Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Pelanggaran Peraturan Perusahaan, Tidak Menghapus Pesangon

LEGAL OPINION
Question: Saya akui pernah khilaf melanggar peraturan perusahaan. Tapi jika karena pelanggaran saya itu, lantas saya di-PHK, tanpa diberi kompensasi pesangon, dimana perusahaan berkilah dengan alasan karena saya telah melanggar peraturan perusahaan maka di-PHK tanpa pesangon, apa benar begitu hukumnya?
Brief Answer: Pelanggaran indisipliner terhadap Peraturan Perusahaan, tidak menghapus hak Pekerja/Buruh atas kompensasi pesangon atau hak-hak normatif lainnya ketka kemudian diputus hubungan kerja (PHK) akibat pelanggaran tersebut. Kaedah normatif tidak tertulis ini dibentuk lewat praktik putusan pengadilan (best practice / precedent).
Sedikit menyinggung perihal pesangon, SHIETRA & PARTNERS memiliki pandangan, adalah aturan yang rancu ketika Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri dinyatakan tidak berhak atas pesangon. Agar Pekerja/Buruh tetap mendapat pesangon, ketika dirinya tidak lagi kerasan untuk tetep bekerja pada satu perusahaan yang tidak menghargai karya-karyanya, atau ketika Pengusaha mengintimidasi Pekerjanya agar mengundurkan diri, sebagai contoh, maka dapat menempuh resiko berupa pelanggaran indisipliner, agar Pengusaha menggugat PHK, sehingga Pekerja mendapat pesangon saat PHK diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)—meski cara seperti ini tetap tidak SHIETRA & PARTNERS rekomendasi karena akan merusak nama baik pihak Pekerja itu sendiri.
Menggugat aturan mengenai ketiadaan pesangon bagi Pekerja yang mengundurkan diri, bukanlah pilihan arif, sebab Mahkamah Konstitusi RI dalam era tahun 2017 ini para hakimnya pemutusnya ditengarai merupakan ‘kaki-tangan’ kepanjangan tangan kalangan Pengusaha, yang tentunya akan menjatuhkan putusan berdasarkan pesan sponsor kalangan Pengusaha (lihat kasus Importir daging sapi yang menjerat Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan bagaimana Arief Hidayat menjadi pembicara pada simposium kalangan pengusaha dengan menyinggung perihal uji materiil perihal UU Ketenagakerjaan seakan perlu dibanggakan di hadapan para pengusaha). Kecuali, bila ke-9 Hakim Konstitusi tersebut telah diregenerasi oleh para Hakim Konstitusi baru yang memiliki daya intelektual seperti era kepemimpinan Mantan Hakim Konstitusi Mahfud MD.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi berikut dapat memberikan cerminan, yakni putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 657 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 1 September 2016, perkara antara:
- PT MEGA CENTRAL FINANCE/MCF, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- EVALUASI ZENDRATO, S.E, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2009 dengan masa kerja 6 tahun 2 bulan sebagai surveyor. Selama bekerja, Tergugat mempekerjakan Penggugat dengan waktu kerja 66,5 jam setiap Minggu (hari kerja Senin sampai dengan Minggu mulai pukul 08.30 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib setiap harinya), tanpa membayar upah lembur.
Upah yang diberikan Tergugat sejumlah Rp1.637.000,00 adalah dibawah Upah Minimum Kota Medan tahun 2014 yaitu sejumlah Rp1.851.500,00 dan di bawah Upah Minimum Kota Medan tahun 2015 yaitu sejumlah Rp2.037.000,00 yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
Permasalahan bermula ketika Tergugat memberhentikan Penggugat secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat pada tanggal 9 Mei 2015, yang ditengarai PHK secara sepihak demikian guna menghilangkan pemberian hak-hak Penggugat.
PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya surat teguran dalam bentuk surat peringatan I, II dan III terlebih dahulu kepada Penggugat. Berhubung perundingan bipartit tidak menemui penyelesaian, Penggugat mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan.
Dikarenakan juga penyelesaian secara tripartit (mediasi) tersebut tidak juga membuahkan solusi, maka Disnaker Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran yang menyatakan bahwa PHK yang dilakukan pihak perusahaan belum sesuai dengan Pasal 161 ayat (1), dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Penggugat berhak memperoleh pesangon 2 kali Pasal 156 ayat (2), dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Tindakan Tergugat yang melakukan PHK sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat serta tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dinilai telah merugikan Penggugat. Sementara itu, Tergugat dalam bantahannya menyebutkan, gugatan Penggugat mendalilkan gugatannya mengenai permintaan upah lebur, mengenai upah dibawah upah minimum provinsi dan masalah pemutusan hubungan kerja dan perbuatan melawan hukum.
Mengenai permintaan upah lembur dan mengenai masalah upah dibawah upah minimum provinsi dalam perselisihan hubungan industrial termasuk dalam perselisihan hak. Dengan demikian Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukan dan menggabungkan mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan PHK serta mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan gugatan kabur tidak jelas.
Note SHIETRA & PARTNERS: Dalam best practice sengketa hubungan industrial, variasi / derivatif gugatan hubungan industrial berupa ‘PHK disertai perselisihan hak’, ataupun ‘gugatan PHK disertai perselisihan kepentingan’, adalah tetap sahih dan tidak menjadikan gugatan sebagai obscuur libel.
Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 7 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 7 Mei 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) juncto Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan perobatan serta upah selama proses sejumlah Rp38.110.503,00 (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2016, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa sesuai fakta dipersidangan, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, oleh karenanya adalah adil pemutusan hubungan kerja yang didasarkan adanya pelanggaran, sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat berhak atas kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) juncto Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan pengobatan serta upah proses, yang besarnya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Facti;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. MEGA CENTRAL FINANCE/MCF, tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. MEGA CENTRAL FINANCE/MCF, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan