16 Maret, 2017

Surat Peringatan Kolektif, Konteks Ketenagakerjaan

LEGAL OPINION
Question: Apa hukum memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan surat peringatan secara kolektif kepada karyawannya sehingga bentuknya seperti semacam pengumuman yang ditempelkan di pabrik tempat karyawan bekerja?
Brief Answer: Berdasarkan praktik peradilan, meski dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan belum dikenal konsepsi mengenai surat peringatan kolektif demikian, namun best practice memungkinkan hal demikian—sepanjang di-dokumentasikan dengan baik.
Pada praktiknya, terdapat dua variasi ‘surat peringatan kolektif’, dalam kemungkinan sebagai berikut:
1. Pengusaha menerbitkan sebuah surat peringatan yang berlaku untuk banyak Pekerja / Buruh—biasa terjadi setelah peristiwa / aksi mogok kerja tidak sah;
2. Direksi kantor pusat menerbitkan surat peringatan pertama yang kemudian dilanjutkan oleh Kepala Kantor Cabang yang menerbitkan surat peringatan kedua ketika pihak Pekerja mengulangi pelanggaran dalam tempo waktu masih berlakunya surat peringatan pertama.
Namun yang perlu disadari pihak Pengusaha, terhadap Pekerja/Buruh yang kemudian di-putus hubungan kerja (PHK) dengan alasan pelanggaran indisipliner, tetap berhak atas pesangon sebagai kompensasi hak-hak normatif pihak Pekerja.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi berikut dapat memberi cerminan, yakni putusan Mahkamah Agung RI sengketa PHK register Nomor 477 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 28 Juli 2016, perkara antara:
- DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SILAUPIASA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- ASNAN SIAGIAN, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat sudah bekerja sebagai karyawan PDAM Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan ± 17 tahun, sampai pada akhirnya tanggal 02 Juni 2014 diterbitkan Surat PHK secara sepihak kepada Penggugat, dimana selanjutnya Tergugat tidak lagi membayar upah Penggugat sejak Juni 2014, sementara bila merujuk kaedah Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat pengaturan norma:
“Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum di tetapkan, baik pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”
Sehingga dengan demikian Penggugat masih berhak atas Upah Proses sebagai Pekerja/Buruh. Namun sejak Surat PHK diterbitkan, Tergugat tidak lagi membayar gaji Penggugat. Adapun kronologinya, Surat Peringatan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat secara kolektif yang mengatas-namakan institusi PDAM Tirta Silau Piasa Kabupaten Asahan yang masa berlakunya dari 6 (enam) bulan dari tanggal 02 Agustus 2011 (SP I) dan tanggal 02 Januari 2014 (SP II).
Mediator berpendapat tentang mengeluarkan Surat (SP I), (SP II), (SP III) baik Direktur maupun kepada Cabang Tanjung Tiram sifatnya kolektif yang mengatasnamakan institusi PDAM Tirta Silau Piasa, bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah memberikan putusan Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn tanggal 16 November 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Putusan Provisi:
- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat terhitung sejak diskorsing hingga di PHK, total sebesar Rp. 18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah);
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat beralasan secara hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena PHK berdasarkan ketentuan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak–hak Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, total sebesar Rp21.975.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.”
Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan keberatan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, telah jelas bahwa Penggugat melakukan pelanggaran, yakni:
1. Tidak masuk berkerja selama 9 hari terus menerus pada bulan Juli 2011;
2. Tidak masuk berkerja selama 6 hari terus menerus pada bulan November 2013;
3. Tidak masuk berkerja selama 11 hari terus menerus pada bulan Desember 2013;
4. Tidak masuk berkerja selama 14 hari pada bulan Januari 2014;
5. Tidak masuk kantor selama 2 bulan secara terus menerus pada tanggal 24 Maret 2014 s/d 24 Mei 2014.
Dimana terhadap keberatan pihak Pengusaha, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2015, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang 13 Tahun 2013 terhadap peristiwa hukumnya karena terbukti atas pelanggaran Penggugat telah dikenakan Surat Peringatan dari Tergugat;
“Bahwa namun demikian sepanjang putusan dalam Provisi, putusan Judex Facti perlu diperbaiki karena upah proses adil diberikan sejumlah 6 (enam) bulan upah yaitu sejumlah 6 x Rp1.500.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan pertimbangan lamanya proses penyelesaian perselisihan menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SILAUPIASA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;
M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan 92/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn tanggal 16 November 2015 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Dalam Putusan Provisi
- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat terhitung sejak diskorsing hingga di PHK, total sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat beralasan secara hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena PHK berdasarkan ketentuan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, total sebesar Rp21.975.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.”
Adapun pengaturan selengkapnya dalam Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003:
(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”
Penjelasan Resmi Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003:
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
“Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
“Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua.
“Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga.
“Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.
Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila pekerja/buruh yang bersangkutan melakukan kembali pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka surat peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga.
“Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir.
“Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.
Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/buruh agar dapat memperbaiki kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja / buruh yang bersangkutan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM