10 Maret, 2017

Lembaga Gugatan yang Kerap Disalahgunakan

LEGAL OPINION
Question: Sungguh perbuatan yang tidak menyenangkan, bila seseorang menggugat orang lain seenaknya tanpa dasar. Memangnya apakah seseorang benar-benar berhak untuk menjadikan orang lain sebagai pesakitan di persidangan, sehingga orang lain dibuatnya harus repot-repot menjadi tergugat, meladeni gugatan ngawur itu untuk membatahnya? Emang kurang kerjaan apa orang digugat-gugat?
Brief Answer: Itulah dia, menggugat suatu warga negara lainnya tanpa suatu hak, terlebih tanpa dasar, bagaimana pun merupakan perbuatan yang dapat dikatakan mengganggu / merongrong. Tak ada hak bagi seseorang untuk mengganggu ketenangan hidup warga negara lainnya.
Semua orang berhak untuk menjadi presiden, namun tak semua orang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang presiden. Prinsip tersebut pun pada hakekatnya sama dalam peristiwa hukum dimana warga negara satu menggugat warga negara lain tanpa suatu dasar yang memadai—apapun alsannya, tetap saja mengganggu ketenteraman dan kedamaian hidup orang yang digugat secara tidak patut.
Namun, yang cukup kita sayangkan, praktik peradilan di Indonesia masih kerap membiarkan dirinya dijadikan momen / ajang ‘gagah-gagahan’ serta intimidasi dari suatu kalangan yang memiliki kekuatan finansial untuk mengajukan gugatan, dengan motif utama yakni sekadar untuk mengganggu ketenangan hidup warga lainnya belaka—meski dirinya sadar tidak akan menang dalam gugatan. Fakta ini kerap terjadi secara masif dan vulgar dalam praktik.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi berikut sungguh tepat mewakili problematika diatas, yakni sebagaimana kita jumpai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sengketa gugatan perdata register Nomor 299/Pdt.G./2012/PN.Jkt.Tim tanggal 13 Maret 2013, perkara antara:
1. DRS. R.SOEPRIYADI, MM ; 2. H. ST. LUKMAN HAKIM; 3. DRS, H. AMHAR; 4. ANDRI ANTONIO LUKMAN, SE., sebagai Para Penggugat; melawan
- IVAN DOLI GULTOM, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. President Taksi, selaku Tergugat.
Kasus ini merupakan sengketa internal korporasi antar para pemegang saham, dimana beberapa pemegang saham berkeberatan atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengangkat Tergugat sebagai Direksi Perseroan. Namun Tergugat merasa semua prosedur pengangkatan dirinya telah sahih, sehingga gugatan Penggugat dinilai sebagai telah merugikan harkat serta martabat disamping pengorbanan waktu dan biaya diri sang Tergugat, oleh karenanya Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi) dengan menjadi seorang Penggugat Rekonpensi.
Dimana terhadap gugatan Penggugat maupun gugatan balik Tergugat (gugatan rekonpensi), Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa kepengurusan Tergugat selaku Direktur Umum PT. Presiden Taxi dari periode 2003 s/d 2008 yang kemudian dilanjutkan pada periode 2012 s/d 2015, adalah tidak sah, dan oleh karena itu petitum point 3 sepatutnya ditolak;
“Menimbang, bahwa karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga petitum point 2 dan point 3 ditolak, maka petitum-petitum selebihnya juga harus ditolak ;
“Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan para Penggugat ditolak, maka gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;
DALAM REKONPENSI:
“Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya mendalilkan, bahwa adanya gugatan Kopensi yang diajukan oleh para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi baik materil maupun immateril, karena telah menyerang kehormatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai seorang pengusaha yang dapat menimbulkan pemikiran negatif dikalangan pengusaha. Kerugian materil yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- sedangkan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, adalah hak seseorang untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengan dalil apapun, hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, hanya saja apakah seseorang tersebut dapat membuktikan dalilnya tersebut atau tidak, tergantung pembuktian dipersidangan, bila dapat dibuktikan, gugatannya dikabulkan, bila sebaliknya, gugatannya ditolak. Dalam hal ini tidak ada sanksi bagi seseorang mengajukan gugatan ke Pengadilan, apapun dalil gugatanya, meskipun nantinya gugatannya di tolak dikarenakan bukti tidak cukup atau tidak mempunyai dasar hukum;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tesebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa formalitas gugatan Rekonpensi tidak terpenuhi;
“Menimbang bahwa karena formalitas gugatan Rekonpensi tidak terpenuhi, maka gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;
M E N G A D I L I :
I. DALAM KONPENSI:
DALAM POKOK PERKARA:
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
II. DALAM REKONPENSI:
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).”
‘Mental & Sosial Cost’ suatu ajang gugat-menggugat, tidak hanya berimbas kepada pihak Penggugat, namun juga berdampak pada pihak Tergugat (terkena ‘getahnya’). Sekalipun gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, namun bila Tergugat tidak berupaya tampil di persidangan guna membela diri atau sekedar untuk membuktikan ketikdabenaran dalil-dalil pihak Penggugat, maka hakim dapat memutus secara verstek dimana bisa saja pihak Penggugat menampilkan segala bentuk alat bukti penuh rekayasa yang tidak disadari pihak Tergugat saat proses pembuktian di persidangan.
Kerap terlontar dalam putusan verstek, Majelis Hakim pemutus menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa:
“Tidak hadirnya pihak Tergugat, diartikan melepaskan hak-haknya untuk membantah atau membela diri ataupun untuk mengajukan alat-alat bukti guna membantah alat-alat bukti pihak Penggugat. Maka oleh karenanya Majelis Hakim akan menilai kebenaran dalil gugatan Penggugat, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat semata.”
Proses persidangan dalam acara gugatan sangat memakan waktu dan menguras energi. Penggugat yang memiliki kecukupan materi, dapat ‘membeli’ kuasa hukum, seorang pengacara, untuk mewakili dirinya maju ke persidangan, sementara sang Penggugat sibuk mencetak laba di perusahaannya tanpa memusingkan perihal gugatan yang dimajukannya. Bagaimana bila Tergugat ialah kaum kecil yang waktu kerjanya untuk mencari sesuap nasi habis hanya untuk meladeni gugatan Pengusaha?
Secara sosio-politis, gugatan ialah fasilitas penuh kemewahan yang dibuka lebar-lebar bagi mereka yang mampu secara ekonomi. Bagi mereka si miskin, tiada akan pernah dijumpai keadilan pada lembaga bernama peradilan. Sekalipun gugatan Penggugat dikalahkan oleh hakim, tetap saja, siapa yang suka dijadikan pesakitan serta di-emblem-namakan sebagai ‘Tergugat’. Tetap saja Tergugat harus mengeluarkan biaya ongkos, waktu, serta pikiran dan perhatian yang menjadi mubazir alias terbuang percuma dari ‘kantung saku’ sendiri akibat dipermainkan oleh gugatan absurb yang kerap dijumpai dalam praktik.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM