16 Maret, 2017

Mengundurkan Diri (Semestinya) Berhak Pesangon

LEGAL OPINION
Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) pernah bilang kalau mengundurkan diri dari pekerjaan, maka semestinya tetap diberi pesangon. Memang apa bukti logika hukumnya? Faktanya, selama ini kalau kawan-kawan pegawai mengundurkan diri, tak pernah ada diberikan apapun dari kantor.
Brief Answer: Sederhana sekali, pekerja yang sekalipun melanggar peraturan perusahaan kemudian di-putus hubungan kerja (PHK) oleh Pengusaha, tetap mewajibkan pihak pengusaha untuk memberikan kompensasi pesangon dan hak-hak normatif lainnya. Lantas, mengapa Pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik, dengan itikad baik, tanpa pernah mendapat surat peringatan apapun sebelumnya, telah berkontribusi dan berprestasi bagi kepentingan dan kemajuan perusahaan, dinyatakan tidak berhak untuk menuntut pesangon?
Bila Anda menanyakan apakah bisa UU Ketenagakerjaan ini di-uji materiil ke Mahkamah Konstitusi RI, SHIETRA & PARTNERS belum merekomendasikan, sepanjang kedelapan (pasca tertangkap tangan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh KPK) Hakim Konstitusi dibawah kepemimpinan Arief Hidayat masih ber-cokol di lembaga MK RI, maka dipastikan kecenderungan putusan akan berpihak pada pihak Pengusaha. Tunggulah sampai kedelapan Hakim Konstitusi tersebut diregenerasi, baru ajukan judicial review.
PEMBAHASAN:
Banyak sekali pertanyaan masuk kepada SHIETRA & PARTNERS: “Apa hak seorang pekerja bila pekerja mengundurkan diri baik-baik dari perusahaan?”
Sungguh ironis untuk menjawab pertanyaan sederhana tersebut, namun SHIETRA & PARTNERS terbentur oleh dilematika peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang kental nuansa keberpihakan kepada pihak Pengusaha. Berikut uraian selengkapnya:
Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memiliki pengaturan:
(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :
a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.
(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”
Adapun keganjilan baru nampak mencolok ketika kita ‘benturkan’ terhadap keberlakuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003:
(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”
Bila Pekerja / Buruh selama ini telah bekerja dengan baik tanpa pelanggaran, kemudian mengundurkan diri setelah belasan tahun atau puluhan tahun mengabdi, bahkan bisa terjadi pengunduran diri bukan motif pribadi murni—namun intimidasi pihak Pengusaha, semisal dengan cara-cara seperti mutasi fungsi kerja atau mutasi tempat kerja—tidak mendapat pesangon maupun uang penghargaan masa kerja?
Lantas, mengapa Pekerja / Buruh yang di-putus hubungan kerja (PHK) akibat pelanggaran sang Pekerja, tetap dinyatakan berhak atas pesangon dan hak-hak normatif lainnya?
Inilah yang kemudian melatarbelakangi aksi ‘tidak sehat’ sejumlah kalangan Pengusaha, guna menghindari segala kompensasi, dibuatlah kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif, baik secara ekologis-sosial-politis, sehingga Pekerja (terpaksa) memilih mengundurkan diri. Praktik demikian kerap terjadi secara masif, maka motif pembentuk undang-undang menjadi diragukan keberpihakannya kepada Pekerja yang telah memberikan jirih payah tenaga serta perhatian kepada Pengusaha, namun hanya memetik pengalaman pahit terpaksa mengundurkan diri tanpa mendapat kompensasi apapun terkecuali uang penggantian hak semata.
Uji materiil bila hendak diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI sementara komposisi Majelis Hakim Konstitusi yang masih sama dengan angkatan Patrialis Akbar, dapat dipastikan akan berbuah pahit, karena tendensi MK RI dibawah kepemimpinan Arief Hidayat cenderung memihak kalangan pengusaha—sebagaimana juga Arief Hidayat dalam kedudukannya selaku Ketua MK RI memberi laporan kinerjanya ke hadapan simposium kalangan Pengusaha (APINDO) sebagai pembica tunggal.
Tunggu hingga kedelapan Hakim Konstitusi tersebut diregenerasi, barulah ajukan uji materiil terhadap kaedah diskriminatif Pasal 162 UU Ketenagakerjaan yang dapat di-‘bentur’-kan terhadap keberlakuan Pasal 161 undang-undang yang sama, karena terdapat karakter diskriminatif yang sangat mencolok dan sebagaimana fakta di lapangan kerap disalahgunakan pihak pemberi kerja.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis. 

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM