17 Maret, 2017

Identitas Hukum Perseroan dalam Gugatan Perdata

LEGAL OPINION
Question: Dalam menyusun surat gugatan, apakah penting atau dipersyaratkan pengadilan untuk mencantumkan nama direksi sebuah PT (Perseroan terbatas), bila yang menjadi pihak penggugat atau tergugatnya adalah sebuah PT ?
Brief Answer: Perseroan Terbatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan sebagai sebuah badan hukum (legal entity). Karena perseroan terbatas merupakan sebuah subjek hukum yang berdiri sendiri, maka ia mengemban hak dan kewajiban, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat menggugat serta digugat untuk dan atas nama perseroan.
Salah satu ciri badan hukum, entitas hukum perseroan terbatas itu sendiri adalah tetap, meski pengurusnya silih berganti. Maka dari itu, tidak penting siapa pejabat direksi yang kini menjabat, cukup tampilkan / cantumkan nama badan hukum perseroan terbatas dalam gugatan, disertai alamat kedudukan hukum badan hukum tersebut.
Dengan sendirinya pihak direksi perseroan akan tampil sebagai Penggugat ataupun Tergugat, dengan alat bukti berupa Anggaran Dasar, dan bila diwakilkan pada kuasa hukum barulah nama pemberi kuasa akan dicantumkan dalam kedudukannya selaku direksi perseroan (legal mandatory).
Konstruksi hukum demikian berlaku pula dalam konteks menggugat atau digugat sebuah Koperasi, Yayasan, PPPRS, Serikat Pekerja, Organisasi Massa, maupun badan hukum publik seperti instansi pemerintahan—dimana kesemuanya merupakan Badan Hukum karena disebutkan demikian oleh undang-undang masing-masing sektoral.
PEMBAHASAN:
Praktik yang dapat disebut sebagai salah kaprah, dapat kita jumpai dalam putusan Pengadilan Negeri Wates sengketa perdata register Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.Wt. tanggal 22 Mei 2012, dimana pihak Penggugat menyebutkan identitasnya dalam bagian komparisi / kepala surat gugatannya dengan rumusan sebagai berikut:
“BAMBANG INDRADI SUKASTORO selaku Direktur Utama PT. LANCAR MUKTI ABADI, yang beralamat kantor di Jalan Monjali No. 181 Yoyakarta, bertindak untuk dan kepentingan hukum PT. LANCAR MUKTI ABADI, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya bernama : ... , kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office “... ” beralamat di ... , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 September 2011, sebagai PENGGUGAT.”
Perhatikan pula posita Penggugat dalam surat gugatannya, dibuka dengan paragraf pendahuluan, sebagai berikut:
“Bahwa penggugat sebagai Direktur Utama PT. LANCAR MUKTI ABADI yang berkedudukan di Yogyakarta dan bertindak mewakili kepentingan hukum Perseroan PT. LANCAR MUKTI ABADI, ...”
Konstruksi diatas adalah ‘mubazir’, alias tidak perlu disebutkan, karena Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah mengakui status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, dimana pihak direksi berwenang untuk mewakili perseroan dalam melakukan suatu perbuatan hukum serta untuk menggugat dan digugat untuk dan atas nama perseroan.
Dalam praktik, kebijakan peradilan negeri telah tepat, dimana untuk menjadi Penggugat atau Tergugat, bila perorangan untuk dan atas nama pribadi, maka perlu dicantumkan elemen identitas seperti: nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, domisili, NIK, pendidikan, dsb.
Namun ketika sebuah badan hukum hendak menggugat atau menjadi tergugat, maka cukup mencantumkan nama badan hukum disertai alamat kantor pusat atau alamat kantor cabang dari suatu perseroan terbatas atau badan hukum lainnya. Tidaklah diperlukan menyebutkan siapa nama direksi yang saat mengajukan gugatan sedang menjabat, umur sang direksi, atau berbagai detail lainnya.
Praktis, menggugat badan hukum jauh lebih mudah ketimbang menggugat pribadi orang perorangan yang kerapkali tidak mudah mencari tahu detail identitasnya.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR.
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui).
Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa
Meminta dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah secara komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini.

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Menceritakan masalah hukum ataupun mengajukan pertanyaan hukum sebelum resmi menjadi klien, diberlakukan tarif konsultasi 2 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri saat menghubungi kami, diberlakukan 1,5 kali ketentuan tarif normal. Tidak memperkenalkan diri dan juga menceritakan masalah hukum sebelum resmi terdaftar sebagai klien, diberlakukan 3 kali ketentuan tarif normal. Mengaku-ngaku miskin atau berpura-pura tidak mampu, berlaku tarif 5 kali ketentuan tarif normal.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM