaha wajib mempekerjakan Pekerja seperti biasa dengan tetap membayar upah. Ketentuan itu memberi arti bahwa tiada PHK tanpa penetapan dari PHI, sehingga berlaku ketentuan mengenai Upah Proses.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Hubungan Industrial Manokwari untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pdt-Sus.PHI/2015/PN.Mnk, tanggal 12 November 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Putusan Sela:
1. Mengabulkan tuntutan putusan sela Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah skorsing Penggugat 50% (lima puluh persen) tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah skorsing Penggugat 50% (lima puluh persen) saat mulai skorsing tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan 20 April 2014 sebesar Rp1.121.710,00;
4. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah skorsing Penggugat 50% (lima puluh persen) upah skorsing tanggal 21 April 2014 sampai dengan 20 Mei 2014 sebesar Rp1.121.710,00;
5. Menghukum Tergugat membayar upah skorsing Penggugat sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli 2015, yaitu 14 (empat belas) bulan upah sebesar Rp34.139.000,00 dengan perhitungan 14 x Rp2.438.500,00;
6. Menolak selain dan selebihnya;
Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat putus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2014 sebesar Rp2.438.500,00 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan, uang perumahan/pengobatan dan cuti tahunan dengan perbaikan sebesar Rp48.648.075,00 sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak selain dan selebihnya.”
Pihak Kurator mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 27 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 terhadap peristiwa hukumnya karena terbukti perusahaan Tergugat telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga;
- Bahwa namun demikian terhadap putusan Judex Facti dalam provisi sepanjang mengenai upah proses perlu diperbaiki dengan tidak memberikan upah proses dengan pertimbangan perusahaan Tergugat sudah dinyatakan pailit, maka tuntutan Penggugat dalam putusan sela patut untuk ditolak seluruhnya;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KURATOR PT. HENRISON IRIANA tersebut harus ditolak dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini:
M E N G A D I L I :
1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KURATOR PT HENRISON IRIANA tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mnk, tanggal 12 November 2015, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Provisi:
- Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dan Penggugat putus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2014 sebesar Rp2.438.500,00 (dua juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan, uang perumahan / pengobatan dan cuti tahunan dengan perbaikan sebesar Rp48.648.075,00 (empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah) sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak selain dan selebihnya.”

Note SHIETRA & PARTNERS: Bukankah semestinya gugatan Penggugat diajukan ke hadapan Pengadilan Niaga dalam register “gugatan lain-lain” (kompetensi absolut) karena kedudukan sang mantan Pekerja sebagai Kreditor Preferen terhadap Pengusaha yang pailit?
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan