Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Double Job yang Ilegal

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya apa undang-undang ada melarang seorang pegawai untuk memiliki pekerjaan lain disaat bersamaan?
Brief Answer: Pihak Pengusaha hendaknya tidak bersikap mau menang sendiri. Banyak SHIETRA & PARTNERS jumpai, seorang Pekerja dibebani tugas dan tanggung jawab atas puluhan badan hukum yang tergabung dalam satu grub, namun hanya diberikan upah oleh satu perseroan. Apakah ini bukan praktik rangkap kerja yang justru dipaksakan oleh pihak Pengusaha?
Mindset klasik perlu diubah, pekerjaan dan bekerja bukan lagi pada faktor berapa jam seorang Pekerja / Buruh menghabiskan waktu di kantor / pabrik. Tapi pekerjaan berbasis kinerja. SHIETRA & PARTNERS merujuk pada kisah perjalanan karir seorang Albert Einstein muda, yang pernah bekerja pada kantor pendaftaran hak kekayaan intelektual, dimana dengan penemuan sistem arsip sang jenius, ia mampu mengefisiensikan fungsi pekerjaannya sehingga 200% lebih efektif dan lebih efesien. Artinya, ketika orang lain bekerja 8 jam sehati, ia cukup menghabiskan waktu 4 jam untuk bobot tugas pekerjaan yang sama.
Selama tidak mengganggu fungsi pekerjaan utama pada perusahaan pemberi kerja, maka apakah rangkap pekerjaan menjadi keliru? Disinilah kita perlu mengubah paradigma lama yang usang, demikian orthodoks dan ketinggalan zaman.
Banyak diantara pekerja yang memiliki berbagai fungsi pekerjaan, semisal pagi hingga siang hari menjadi pekerja kantoran, malam hari sebagai petugas minimarket, sebagai contoh. Apakah hal ini pun harus dilarang?
Kembali pada contoh kisah teladan sang Einstein muda, apakah keliru, bila sisa waktu yang mampu dihemat olehnya digunakan untuk hal produktif lain bagi dirinya sendiri? Ia bekerja secara ‘cerdas’, bukan bekerja sebatas ‘keras’. Maka ia layak untuk menggunakan waktunya secara cerdas, mengelola waktu untuk produktifitas diri, dan menggali potensi yang ada.
Secara falsafah hukum ketenagakerjaan, yang tidak boleh ialah rangkap pekerjaan pada perusahaan kompetitor. Selama seorang Pekerja / Buruh menunaikan tanggung jawab fungsi pekerjaannya dengan baik, tidak ada alasan untuk mem-PHK dirinya dengan alasan terjadi rangkap pekerjaan.
Jika pihak Pengusaha bersikap gentlement dan jujur serta fair, mengapa kemudian kerap terjadi dalam suatu jenis usaha Grup, seorang pekerja dirangkap tugaskan oleh pemilik grub usaha pada belasan bahkan puluhan badan hukum, namun hanya digaji / diupah oleh satu nama badan hukum—meski dirinya dipaksa bekerja untuk kepentingan puluhan badan hukum yang dimiliki sang owner dari Group Usaha? Penulis rasa, pertanyaan itulah yang paling tepat sebagai jawaban atas pertanyaan diatas.
PEMBAHASAN:
Salah satu ilustrasi rangkap pekerjaan yang ilegal, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK) register Nomor 615 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Agustus 2016, perkara antara:
- PT. ENKA PARAHIYANGAN, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- SUWARNO, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak tahun 1997, dengan jabatan terakhir Penggugat adalah Kepala Unit M/E, sampai pada akhirnya hubungan  kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan alasan Penggugat mengajukan pengunduran diri.
Penggugat sudah mengabdi pada Tergugat selama 15 tahun 10 bulan sejak berdirinya perusahaan Tergugat. Alasan Penggugat mengajukan pengunduran diri, adalah karena adanya pengumuman tanggal 21 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat, yang berbunyi:
“Karyawan yang mengajukan pengunduran diri dari perusahaan sebelum dikeluarkannya SK Pengesahan Peraturan Perusahaan periode Desember 2012 - Desember 2014 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, maka ketentuan mengikuti peraturan perusahaan yang sebelumnya.”
Berdasarkan ketentuan Peraturan Perusahaan Tergugat pada Pasal 62 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa permohonan berhenti bekerja harus diajukan secara tertulis paling sedikit 1 (satu) bulan sebelumnya. Maka pada tanggal 24 Juni 2013, Penggugat mengajukan pengunduran diri yang telah disetujui oleh atasan langsung Penggugat selaku Kepala Bagian Teknik dan telah disetujui pula oleh Kepala Bagian Personalia pada tanggal 25 Juni 2013.
Tergugat mempercepat pengunduran diri Penggugat, dan pada tanggal 5 Juli 2013, Tergugat menerbitkan dokumen tanggal 5 Juli 2013 mengenai Perhitungan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak a.n. Penggugat dengan total senilai Rp54.370.400,00.
Ternyata setelah Tergugat menyetujui nilai pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak a.n. Penggugat dengan nilai di atas, namun Tergugat tidak langsung membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tersebut kepada Tergugat dengan alasan kondisi keuangan. Penggugat mengerti akan keadaan Tergugat tersebut. Namun sudah 3 (tiga) bulan berlalu, Tergugat masih belum membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang menjadi hak Penggugat.
Selanjutnya pada September 2013, Penggugat meminta klarifikasi keterlambatan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak a.n. Penggugat kepada bagian Personalia Tergugat, namun tiba-tiba Penggugat ditawari uang sebesar Rp15.000.000,00 tanpa ada penjelasan. Penggugat menolak tawaran uang tersebut.
Tanggal 4 Oktober 2013, Penggugat menerima surat dari Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat memberikan sanksi indisipliner kepada Penggugat karena menurut Tergugat, Penggugat telah melakukan pelanggaran tata tertib.
Pemberian sanksi indisipliner kepada Penggugat tersebut adalah tidak berdasar karena tanpa didahului dengan surat peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Perusahaan. Tergugat terkesan mencari-cari kesalahan Penggugat dengan memberikan sanksi setelah Penggugat mengajukan pengunduran diri.
Sudah hampir 2 tahun berlalu, Tergugat tidak juga merealisasikan dokumen tanggal 5 Juli 2013 mengenai Perhitungan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dll a.n. Penggugat yang dikeluarkan sendiri oleh Tergugat. Maka pada tanggal 7 Mei 2015, Penggugat menghadap direktur Tergugat, untuk meminta hak Penggugat. Namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk menemui Bagian Personalia, dan kemudian Kepala Bagian Personalia hanya bisa menawarkan uang senilai Rp15.000.000,00 kepada Penggugat.
Dikarenakan Tergugat tidak kunjung memenuhi hak-hak Penggugat, maka, Penggugat menempuh upaya mediasi ke hadapan Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur. Terhadapnya, Mediator menerbitkan Anjuran tertulis yang menyatakan agar Tergugat membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT. Enka Parahyangan periode Desember 2012—Desember 2014. Meski demikian pihak Pengusaha menolak anjuran Mediator Disnaker.
Terhadap gugatan sang mantan Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan Nomor 267/ Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 31 Maret 2016, dengan amar sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang THR Tahun 2013, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp61.146.860,00 (enam puluh satu juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa tindakan Penggugat melakukan double job pada perusahaan competitor Tergugat adalah ‘tidak patut’ dilakukan pada saat Penggugat masih aktif bekerja pada Tergugat.
Tergugat juga merujuk pada aturan hukum perihal ‘pengunduran diri dari pekerjaan atas permintaan sendiri’ yang diatur dalam Pasal 162 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, yang mengatur:
(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atau kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Psal 156 ayat (4);
(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”
Sehingga, menurut Terggugat, tidak semestinya Pengadilan Hubungan Industrial menggunakan aturan pembayaran berupa konpensasi uang pesangon 1 kali Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan sesuai Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Dimana terhadap argumentasi-argumentasi pihak Pengusaha, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Termohon Kasasi/Pekerja telah melakukan pelanggaran karena melakukan rangkap pekerjaan (double job) yaitu bekerja pada perusahaan Pemohon Kasasi dan juga di perusahaan competitor;
- Bahwa mengenai surat pengunduran diri tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya patut dan adil Penggugat berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam pasal 161 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ENKA PARAHIYANGAN tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ENKA PARAHIYANGAN tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan