Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Mutasi Tempat Kerja sebagai Bentuk Intimidasi Terhadap Pekerja Tetap yang Menolak Tanda Tangan PKWT

LEGAL OPINION
Question: Beberapa kawan termasuk saya, sebenarnya adalah karyawan tetap karena ketika kami pertama kali bergabung dengan perusahaan sebagai pegawai, tidak ada kontrak kerja apapun. Kini, mendadak manajemen menyuruh kami untuk tanda-tangan perjanjian Kerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Jelas kami tidak mau tanda-tangan. Tapi perusahaan memaksa, bahkan mengancam akan memutasi kami ke luar kota. Apa boleh oleh hukum, mengintimidasi pegawai dengan cara-cara tidak etis semacam itu?
Brief Answer: Yang bernama kesepakatan, timbul murni akibat persetujuan antara para pihak yang saling mengikatkan diri, tidak terkecuali ikatan hubungan kerja. Bentuk-bentuk intimidasi yang membuat seorang Pekerja terpaksa untuk tunduk, adalah sebentuk “cacat kehendak” sehingga syarat sah perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata.
Namun untuk mencegah penyalahgunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) oleh pihak Pengusaha, para Pekerja / Buruh berhak untuk menolak bentuk-bentuk pemaksaan down grade dari Pekerja Tetap (PKWTT) menjadi PKWT—dengan cara bersikukuh untuk tidak menandatangani PKWT.
Bila pihak Pekerja mampu membuktikan adanya unsur-unsur intimidasi dari kalangan Pengusaha, sebagai akibat pendirian sikap Pekerja yang menolak penurunan derajat status kerja, Pekerja dapat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan disertai hak kompensasi atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan normal disertai Upah Proses untuk setidaknya 6 kali Upah.
PEMBAHASAN:
Pada era keterbukaan informasi publik (termasuk putusan pengadilan) seperti sekarang ini, bukan lagi zamannya Pengusaha dapat melakukan praktik-praktik intimidasi maupun pelanggaran terhadap hak-hak normatif seorang Pekerja seperti satu dekade lampau—sebab, bila hal demikian sampai terjadi, sama artinya dengan mencemarkan nama baik sang Pengusaha itu sendiri. Dimana kita sadari sepenuhnya, membangun reputasi adalah sukar, namun mencemarinya adalah semudah satu buah gugatan dari pihak Buruh.
Sebagai ilustrasi yang relevan, SHIETRA & PARTNERS untuk itu akan merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 812 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 13 Oktober 2016, perkara antara:
- PT. DUTA SWAKARYA INDAH, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- 4 orang Pekerja, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat.
PT. Duta Swakarya Indah merupakan perusahaan Oil Palm Plantation atau perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang perkebunannya berada di wilayah Kabupaten Siak. Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2011, Tergugat sebagai karyawan tetap dengan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Bermula, pada bulan Juli 2015, Tergugat secara sepihak menyuruh seluruh karyawan untuk menandatangani Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) yang berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tahun 2016. Karena tidak pernah dirundingkan sebelumnya dan tidak ada kejelasan status masa kerja para karyawan, sementara para Pekerja / Buruh telah bekerja lebih dari 3 tahun pada PT. Duta Swakarya Indah, maka para Pekerja menolak menandatangani PKWT yang disodorkan Pengusaha.
Disebabkan para karyawan tidak mau menandatangani PKWT, pihak perusahaan mengancam akan memutasi atau akan mem-PHK para karyawan. Akibat dari penolakan karyawan untuk menandatangani PKWT, pada tanggal 24 Agustus 2015 Tergugat mengeluarkan Surat Mutasi terhadap 13 orang karyawan termasuk Para Penggugat. Seluruh karyawan tersebut dimutasi dari Kabupaten Siak (Kalimantan) ke Kantor Pusat perusahaan di Kota Pekanbaru (Sumatera).
Mengingat, sebelumnya Tergugat pernah mengancam para karyawan untuk dimutasi jika tidak mau menandatangani PKWT, maka mutasi ini dinilai oleh para karyawan sebagai bentuk intimidasi. Menyikapi persoalan ini pihak Serikat Pekerja melaporkan masalah paksaan menandatangani PKWT dan mutasi sepihak tersebut kepada Disnaker Kabupaten Siak dengan.
Selanjutnya pihak Disnaker memanggil para pihak, dimana dalam pertemuan tersebut, pihak Disnaker menyarankan kepada pihak perusahaan bahwa masalah menandatangani PKWT dan mutasi terhadap 13 orang karyawannya agar dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Tanggal 14 September 2015 pihak Tergugat kembali mengeluarkan Surat Mutasi, namun Surat Mutasi tersebut yang tadinya untuk 13 orang sekarang untuk 4 orang yaitu Para Penggugat. Karena tidak ada dibicarakan sebelumnya dan tidak ada kejelasan fasilitas baik tempat tinggal, sarana transportasi maupun perihal gaji, dan sepertinya mutasi tersebut ada unsur intimidasi terkait penolakan menandatangani PKWT, maka Para Penggugat menolak untuk dimutasi.
Kemudian lewat suratnya tertanggal 21 September 2015, Tergugat memanggil Para Penggugat untuk datang menghadap ke HRD di Kantor Pusat PT. Duta Swakarya Indah di Pekanbaru pada tanggal 23 September 2015. Dalam pemanggilan tersebut Tergugat tidak menyediakan sarana transportasi untuk Para Penggugat, akan tetapi walaupun tidak disediakan sarana transportasi Para Penggugat tetap datang meskipun terpaksa merental mobil dengan biaya sendiri.
Dalam pertemuan, HRD PT. DSI menyampaikan mutasi terhadap Para Penggugat dikarenakan perusahaan melakukan efisiensi, sebab beberapa orang karyawan di Kantor Pusat telah diberhentikan. Dalam pertemuan tersebut Para Penggugat menyampaikan, perihal menolak mutasi ini dengan alasan:
1) Karena mutasi ini ada unsur intimidasi, sebab didahului penolakan oleh pihak karyawan untuk menandatangani PKWT;
2) Karena Tergugat tidak menyediakan fasilitas baik transportasi, akomodasi, ataupun intensif atas mutasi ini;
3) Tergugat melarang para karyawan untuk pulang selama 3 bulan sebagaimana tertera didalam surat mutasi sebelumnya.
Pihak HRD mengatakan bahwa jika menolak mutasi ini berarti para karyawan melanggar Peraturan Perusahaan. Dalam kesempatan tersebut pihak karyawan menyatakan tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya perihal Peraturan Perusahaan. Kesimpulan dari pertemuan tersebut: tidak ada keputusannya dari pihak HRD.
Selanjutnya, Tergugat kembali memanggil Para Penggugat untuk hadir pada tanggal 28 September 2015 di Kantor Pusat PT. Duta Swakarya Indah di Pekanbaru. Dalam pemanggilan ini pihak Tergugat juga tidak menyediakan akomodasi dan fasilitas transportasi.
Oleh karena tidak disediakan akomodasi dan transportasi dan tidak adanya iktikad baik dari Tergugat untuk membicarakan permasalahan ini dengan Serikat, maka Para Penggugat tidak hadir pada tanggal 28 September 2015. Tanggal 01 Oktober 2015, Tergugat mengeluarkan surat PHK terhadap Para Penggugat, dengan alasan dianggap mengundurkan diri.
Untuk itu Penggugat mengacu pada kaedah Pasal 155 UU Ketenagakerjaan yang mengatur:
(1) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”
Oleh karena tidak dapat diselesaikan secara bipartit dan Tergugat menolak untuk berunding, maka Para Penggugat mengajukan permasalahan ini ke hadapan Disnaker Kabupaten Siak untuk dicatatkan sebagai perselisihan hubungan industrial dengan perkara “PHK secara sepihak”.
Dari hasil proses klarifikasi, Tim Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Siak menyatakan alasan Tergugat melakukan PHK kepada Para Penggugat terlebih dianggap mengundurkan diri, adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam proses mediasi Para Penggugat menyampaikan, mencermati sikap perusahaan yang sewenang-wenang dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh HRD PT. DSI, Para Penggugat juga merasa sudah tidak harmonis lagi hubungan kerja untuk ke depannya, maka Para Penggugat bersedia di PHK dengan catatan “di-Putus Hubungan Kerja karena perusahaan melakukan efisiensi”.
Setelah 4 kali pertemuan proses mediasi dan tidak didapat kesepakatan, Tim Mediator Hubungan Industrial Disnaker menerbitkan Surat Anjuran, dengan substansi: agar Pengusaha memberi kompensasi berupa pesangon satu kali ketentuan.
Para Penggugat menolak Anjuran Tim Mediator Disnaker tersebut, oleh karena di dalam Anjuran pekerja/buruh dianjurkan di PHK berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sebelum adanya permasalahan ini, Para Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP), juga menjadi rancu bila dikualifikasikan mengundurkan diri, sebab Para Penggugat sama sekali tidak pernah mangkir, bahkan setelah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan PHK karena dianggap mengundurkan diri tersebut, Para Penggugat tetap hadir untuk bekerja di tempat biasa, sampai dengan dikeluarkannya Anjuran oleh Tim Mediator Disnaker.
Penggugat hanya bersedia di-PHK dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi, sehingga berhak atas kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2015 Tergugat tidak membayar Upah Para Penggugat sampai dengan saat gugatan diajukan. Dengan dmeikian, merujuk norma Pasal 169 UU No. 13 Tahun 2003, Pekerja dapat mengajukan gugatan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, atau
f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
Dengan tidak dibayarnya Upah Para Penggugat terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2015, maka Tergugat telah melanggar Pasal 169 Ayat (1) Huruf (c) dan Huruf (d), sehingga Para Penggugat berhak mengajukan gugatan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, Pekerja berhak mendapat Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pbr., tanggal 30 Maret 2016, dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat terhitung sejak putusan ini dibacakan pada tanggal 30 Maret 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah (Proses) Para Penggugat dari bulan Oktober 2015 sampai dengan putusan diucapkan, secara tunai, seketika dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
- Amri : 6 x Rp2.125.500 =Rp12.753.000,00
- Suder : 6 x Rp2.125.500 =Rp12.753.000,00
- David Saputra Sinaga: 6 x Rp2.125.500 =Rp12.753.000,00
- Fatmawaty : 6 x Rp2.125.500 =Rp12.753.000,00
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas PHK:
- Amri:
Pesangon 5 x 2 x Rp2.125.500,00 = Rp21.255.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x 1 x Rp2.125.500,00 = Rp 4.251.000,00
Penggantian Perumahan dan Pengobatan = 15% x Rp25.506.000,00 = Rp 3.825.900,00
Jumlah = Rp29.331.900,00
- Suder: ...
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan kerja antara Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat didasarkan atas PKWTT, namun selanjutnya pada bulan Juli 2015 Pemohon Kasasi/Tergugat menyuruh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat menandatangani PKWT yang berlaku sampai tahun 2016, namun Para Termohon Kasasi/Para Penggugat menolak;
- Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat menolak menandatangani PKWT tersebut, maka kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dimutasikan dari perkebunan di Siak ke Kantor Pusat di Pekanbaru, namun Para Termohon Kasasi/Para Penggugat menolak mutasi tersebut;
- Bahwa atas penolakan mutasi tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pemanggilan terhadap Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pada pemanggilan pertama Para Penggugat hadir dan pada pemanggilan kedua Para Penggugat tidak hadir, selanjutnya Para Penggugat tidak dipanggil lagi dan oleh karenanya tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana Pasal 168 juncto Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Para Penggugat haruslah dipekerjakan kembali;
- Bahwa namun demikian hubungan antara Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga sangat tepat apabila kemudian Majelis Hakim memutuskan PHK sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan memberikan uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. DUTA SWAKARYA INDAH tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. DUTA SWAKARYA INDAH tersebut.”
Hukum bersifat regres, dalam arti meninjau sejauh mana akar penyebab dari suatu perbuatan hukum. Mangkir, adalah tindakan indisipliner yang memang dapat di-PHK dengan kualifikasi “mengundurkan diri”. Namun, seorang hakim yang baik ketika memeriksa dan mengadili suatu perkara hukum, akan mengevaluasi, apakah penyebab utama / alasan dibalik sikap seorang Pekerja yang menolak mutasi? Disitulah jiwa hukum terletak.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan