20 Maret, 2017

Pengurus Dipenjara & Korporasi Divonis Pidana Denda

LEGAL OPINION
Question: Kalau salah satunya, misal direkturnya sudah dipidana dan dikenakan vonis, atau bila perusahaan yang dijatuhi hukuman sanksi pidana denda, apa artinya salah satunya saja yang menanggung resiko konsekuensi pidana? Atau apa mungkin bisa kena keduanya?
Brief Answer: Secara falsafah, korporasi tak lepas dari rencana dan aksi yang di-otak-i, digerakkan, dan dikendalikan oleh manajemen (pengurusnya), karena itu bisa dikatakan bahwa korporasi adalah personifikasi dari kehendak batin pengurusnya—sehingga sifatnya kumulatif-imperatif, bukan fakultatif-alternatif. Badan hukum adalah benda mati, yang tidak memiliki kehendak sendiri, dan tidak mungkin bergerak tanpa "otak intelektual".
Hal ini terutama dan digarisbawahi dalam penuntutan tindak pidana korupsi (Tipikor), dimana sang pengurus dikenakan sanksi vonis pidana penjara, sementara vonis pidana uang pengganti (atau sanksi pidana denda dalam delik umum) dibebankan kepada harta kekayaan korporasi yang menjadi wadah aksi Tipikor sang pengurusnya.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi yang mencerminkan falsafah “tindak pidana pengurus dan penyalahgunaan korporasi” dapat merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI perkara Tipikor register Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang diperiksa dan diputus oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar, Mohamad Askin, dan Ms. Lumme, dimana yang dijadikan sebagai Terdakwa ialah seorang pejabat (direktur utama) pada PT. Indosat Mega Media (PT. IM2).
Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut, adapun yang menjadi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Juli 2013, dengan amar lengkap sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum PT.Indosat Mega Media (PT. IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) Paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan.”
Dalam tingkat banding, terbit putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 12 Desember 2013, yang menghilangkan penghukuman pidana wadah korporasi, dengan amar sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 08 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
MENGADILI SENDIRI :
1. Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan.”
Baik Jaksa maupun Terpidana mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan hukum korektif serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat merupakan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
“Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasai II / Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
“Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat dan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT. Indosat, penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000;
“Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 bekerja sama dengan Kaizad B. Heerjee (Wakil Direktur Utama PT. IM2), yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan oleh BPKP Nomor SR-1024/D6/I/2012 tanggal 9 November 2012;
“Menimbang, bahwa terhadap alasan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang tidak membebankan Uang Pengganti kepada Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”;
“Menimbang bahwa dengan demikian pertanggungjawaban menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) ini dilakukan oleh Korporasi dan/atau pengurusnya. Hal ini mengandung arti bahwa undang-undang menganut sistem pertanggungjawaban secara kumulatif-alternatif dalam penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana yakni terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
“Oleh karenanya meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi (PT. IM2), namun peran Terdakwa dalam surat dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT. IM2, sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kapasitas dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT. IM2 dan atau terhadap korporasi PT. IM2. Oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan Uang Pengganti kepada Korporasi;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;
“Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : INDAR ATMANTO tersebut;
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
“Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 12 Desember 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Juli 2013 sekedar mengenai pidana denda dan uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI SENDIRI :
1. Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut;
4. Menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM