Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Alas Hak Artinya Dasar Keberadaan

LEGAL OPINION
Sebuah Studi “Jungkir-Balik” Logika Hukum
Question: Dalam teks ilmu hukum, dikenal istilah ‘Alas Hak’, maksudnya apa sebenarnya? Dosen saya diperguruan tinggi hukum sering menyebut ‘alas hak’ ‘alas hak’ ‘alas hak’, tapi tak pernah benar-benar mampu menjelaskan pada para mahasiswanya, apa itu ‘alas hak’. Bikin bingung aja. jangan-jangan dosen saya sendiri tidak ngerti.
Brief Answer: Yang dimaksud dengan “alas hak” dalam terminologi hukum, dapat diterjemahkan sebagai “dasar keberadaan”, dengan aturan main logika yang sangat sederhana: karena ada suatu dasar diterbitkannya maka terbitlah itu, sementara bila tanpa suatu dasar penerbitan maka tiada yang dapat diterbitkan.
Ibarat sebuah gedung/bangunan, tanpa pilar maka tiada atap. Pilar yang roboh mengakibatkan atap diatasnya turut runtuh. Pilar, dengan demikian, merupakan “dasar keberadaan” dari atap.
Pada contoh kasus sebagaimana diilustrasikan pada bagian pembahasan, sebetulnya ketika sebuah izin dasar dibatalkan, maka segala akibat serta perbuatan hukum yang bertopang pada izin dasar tersebut turut batal secara sendirinya.
Sekalipun hakim menyatakan dalam vonis putusan bahwa berbagai perbuatan hukum yang dilatari izin tidak valid demikian adalah tidak sah, sifat pernyataan hakim demikian hanyalah “deklaratif” belaka (bukan constitutief), karena sifatnya “batal demi hukum”, bukan batal berkat/sejak ucapan hakim.
Namun, guna menghindari pemahaman dangkal kalangan hakim pemutus, maka dalam litigasi, rumusan petitum (perihal permohonan dalam tuntutan suatu surat gugatan) perlu dirumuskan secara ‘strategis’, umpama bermain catur, berpikir jauh dan meng-cover lima atau enam langkah kedepan sebagai langkah antisipatif.
Ketika seorang warga hendak menggugat suatu perizinan agar dibatalkan, maka perlu pula dipertimbangkan bahwasannya bisa jadi izin tersebut sempat dilaksanakan sehingga telah terbit berbagai perbuatan hukum yang ditopang oleh dasar keberadaan izin tersebut.
Agar segala perbuatan hukum yang dilakukan setelah terbitnya izin dasar tersebut dapat dinyatakan turut batal, pihak penggugat dapat merumuskan dalam petitum, dengan bunyi sebagai berikut: “Menyatakan batal izin ... dan segala perbuatan hukum yang didasari keberadaannya atas izin ... tersebut.”—rumusan ini guna menghindari celah ‘ruang bermain’ hakim pemutus dalam menyalahgunakan penafsiran yang meluas ketika dimajukan dalam perkara lain.
PEMBAHASAN:
Kita patut bercermin pada pengalaman kurang baik dalam praktik litigasi, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sengketa pemegang saham perseroan terbatas register Nomor 128/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Desember 2012, perkara antara:
1. HUNAWAN WIDJAJANTO, dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham; dan 2. AGUSSUTANTO, dalam jabatannya selaku Komisaris dan Pemegang Saham, yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Batutama Manikam Nusa, sebagai Penggugat; melawan
1. NYONYA WIWIEK TJOKROSAPUTRO; 2. NYONYA LUSIANA SUTANTO; 3. NYONYA ANNE PATRICIA SUTANTO; 4. NYONYA YENNY SUTANTO; 5. DODDY SUSANTO, selaku Para Tergugat.
Penggugat mengajukan permohonan izin pembentukan RUPS yang sebelumnya selalu gagal terbentuk karena tidak memenuhi kuorum minimum kepada pengadilan, yang selanjutkan Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan izin kuorum lebih rendah untuk pemanggilan pemegang saham dalam rangka pembentukan RUPS.
Namun Para Tergugat kemudian mengirim Surat Kepada Mahkamah Agung RI minta Pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dimana selanjutnya Mahkamah Agung RI mengeluarkan Penetapan yang menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Selanjutnya Para Tergugt mengajukan Permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, meminta agar pihak otoritas membatalkan Surat Keputusan Menteri yang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dimana selanjutnya pihak otoritas menanggapi dengan membekukan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI (perihal pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar hasil resolusi RUPS yang izinnya ternyata dibatalkan) dan meminta agar dilaksanakan RUPS ulang.
Selanjutnya Para Tergugat mengirim surat kepada Penggugat perihal permintaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ulang. Dimana terhadap problema pelik korporasi demikian, Majelis Hakim membuat pertimbangan secara sempit ‘ter-cluster’ serta amar putusan yang menyerupai sebentuk ‘kecelakaan hukum’, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa Penetapan Mahkamah Agung RI No.12/MA-RI/TUADA/PERD/IV/2011 tanggal 27 April 2011 menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.088/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Bar tertanggal 6 Juni 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dimana didalam Penetapan tersebut tidak membatalkan Akta No. 13 tanggal 15 Juli 2007 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan No.AHU-64651,AH.01.02. tahun 2008 tanggal 17 September 2008 (Bukti P-20);
“Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Mahkamah agung RI tersebut tidak pernah membatalkan Akta sebagaimana diuraikan diatas, maka para Tergugat tidak mempunyai alasan untuk meminta Direktur AHU-RI pada Kementerian Hukum dan HAM RI membatalkan SK Menteri No.AHU-64651.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 17 September 2008 dan juga para Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk meminta kepada Penggugat untuk meminta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (ulang) PT. Batutama Manikam Nusa;
“Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari para Tergugat tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Penetapan No.12/MA-RI/TUADA-PERD/IV/2011 (bukti P-20 dan T-12) yang menetapkan “Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.088/Pdt.P/2007/PN Jkt.Bar tanggal 06 Juni 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
“Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti Penetapan dari Mahkamah Agung RI No. 12/MA-RI/TUADA-PERD/IV/2011 tersebut tidak ada petitum yang menyatakan Pembatalan Akta No.13 tanggal 15 Juli 2007 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM dengan SK No.AHU-64651.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 17 September 2008, maka Majelis berpendapat bahwa Akta No.13 tanggal 15 Juli 2007 dengan keluarnya Penetapan Mahkamah Agung RI tersebut masih tetap berlaku oleh karena tidak pernah dibatalkan dan Majelis berpendapat bahwa untuk membatalkan Akta tersebut haruslah terlebih dahulu melalui gugatan ke Pengadilan dan baru dinyatakan batal setelah adanya putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
“Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Eliyana Tanuja, SH di persidangan yang menyatakan bahwa Pengertian Penetapan yang tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat tidak sama artinya dengan pembatalan (dibatalkan), Pembatalan berarti secara hukum suatu peristiwa dianggap tidak pernah ada; sedangkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berarti suatu peristiwa hukum tetap berlaku sampai pada waktu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, apabila setelah pada waktu Penetapan dikeluarkan telah dibuat akta otentik, maka pada saat penetapan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tidak secara otomatis akta-akta tersebut menjadi batal, dimana Mahkamah Agung RI sendiri berpendapat bahwa terhadap akta-akta tersebut pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan Pembatalan ke Pengadilan, bahwa pembatalan suatu akta harus dilakukan melalui suatu putusan yang telah berkuatan hukum tetap, hal ini juga sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung RI berupa Surat dari Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 3 Maret 2006 No.01/TUADA.Pdt/III/2006 (bukti P-27), yang pada pokoknya mengatakan bahwa walaupun Penetapan Pengadilan Negeri dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi tidak serta merta membawa akibat hukum (rechtgevolg) yang timbul dari peristiwa/fakta hukum (rechtfeit) atau perbuatan hukum (rechtszandeling) yang terjadi sebelum Penetapan Pengadilan Negeri dibatalkan, karena Penetapan Pengadilan Tinggi tidak menentukan akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeri, hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akibat penetapan Pengadilan Negeri dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang bersangkutan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana terhadap akta No.13 tanggal 16 Juli 2007 dan akta No.42 tanggal 15 Agustus 2008 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui SK No. AHU.64651.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 17 September 2008, belum pernah dibatalkan oleh suatu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan para Tergugat yang melakukan panggilan terhadap Komisaris dan Pemegang Saham PT. Batutama Manikam Nusa untuk menghadiri RUPS-LB yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 dan menerbitkan akta No.03 tanggal 13 Maret 2012 (bukti T-30), menurut pendapat Majelis telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan diatas dimana adanya Perbuatan dari para Tergugat yang telah melakukan RUPSLB yang merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan hukum oleh karena pada waktu melakukan RUPS-LB tersebut akta No.13 tanggal 16 juli 2007 dan akta No.42 tanggal 15 Agustus 2008 masih tetap sah dan berlaku oleh karena belum pernah dibatalkan oleh suatu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karena tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik yaitu berupa kerugian materiil berupa nilai investasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat sebesar 67,5 % X Rp.2.000.000.000.- = Rp.1.350.000.000.-;
“Menimbang, oleh karena terhadap akta-akta tersebut tidak pernah ada pembatalan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat maka dapat dikabulkan (untuk dinyatakan tetap sah);
M E N G A D I L I :
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan (tetap) sah akta-akta : ... .”
Adapun yang menjadi pandangan SHIETRA & PARTNERS terhadap putusan pengadilan diatas, ialah kurangnya kebijaksanaan ketika memutus, atau dikarenakan tumpulnya logika hukum. Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga pengesah perubahan Anggaran Dasar suatu badan hukum, mendasarkan keputusannya pada ‘asumsi’ bahwa penetapan pengadilan yang mengizinkan pembentukan RUPS merupakan ‘dasar keberadaan’ akta perubahan Anggaran Dasar. Ketika izin dasar kemudian diamputasi validitasnya, maka ‘asumsi’ diatas tidak lagi relevan—oleh karenanya kita wajib membuat asumsi baru: bila saja otoritas mengetahui izin dasar telah dinyatakan tidak sah, maka keputusan pengesahan Anggaran Dasar takkan pernah ada.
Antara ‘tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat’ dengan ‘dibatalkan’ dalam pandangan penulis adalah sama saja, karena tidak ada ‘pembatalan’ yang tidak mengakibatkan tiadanya ‘kekuatan hukum mengikat’. Sesuatu yang tidak sah / tidak valid, bila merupakan dasar keberadaan sesuatu aksi hukum setelahnya, maka bagaikan merobohkan lantai satu sebuah gedung bertingkat dan disaat bersamaan mengharapkan gedung lantai dua tetap berdiri.
Apa yang disampaikan oleh keterangan pihak ahli sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim perkara diatas, adalah memang benar demikian adanya secara teori doktrinal hukum. Namun hingga saat ini penulis masih belum mampu mencerna logika dibalik embarkasi yang membedakan antara “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” dengan “dibatalkan”—karena setiap hal yang dibatalkan, berarti tidak sah. Dan yang tidak sah, pastilah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Kecuali, bila kita bicara dalam ranah teori hukum kontrak perdata, dimana terdapat perbedaan antara “pemutusan” (termination) dengan “pembatalan” (annulment / cancellation).
Dalam konsep hukum kontrak perdata, kebatalan mengakibatkan segala kondisi kembali seperti keadaan semula seperti ketika sebelum terjadinya perikatan perdata antara para pihak (dikembalikan seperti keadaan sedia kala). Sementara pemutusan ialah terputusnya perikatan tanpa perlu mewajibkan para pihak mengembalikan kondisi seperti sedia kala.
Namun, pernahkan kita pertanyakan secara logika sederhana: sekalipun telah ‘terputus’ atau ‘tidak berkekuatan hukum mengikat’, namun bila suatu perbuatan hukum masih saja tetap dilakukan berdasarkan “alas hak’ yang telah dinyatakan ‘tidak berkekuatan hukum mengikat’ tersebut, bukankah artinya sama saja semua aksi hukum tersebut harus dibatalkan? Artinya, ‘kebatalan’ berdiri diatas ‘terputusnya’ / ‘tiadanya lagi kekuatan hukum’.
Dan apakah sesuatu dapat tetap dinyatakan sahih bila berdiri diatas landasan rapuh yang ternyata kemudian dinyatakan tidak sah? Pertanyaannya sederhana: jika berbagai akta tersebut memang tetap patut dinyatakan sah, maka apa yang menjadi ‘dasar keberadaan’ dari mereka? Apakah mungkin bergantung diatas ‘ruang yang kosong’?
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan