Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Pelanggaran Fundamental Konteks Ketenagakerjaan

LEGAL OPINION
Question: Ini kok aneh, bila direktur sebuah bank BUMN atau BUMD yang secara sengaja membuat rugi perseroan, bisa dituntut pidana korupsi karena tersangkut-paut keuangan negara pada saham persero. Tapi jika pegawai bank bagian Analis Dokumen Kredit, sebagai contoh, meng-acc permohonan fasilitas kredit tanpa mengikuti pedoman SOP seperti mendalami profil calon debitor sebelum dibuat persetujuan kredit, lalu di-PHK karena para debitor tersebut kemudian berstatus kredit macet, ini pegawai malah minta pesangon. Bukannya takut dipidana korup uang negara, koq malah minta pesangon?
Brief Answer: Direktur sebuah badan hukum Perseroan Terbatas, adalah Organ Perseroan, tunduk semata pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Sementara diluar struktur manajemen, maka terhadap setiap Pekerja / karyawan tunduk pada Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.
Perihal akan ditindak secara pidana atau tidaknya sang mantan Pekerja, namun antara ranah perdata dan pidana masih memiliki embarkasi yang terpisah dalam praktik hukum. Biarlah ranah perdata berjalan secara perdata, dan biarlah ranah pidana berjalan secara pidana—dimana masing-masing ranah dapat berjalan secara paralel dan parsial.
Telah banyak pula terdapat kasus, dimana petugas bagian kredit instansi Bank Persero, berkonspirasi meng-korupsi kekayaan negara lewat pemberian agunan dibawah nilai kredit yang dikucurkan, tidak dilakukan prinsip know your customer, yang berujung pada kredit macetnya sang debitor. Maka terhadap debitor maupun petugas bank BUMN/D yang bersekongkol terhadapnya, dipidana karena secara bersama-sama telah merugikan keuangan negara.
PEMBAHASAN:
SHIETRA & PARTNERS untuk itu merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 887 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 3 November 2016, perkara antara:
- PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. CABANG SITUBONDO, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat; melawan
- MEDY RATNO HANDOKO, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Saat terjadinya pelanggaran, Tergugat menjabat sebagai Mantri BRI Unit Situbondo. Terbongkarnya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, berawal dari hasil pemeriksaan kredit di BRI Unit Situbondo 2 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BRI Situbondo, dimana ditemukan adanya indikasi pelanggaran.
Dari sampling berkas kredit yang diperiksa, pelanggaran tersebut terjadi pada debitur-debitur yang diprakarsai oleh Tergugat. Atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, dan untuk memastikan serta mengembangkan pemeriksaan lebih mendalam tentang adanya indikasi/dugaan pelanggaran disiplin, maka Penggugat melakukan langkah-langkah sebagaimana ketentuan internal perusahaan mengenai Peraturan Disiplin.
Penggugat dengan membentuk Tim Pemeriksa, yang secara spesifik bertugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin di BRI Unit Situbondo 2. Dari hasil Pemeriksaan, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin fundamental Aspek Perkreditan sebagaimana, ditemukan 4 jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu:
1) Melakukan analisis dan Evaluasi kredit tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dibuktikan dengan tidak melakukan analisa kredit sesuai dengan keadaan usaha yang sebenarnya, hanya berdasarkan info dari pihak ketiga dan semua hanya berdasar rekayasa yaitu kredit untuk 23 orang nasabah;
2) Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot) baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibuktikan dengan tidak dilakukannya pemeriksaan secara langsung baik terhadap calon debitur, tempat usaha dan agunan debitur, sehingga data yang dituangkan dalam analisa kredit hanya berdasarkan dari informasi pihak ketiga dan hanya rekayasa terhadap 22 orang nasabah;
3) Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dibuktikan dengan 22 rekening pinjaman kredit yang dicairkan tidak dinikmati sebagian atau seluruhnya oleh peminjam melainkan oleh pihak ketiga;
4) Menalangi angsuran pinjaman nasabah dengan harapan hak PBTW dan atau restitusi menjadi milik pekerja dan atau untuk memperbaiki kualitas pinjaman/pembiayaan dibuktikan dengan dilakukannya penalangan angsuran pinjaman terhadap 5 rekening pinjaman.
Tim Pemeriksa kemudian melakukan klarifikasi dengan Tergugat, dimana terhadapnya Tergugat mengakui sebagian tindakan yang telah dilakukan dalam hal prakarsa kredit yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.
Atas temuan tersebut, selanjutnya diterbitkan Surat Tuduhan pelanggaran disiplin kepada Tergugat, dimana Tergugat harus menjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara tertulis. Secara umum, Tergugat mengakui sebagian pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.
Alhasil, Tim Pemeriksa menilai bahwa Tergugat terbukti melakukan pelanggaran fundamental yang memenuhi 3 unsur pelanggaran, yaitu kesengajaan, pelanggaran kewenangan, dan aspek finansial. Karena memenuhi 3 unsur pelanggaran, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut termasuk kategori pelanggaran fundamental Aspek Perkreditan yang berat.
Sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukannya, berkonsekuensi Tergugat dijatuhi hukuman berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Atas putusan tentang PHK tersebut, Penggugat memanggil Tergugat untuk dilakukan perundingan Bipartit, namun tidak tercapai kesepakatan, karena Tergugat tetap menolak untuk di PHK.
Meski Penggugat telah mengantungi bukti dan argumentasi hukum yang kuat, dan proses PHKnya telah dilakukan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Tergugat tetap menolak dengan berbagai alasan. Selanjutnya Penggugat meminta bantuan Disnaker Pemkab Situbondo.
Tetap saja, mediasi oleh Disnaker tidak menghasilkan kesepakatan, karena masing-masing pihak bertahan pada pendapatnya. Pada gilirannya Mediator Disnaker menerbitkan surat anjuran, dimana Penggugat dapat menerima, namun Tergugat tidak memberikan jawaban atas anjuran Mediator.
Tidak dijawabnya anjuran Mediator Disnaker oleh Tergugat, maka anjuran tidak dapat dilaksanakan sebagai acuan untuk penyelesaian perselisihan. Dengan demikian penyelesaian Perselisihan PHK ditingkat Mediasi dianggap telah selesai dan untuk penyelesaian lebih lanjut Penggugat melanjutkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi), dimana terhadapnya PHI Surabaya kemudian menjatuhkan amar putusan Nomor 139/G/2015/PHI Sby., tanggal 28 Maret 2016, sebagai berikut:
DALAM KONPENSI;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir dikarenakan Tergugat melakukan kesalahan/ pelanggaran disiplin, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
DALAM REKONPENSI;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi putus dan berakhir dikarenakan Penggugat Rekonpensi melakukan kesalahan/ pelanggaran disiplin, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara Tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi Uang Pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sejumlah Rp94.551.245,00;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya.”
Pihak Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan korektif sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Judex Facti tidak saksama dalam mempertimbangkan bukti P-4 sampai dengan P-8 berupa hasil pemeriksaan terhadap Tergugat yang apabila bukti-bukti tersebut dipertimbangkan secara saksama, maka akan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran fundamental berupa salah melakukan analisa kredit yaitu hanya berdasarkan pada informasi pihak ketiga dan memberi kredit fiktif kepada 22 orang nasabah;
- Bahwa terhadap peristiwa hukum di atas seharusnya diterapkan Pasal 48 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2013 – 2015 juncto Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S.152-DIR/SDM/05/2009 Tentang Peraturan Disiplin sehingga Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor S.27-DIR/SDM/05/2005 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dapat dibenarkan, dengan demikian patut dan adil kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja diberikan berupa uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu sebesar 5 x Rp6.500.000,00 = Rp32.500.000,00;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Situbondo tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 139/G/2015/PHI.Sby. tanggal 28 Maret 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. CABANG SITUBONDO tersebut;
“Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Maret Nomor 139/G/2015/PHI.Sby. tanggal 28 Maret 2016;
MENGADILI SENDIRI:
Dalam Konvensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja oleh Penggugat terhadap Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar uang penghargaan masa kerja secara tunai dan sekaligus kepada Tergugat sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi
- Menolak guagatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan