27 Maret, 2017

Pekerja Mem-Pailitkan Pengusaha

LEGAL OPINION
Question: Bila selama ini perusahaan belum juga membayar upah buruh, apa mungkin perusahaan bisa dipailitkan buruhnya sendiri?
Brief Answer: Sepanjang sifat pembuktian adanya hutang upah bersifat sederhana, dan Pekerja/Buruh yang belum mendapat upahnya berjumlah dua orang Pekerja atau lebih, maka pailitnya Pengusaha oleh Pekerja bukanlah hal baru dalam praktik di Pengadilan Niaga.
PEMBAHASAN:
SHIETRA & PARTNERS merujuk pada ilustrasi putusan Mahkamah Agung RI sengketa kepailitan perkara niaga pada tingkat permohonan peninjauan kembali register Nomor 080 PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 23 Maret 2010, perkara antara:
- PT. ARTA GLORY BUANA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Pailit; melawan
- Serikat Pekerja Nasional PT. Arta Glory Buana, bertindak untuk dan atas nama seluruh Anggota Serikat Pekerja Nasional yang berjumlah 1.942 orang, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pailit.
Termohon Pailit adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha garmen, sementara Pemohon Pailit adalah Pimpinan Serikat Pekerja Nasional PT. Arta Glory Buana. Pemohon Pailit mempunyai piutang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih kepada Termohon Pailit, antara lain :
1. Upah Pekerja bagian produksi dan staff sebanyak 1.942 pekerja yang belum dibayar selama antara 3 sampai dengan 6 bulan yaitu sejak tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2008 dengan total ± Rp 7.000.000.000,00;
2. Upah lembur Pekerja yang belum dibayar yang seluruhnya sebesar ± Rp 470.000.000,00;
3. Tunjangan uang makan lembur Pekerja yang belum dibayar sejak tahun 2006 sampai dengan Desember 2008 yang seluruhnya sebesar ± Rp 40.000.000,00;
4. Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum dibayar seluruhnya sebesar Rp 268.000.000,00;
5. Penggantian (klaim) atas biaya pengobatan dan perawatan Pekerja yang belum dibayar seluruhnya sebesar ± Rp 20.000.000,00;
6. Iuran organisasi SPN yang belum dibayar sejak Agustus 2006 sampai dengan Desember 2006 seluruhnya sebesar ± Rp 31.180.200,00;
7. Denda atas keterlambatan pembayaran gaji / upah, upah lembur, uang makan, THR, iuran SPN, dan uang berobat yang seluruhnya sebesar ± Rp 7.829.180.200,00 x 8% = ± Rp 626.334.416,00.
Berbagai kewajiban / utang upah diatas yang belum dibayar Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit seluruhnya sebesar ± Rp 8.455.514.616,00. Terdapat tagihan lain yang belum dibayar Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, sebagai berikut :
1. luran Jamsostek sejak bulan Januari 2007 sampai dengan Agustus 2008 yang belum dibayar seluruhnya sebesar ± Rp 2.594.764.556,40;
2. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana masing-masing nilai tagihan tersebut baru bisa diketahui dengan pasti apabila Termohon Pailit telah dinyatakan Pailit, diverifikasi dalam rapat pencocokan utang yang dipimpin Hakim Pengawas dan Kurator.
Atas utang-utang Termohon Pailit tersebut, Termohon Pailit mengakui adanya utang-utang kepada Pemohon Pailit sebagaimana Surat Termohon Pailit tertanggal 2 September 2008.
Pemohon Pailit, menurut kewenangannya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Buruh, serta dalam kapasitasnya mewakili seluruh anggotanya (termasuk di dalamnya para Pemohon Pailit) telah berkali-kali mengajak Termohon Pailit untuk melakukan perundingan mengenai tunggakan Termohon Pailit.
Namun tidak terjadi pelunasan atas utang / kewajiban Pengusaha, sekalipun para Pekerja telah berkali-kali memperingatkan Termohon Pailit, dan sampai dengan diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit ini, Termohon Pailit tidak memenuhi seluruh kewajibannya kepada para Pekerjanya.
Pada tanggal 30 Agustus 2008, pihak Pengusaha menerbitkan surat Pemberitahuan Penutupan Perusahaan, yang menyatakan Termohon Pailit sudah tidak mampu beroperasi lagi dan dinyatakan tutup, dengan alasan:
1. Macetnya pendanaan dari Pihak perbankan terkait musibah lumpur Lapindo;
2. Tidak tercapainya target produksi;
3. Akibat tidak tercapainya target produksi maka delivery terlambat sehingga dibutuhkan biaya Air Fright yang cukup tinggi;
4. Akibat tidak tercapainya target produksi perusahaan menerima claim dari buyer;
5. Hilangnya kepercayaan dari buyer sehingga buyer tidak berkenan memberikan order yang berkelanjutan, bahkan menarik barang-barang yang sedang diproduksi PT. Arta Glory Buana.
Dengan adanya penutupan kegiatan usaha, serta mencermati alasan penutupan tersebut (termasuk didalamnya hilangnya sumber utama pemasukan Termohon Pailit), dengan demikian nyata-nyata bahwa Termohon Pailit tidak akan dapat memenuhi segala kewajibannya.
Pihak Pekerja yang mengajukan pailit memiliki argumentasi yang menarik, yakni: dalam hal proses pemenuhan kewajiban tidak secepatnya dilaksanakan, maka jumlah kewajiban / utang Termohon Pailit kepada para Kreditor (termasuk di dalamnya Pemohon Pailit) akan semakin membengkak dengan adanya kewajiban pembayaran upah terutang, bunga, dan denda.
Dengan diajukannya permohonan Pernyataan Pailit oleh Pemohon Pailit yang bertindak untuk dan atas nama 1.942 pekerja, maka ketentuan Pasal 1 Ayat (2) UU Kepailitan yang mensyaratkan adanya 2 (dua) atau lebih kreditor telah terpenuhi, dimana setiap karyawan / pekerja Termohon Pailit masing-masing merupakan subjek hukum individu, memiliki jumlah tagihan yang berbeda-beda terhadap Termohon Pailit, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai dan/atau memiliki persona standi in judicio yang berbeda. Selain itu pihak Pengusaha juga memiliki hutang pada berbagai perusahaan lain.
Terhadap permohonan pailit yang diajukan kalangan Buruh, yang menjadi amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 14/Pailit/2008/PN.Niaga.Sby., tanggal 20 November 2008 adalah sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu PT. ARTA GLORY BUANA yang beralamat di JI. Raya Gelam 40, Candi Sidoarjo, Pailit dengan segala akibat hukumnya.”
Adapun dalam tingkat kasasi, yang kemudian menjadi amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 917 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 13 Januari 2009, sebagai berikut:
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ARTA GLORY BUANA tersebut.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan menyatakan permohonan pailit para buruh adalah prematur, sebab semestinya terlebih dahulu dilakukan upaya hukum di PHI sebelum ke Pengadilan Niaga. Hak-Hak Buruh atas suatu Hubungan Kerja / PHK (yakni uang Pesangon, UMPK atau UPH), karena Hak-Hak ini hanya dapat ditagih (diperselisihkan) melalui PHI setelah melalui upaya-upaya pemenuhan melalui mekanisme / Prosedur hubungan industrial, antara lain Bipartit ataupun Tripartit.
Setelah terbit Putusan PHI, barulah Buruh / Pekerja mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dalam hak-haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan. Dengan demikian berpijak dan berdasarkan pada uraian diatas, sementara Pihak Pekerja belum menempuh mekanisme Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Pekerja seharusnya meminta putusan PHI terlebih dahulu untuk mendapatkan kepastian dalam menetapkan nominal besarnya tagihan.
Pihak Pengusaha juga mendalilkan, perusahaan masih Layak Operasional dengan Hutang Usaha hanya sebesar Rp. 17.376.690.885,- saja, serta Laporan Penilai Independent yang melakukan penilaian bahwasanya Nilai Aktiva Tetap PT. Arta Glory Buana per April 2008 sebesar Rp. 42.156.000.000, alias jauh di atas nilai tagihan yang ada, ditambah alokasi dana sebesar Rp 11.000.000.000,- serta Rp 2.000.000.000,- untuk pembayaran tunggakan Jamsostek tersebut diluar Nilai Laporan dan Penilaian diatas.
Dimana terhadap keberatan pihak Pengusaha, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena:
- Tidak terdapat kekeliruan nyata/kekhilafan Hakim dalam putusan judex juris maupun judex facti, pertimbangannya telah tepat;
- Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan pailit karena telah terbukti mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana disebut dalam Pasal 2 (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan & Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Mengenai keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Status para Pemohon Pailit sebagai kreditor telah dijelaskan dalam Pasal 2 (1) UUK & PKPU, bahwa yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Dengan demikian keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan : PT. ARTA GLORY BUANA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. ARTA GLORY BUANA tersebut.”
Note SHIETRA & PARTNERS:
Meski Mahkamah Agung RI tidak mengoreksi Putusan Niaga yang secara serta-merta mempailitkan pihak Pengusaha, tanpa didahului upaya hukum gugatan pihak Pekerja ke PHI, namun SHIETRA & PARTNERS mendapati banyaknya putusan Mahkamah Agung yang menganulir putusan Pengadilan Niaga, dengan pertimbangan bahwa sifat pembuktian adanya / jumlah hutang upah tidaklah sederhana, sehingga perlu dibuat pasti terlebih dahulu oleh putusan Pengadilan Hubungan Industrial—dengan kata lain, Mahkamah Agung memiliki ‘stok’ dua versi putusan yang saling bertolak-belakang dan dapat digunakan sesuai ‘selera’ kalangan Hakim Agung, yang membuka peluang penyalah-gunaan kewenangan dalam memutus sekaligus menjadi kelemahan utama sistem keluarga hukum Civil Law sebagaimana dianut Indonesia yang tidak mengakui fungsi prediktabilitas dalam hukum.
Sebenarnya putusan dalam ilustrasi kasus diatas telah ideal, mengingat adalah pemborosan energi serta waktu bila prosedur demikian birokratis dan demikian prosedural yang tidak efesien, sehingga untuk menentukan jumlah piutang upah kalangan Pekerja / Buruh, cukup dalam satu register perkara saja di Pengadilan Niaga. Namun, guna menghindari / mengantisipasi kemungkinan terburuk, sebagaimana yang sudah-sudah, lebih baik ajukan terlebih dahulu upaya hukum gugatan perselisihan hak ke PHI sebelum menempuh upaya hukum kepailitan ke Pengadilan Niaga—dengan demikian jumlah nominal pesangon, dsb, sengketa tak terbayarnya iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, menjadi pasti jumlah nominalnya.
Perlu juga dipahami, karakter putusan diatas ialah dalam konteks bila pihak Pengusaha telah mengakui adanya serta jumlah hutang Upah para Buruhnya, sehingga pembuktian seketika itu juga menjadi bersifat sederhana. Barulah menjadi masalah bila pada saat proses pembuktian di Pengadilan Niaga, pihak Pengusaha memungkiri adanya atau perihal besaran Upah tertunggak, atau bila pihak Pengusaha tidak pernah menerbitkan surat pengakuan apapun kepada pihak Pekerja.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM