13 Maret, 2017

Pelanggaran Peraturan Perusahaan, Tidak Menghapus Pesangon

LEGAL OPINION
Question: Saya akui pernah khilaf melanggar peraturan perusahaan. Tapi jika karena pelanggaran saya itu, lantas saya di-PHK, tanpa diberi kompensasi pesangon, dimana perusahaan berkilah dengan alasan karena saya telah melanggar peraturan perusahaan maka di-PHK tanpa pesangon, apa benar begitu hukumnya?
Brief Answer: Pelanggaran indisipliner terhadap Peraturan Perusahaan, tidak menghapus hak Pekerja/Buruh atas kompensasi pesangon atau hak-hak normatif lainnya ketka kemudian diputus hubungan kerja (PHK) akibat pelanggaran tersebut. Kaedah normatif tidak tertulis ini dibentuk lewat praktik putusan pengadilan (best practice / precedent).
Sedikit menyinggung perihal pesangon, SHIETRA & PARTNERS memiliki pandangan, adalah aturan yang rancu ketika Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri dinyatakan tidak berhak atas pesangon. Agar Pekerja/Buruh tetap mendapat pesangon, ketika dirinya tidak lagi kerasan untuk tetep bekerja pada satu perusahaan yang tidak menghargai karya-karyanya, atau ketika Pengusaha mengintimidasi Pekerjanya agar mengundurkan diri, sebagai contoh, maka dapat menempuh resiko berupa pelanggaran indisipliner, agar Pengusaha menggugat PHK, sehingga Pekerja mendapat pesangon saat PHK diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)—meski cara seperti ini tetap tidak SHIETRA & PARTNERS rekomendasi karena akan merusak nama baik pihak Pekerja itu sendiri.
Menggugat aturan mengenai ketiadaan pesangon bagi Pekerja yang mengundurkan diri, bukanlah pilihan arif, sebab Mahkamah Konstitusi RI dalam era tahun 2017 ini para hakimnya pemutusnya ditengarai merupakan ‘kaki-tangan’ kepanjangan tangan kalangan Pengusaha, yang tentunya akan menjatuhkan putusan berdasarkan pesan sponsor kalangan Pengusaha (lihat kasus Importir daging sapi yang menjerat Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan bagaimana Arief Hidayat menjadi pembicara pada simposium kalangan pengusaha dengan menyinggung perihal uji materiil perihal UU Ketenagakerjaan seakan perlu dibanggakan di hadapan para pengusaha). Kecuali, bila ke-9 Hakim Konstitusi tersebut telah diregenerasi oleh para Hakim Konstitusi baru yang memiliki daya intelektual seperti era kepemimpinan Mantan Hakim Konstitusi Mahfud MD.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi berikut dapat memberikan cerminan, yakni putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 657 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 1 September 2016, perkara antara:
- PT MEGA CENTRAL FINANCE/MCF, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- EVALUASI ZENDRATO, S.E, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2009 dengan masa kerja 6 tahun 2 bulan sebagai surveyor. Selama bekerja, Tergugat mempekerjakan Penggugat dengan waktu kerja 66,5 jam setiap Minggu (hari kerja Senin sampai dengan Minggu mulai pukul 08.30 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib setiap harinya), tanpa membayar upah lembur.
Upah yang diberikan Tergugat sejumlah Rp1.637.000,00 adalah dibawah Upah Minimum Kota Medan tahun 2014 yaitu sejumlah Rp1.851.500,00 dan di bawah Upah Minimum Kota Medan tahun 2015 yaitu sejumlah Rp2.037.000,00 yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
Permasalahan bermula ketika Tergugat memberhentikan Penggugat secara sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat pada tanggal 9 Mei 2015, yang ditengarai PHK secara sepihak demikian guna menghilangkan pemberian hak-hak Penggugat.
PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya surat teguran dalam bentuk surat peringatan I, II dan III terlebih dahulu kepada Penggugat. Berhubung perundingan bipartit tidak menemui penyelesaian, Penggugat mengajukan pengaduan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan.
Dikarenakan juga penyelesaian secara tripartit (mediasi) tersebut tidak juga membuahkan solusi, maka Disnaker Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran yang menyatakan bahwa PHK yang dilakukan pihak perusahaan belum sesuai dengan Pasal 161 ayat (1), dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Penggugat berhak memperoleh pesangon 2 kali Pasal 156 ayat (2), dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Tindakan Tergugat yang melakukan PHK sepihak tanpa memberikan hak-hak Penggugat serta tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dinilai telah merugikan Penggugat. Sementara itu, Tergugat dalam bantahannya menyebutkan, gugatan Penggugat mendalilkan gugatannya mengenai permintaan upah lebur, mengenai upah dibawah upah minimum provinsi dan masalah pemutusan hubungan kerja dan perbuatan melawan hukum.
Mengenai permintaan upah lembur dan mengenai masalah upah dibawah upah minimum provinsi dalam perselisihan hubungan industrial termasuk dalam perselisihan hak. Dengan demikian Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukan dan menggabungkan mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan PHK serta mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan gugatan kabur tidak jelas.
Note SHIETRA & PARTNERS: Dalam best practice sengketa hubungan industrial, variasi / derivatif gugatan hubungan industrial berupa ‘PHK disertai perselisihan hak’, ataupun ‘gugatan PHK disertai perselisihan kepentingan’, adalah tetap sahih dan tidak menjadikan gugatan sebagai obscuur libel.
Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 228/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 7 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 7 Mei 2015 berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) juncto Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan perobatan serta upah selama proses sejumlah Rp38.110.503,00 (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu lima ratus tiga rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2016, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa sesuai fakta dipersidangan, Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, oleh karenanya adalah adil pemutusan hubungan kerja yang didasarkan adanya pelanggaran, sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penggugat berhak atas kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) juncto Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan pengobatan serta upah proses, yang besarnya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Judex Facti;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. MEGA CENTRAL FINANCE/MCF, tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. MEGA CENTRAL FINANCE/MCF, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM