04 Maret, 2017

Surat Peringatan III Tidak Identik PHK

LEGAL OPINION
Question: Masih merasa sedikit rancu dengan aturan perihal SP. Jika buruh sudah dapat melanggar SP ke-2, lalu mengulangi pelanggaran, apa artinya SP ke-3 adalah PHk atau bagaimana dalam kacamata pengadilan?
Brief Answer: Untuk pelanggaran indisipliner, secara hukum terdapat empat tahapan sebelum seorang Pekerja/Buruh dapat di-putus hubungan kerja (PHK) oleh Pengusaha, yakni dimulai dari Surat Peringatan Pertama (SP I), yang berlaku dalam tempo 6 bulan, yang jika terdapat pelanggaran kembali maka akan dikenakan SP II, yang mana SP II berlaku untuk kurun waktu 6 bulan.
Bila SP II dalam kurun waktu tempo keberlakuannya, pihak Pekerja/Buruh kembali melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, ataupun Perjanjian Kerja Bersama dan/atau undang-undang, maka dapat diterbitkan SP III.
Yang patut dipahami pihak Pengusaha, SP III bukanlah identik dengan hak PHK, namun peringatan terakhir, bilamana pihak Pekerja/Buruh kembali melakukan pelanggaran dalam tempo waktu 6 bulan sejak SP III diterbitkan baginya, barulah menerbitkan hak bagi Pengusaha untuk menyatakan putus hubungan kerja antara pihak Pengusaha dengan pihak Pekerja/Buruh. Sementara bila dalam tempo waktu tersebut, tidak kembali terulang pelanggaran, maka SP menjadi kadaluarsa dengan sendirinya.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi berikut SHIETRA & PARTNERS harapkan dapat menjadi gambaran konkret yang lebih membuat mudah untuk memahami perihal SP ketenagakerjaan sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 15 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 April 2016, perkara antara:
- PT. SARANA STEEL ENGINEERING, selaku Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat; melawan
- ARIES FIRMAN, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat.
Penggugat adalah karyawan Tergugat (PT. Sarana Steel Engineering) yang telah bekerja sejak mulai tahun 2001 dengan jabatan terakhir sebagai Supervisor Marketing. Pada tangga! 1 November 2012, Penggugat dipanggil untuk menghadap HRD/GA Tergugat, dimana pada pertemuan tersebut Penggugat diberikan Surat Peringatan (SP) III dengan alasan Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin kerja, yaitu: tidak melakukan absen/mencatatkan daftar hadir sesuai jam datang dan pulang yang sebenarnya, meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan atau alasan yang sah, pulang lebih awal tanpa izin atau alasan yang sah, pada waktu kerja tidak mengenakan pakaian kerja yang sudah diberikan perusahaan (seragam kerja dan sepatu keselamatan kerja) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT. Sarana Steel Engineering.
Atas surat peringatan, Penggugat berkeberatan karena selama Penggugat bekerja yang hampir 12 tahun pada Tergugat, untuk masalah disiplin kerja yang dituangkan pada surat peringatan tersebut tidak pernah Tergugat melakukan teguran lisan kepada Penggugat atau memberikan surat peringatan ke-l, sehingga terbitnya surat peringatan III secara serta-merta kepada Penggugat bertentangan dengan prosedur hukum ketenagakerjaan—apalagi, menurut pengakuan Penggugat, Peraturan Perusahaan (PP) PT. Sarana Steel Engineering/Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat.
Tanggal 2 November 2012, Penggugat mendapati Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ditandatangani Direktur PT. Sarana Steel Engineering yang mana surat PHK tersebut dikirim dan/atau diantar langsung oleh HRD/GA Tergugat, dimana surat tersebut diterima oleh isteri Penggugat karena Penggugat lagi bekerja di lapangan mencari order untuk Tergugat. Adapun substansi dari Surat PHK tersebut berbunyi sebagai berikut:
“Sehubungan dengan Surat Peringatan III Nomor ... tanggal 1 November 2012, dan saudara melakukan pelanggaran disiplin kerja yaitu tidak mencatatkan daftar hadir pada waktu jam masuk dan jam pulang kerja sehingga tercatat mangkir/alpa. Berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 32 ayat (2) dengan ini anda dianggap mengundurkan diri dari PT. Sarana Steel Engineering.”
Surat Peringatan (SP) III diatas menyatakan bahwa Surat Peringatan ini berlaku dan mengikat selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 November 2012 sampai dengan 30 April 2013, sehingga terbitnya surat PHK tersebut yang hanya berselang 1 (satu) hari setelah SP III diterima oleh Penggugat telah melanggar hukum ketenagakerjaan yang berlaku dan isi dari SP III itu sendiri karena Penggugat tidak diberi waktu untuk memperbaiki diri dan/atau mendisiplinkan dirinya, demikian Penggugat mempostulasikan dalilnya. Dengan kata lain, SP III tersebut oleh Pengusaha dirangkap sebagai surat PHK.
Atas tindakan Tergugat yang telah memutus hubungan kerja Penggugat dengan alasan Penggugat telah mangkir/alpa, sehingga dianggap mengundurkan diri, ditolak oleh Penggugat karena Penggugat masih ingin bekerja, maka Penggugat pada tanggal 3 November 2012 datang ke kantor Tergugat untuk tetap bekerja dan menanyakan kebenaran isi dari surat PHK tersebut karena terbitnya surat PHK dari Tergugat kepada Penggugat tidak sesuai dengan prosedur hukum yang diatur di dalam Undang-Undang.
Mendapati tidak ada respons dari Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini secara musyawarah dalam suasana kekeluargaan, maka Penggugat mendaftarkan permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur.
Pihak Mediator pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja kemudian menerbitkan Surat Anjuran yang isinya menganjurkan agar pihak pengusaha (PT. Sarana Steel Engineering) membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja serta Uang Pengganti Hak lainnya kepada Penggugat, yang salah satu komponennya ialah Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan normal—sebagaimana kemudian dikabulkan oleh pengadilan.
Alasan terbitnya Surat PHK tersebut menurut Tergugat karena Penggugat telah mangkir/alpa maka dengan ini dianggap mengundurkan diri dinilai sebagai alasan yang tidak berdasarkan hukum, sebab merujuk ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat pengaturan:
“Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih secara yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.”
Artinya, tanpa ada suatu panggilan patut yang sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat, maka alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri adalah alasan/dalil yang tidak sah.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan Nomor 144/PHI/G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 11 November 2013, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak atas perumahan serta pengobatan dan perawatan, serta upah selama proses penyelesaian selama 5 (lima) bulan, sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp165.112.500,00 (seratus enam puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Adapun yang kemudian menjadi amar Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi Nomor 321 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 7 Agustus 2014 sebagai berikut:
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. SARANA STELL ENGINEERING, tersebut.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 9 Juli 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 2 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa sekalipun Tergugat/Pemohon Kasasi telah membuktikan adanya pelanggaran absensi dan Surat Peringatan III namun tidak dapat langsung atau secara tiba-tiba melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebelum ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan III a quo, dan lagi pula terbukti tidak ada pelanggaran dari Penggugat/Termohon Kasasi dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa dengan demikian sudah tepat Pemutusan Hubungan Kerja dengan hak kompensasi sebagaimana telah benar diperhitungkan Judex Facti;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. SARANA STEEL ENGINEERING tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SARANA STEEL ENGINEERING, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM