ARTIKEL HUKUM
Penyalahagunaan hak, sangat dekat derajatnya dengan penyalahgunaan hukum,
dan penyalahgunaan hukum sangat dekat dengan ancaman pemidanaan maupun vonis
hukuman dalam perkara perdata. Dapat dianalogikan sebagai ‘reaksi berantai’.
Dalam dunia hukum kimia, dua zat yang saling melebur, menciptakan molekul
baru dnegan sifat yang sama sekali baru dan memiliki karakter yang berbeda dari
zat-zat penyusunnya. Dalam dunia hukum pidana maupun perdata, antara dua
postulat yang disatukan juga dapat membentuk sifat fakta hukum yang sama sekali
baru.
PERINGATAN: bila jaring pengaman moral Anda kurang cukup baik, tidak disarankan
untuk membaca artikel ini lebih lanjut, dan tergiur menyalahgunakan hukum sebagaimana
dipaparkan dalam artikel ini dapat membawa Anda pada dunia gelap yang akan Anda
sesali dikemudian hari (baca: neraka).
Sebagai contoh, alkisah, berlaku undang-undang dibidang perpajakan, yang
mengatur bahwa bila Wajib Pajak memiliki kelebihan setor beban pajak tertunggak,
dapat diajukan permohonan restitusi pajak, dimana negara akan membayar bunga
restitusi kelebihan pembayaran pajak sebesar 2 % (dua persen) untuk setiap
bulannya kepada Wajib Pajak.
Meski Dirjen Pajak kemudian menerbitkan regulasi yang meniadakan bunga
restitusi, tetap saja peraturan setingkat Peraturan Dirjen Pajak tidak dapat mengamputasi
validitas keberlakuan norma undang-undang.
Ilustrasi berikut akan menggambarkan manuver di dalam hukum pada
praktiknya. Kantor Pajak membuat tagihan pajak terutang kepada sebuah Wajib
Pajak badan hukum, sang pengusaha menyetor senilai jumlah tagihan versi Kantor
Pajak, sementara sejalan dengan itu, proses keberatan diajukan sang pengusaha
ke Pengadilan Pajak.
Pengadilan Pajak kemudian memutuskan, mengabulkan keberatan Wajib Pajak (rata-rata
putusan Pengadilan Pajak bahkan hingga tingkat Mahkamah Agung RI, memenangkan
gugatan Wajib Pajak melawan Kantor Pajak), dimana negara dibebani kewajiban
restitusi disertai bunga 2 % untuk setiap bulannya. Bayangkan, nilai bunga
deposito jauh dibawah 1 % per bulannya. Namun demikian, secara yuridis kejadian
demikian dapat dibenarkan.
Kejadian yang sama dengan konstruksi yang berbeda, dapat berujung pada
ancaman tindak pidana korupsi karena ‘merugikan keuangan negara’. Sebagai
ilustrasi, seorang pengusaha menyadari potensi keuntungan lewat bunga restitusi
pajak, lantas membuat SPT badan hukum dan menyetor pajak jauh melampaui pajak
terutang yang semestinya, dan hal ini disengaja, guna memperoleh restitusi
lewat pembetulan SPT disertai permohonan restitusi pajak.
Dalam ilustrasi kedua, yang terjadi ialah penyalahgunaan hak, yang
berujung pada penyelundupan hukum perpajakan, dan penyalahgunaan instrumen
hukum inilah yang kemudian menjadi petunjuk bagi hakim perkara pidana untuk
menyimpulkan bahwa terdapat kesengajaan dan itikad buruk sebagai sikap batin
sang pengusaha untuk menguras keuangan negara lewat modus restitusi pajak.
Ketika kita bandingkan antara contoh ilustrasi pertama terhadap ilustrasi
kedua, keduanya sama-sama perihal restitusi, namun dampak konsekuensi
yuridisnya saling bertolak-belakang—karena dalam ilustrasi pertama pihak pengusaha
tidak dalam posisi dengan sengaja menyalahgunakan keadaan berupa hukum perpajakan
perihal restitusi.
Kini, kita beralih pada isu ‘eksotis’ perihal hukum ketenagakerjaan. Celah
hukum yang paling ‘sensuil’ dalam hukum perburuhan, ialah seputar instrumen
hukum yang bernama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) alias ‘Pekerja
Kontrak’.
Yang paling ditakutkan oleh kalangan pengusaha, bukanlah perihal
pesangon, namun perihal ‘Upah Proses’ (mengingat pekerja tetap dengan masa
kerja kurang dari satu tahun sekalipun berhak atas Upah Proses 6 kali upah),
yakni kewajiban pembayaran upah yang membebani pihak pengusaha selama permohonan
pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh sang pengusaha terhadap sang pekerja
masih / sedang dalam tahap dipersengketakan di Pengadilan Hubungan Industrial
(PHI). Upah Proses inilah, yang lebih dikenal dengan julukan ‘Upah (selama)
Skoorsing’.
Terdapat sebuah ‘escape clause’
bagi kalangan pengusaha untuk lolos dari ancaman Upah Proses (setidaknya 6
bulan upah) yang disediakan oleh instrumen Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni norma dalam Pasal 61 Ayat (1), yang pada
pokoknya menyatakan bahwa hubungan kerja berakhir pada saat habis masa berlaku
PKWT.
Artinya, tidak dibutuhkan penetapan / putusan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial perihal PHK terhadap Pekerja Kontrak,
sekalipun PKWT melanggar hukum karena dilangsungkan terus-menerus melebihi 3
tahun dan berjenis pekerjaan dengan sifat tetap. Artinya pula, Upah Proses
alias skoorsing hanya berlaku bagi Pekerja Tetap. Sebaliknya, skoorsing tidak
dikenal dalam konteks PKWT.
Sekalipun kemudian oleh Majelis Hakim dinyatakan sifat pekerjaan adalah
tetap, dan ‘demi hukum’ beralih menjadi Pekerja Tetap (PKWTT), namun berhubung
selama ini PKWT tidak pernah dipersengketakan oleh pihak Pekerja (yang pastilah
tidak mau ‘perang dingin’ dengan pihak manajemen karena menggugat pemberi kerja),
maka PKWT tersebut diasumsikan benar adanya, sehingga kaidah Pasal 61
Ayat (1) UU Ketenagakerjaan diberlakukan oleh pengadilan: hubungan kerja putus
saat berakhirnya masa kerja dalam kontrak. Hingga tiba pada puncaknya, ketika pemutusan
hubungan kerja dilakukan pihak pengusaha, pihak pekerja barulah mulai
mempersoalkan PKWT yang menjadi dasar hubungan mereka.
Dan, kabar buruknya, Mahkamah Agung RI konsisten terhadap putusan
demikian, yakni PKWT sekalipun oleh hakim dinyatakan beralih menjadi PKWTT dan
atas PHK sepihak dari pihak pengusaha mengakibatkan sang pekerja berhak atas
kompensasi pesangon, namun tidak berhak atas Upah Proses.
Bayangkan, statistik menunjukkan, pekerja dengan ikatan PKWT rata-rata bekerja
tidak lebih dari hitungan tiga tahun, seperti para kasir di lembaga-lembaga perbankan
swasta nasional seperti PT. Bank Central Asia, mengikat para karyawan mudanya
yang ditempatkan pada bagian kasir dengan ikatan PKWT meski merupakan jenis
pekerjaan inti yang sejatinya tidak dapat berupa PKWT.
Bila, seandainya, pada tahun kedua sang karyawan dipecat, dengan alasan
masa kerja dalam kontrak berakhir atau tidak diperpanjang kontrak kerjanya,
apakah sang karyawan bagian kasir akan mengajukan gugatan terhadap manajemen ke
PHI?
Untuk masa kerja kurang dari 3 (tiga) tahun, sejatinya mengajukan gugatan
ke PHI hanyalah membuang-buang waktu serta biaya, sehingga tidak worthed untuk diajukan, oleh sebab nilai
pesangon yang akan diperoleh sangatlah minim. Namun karena hak atas Upah Proses
telah diamputasi bagi pekerja PKWT (meski jenis pekerjaan tetap), maka tiada
artinya lagi mengajukan gugatan. Artinya pula, itulah sebabnya praktik PKWT
ilegal demikian terus berlangsung di berbagai instansi swasta di Indonesia.
Kita tidak perlu jauh-jauh menilai lembaga swasta lain, lembaga negara
sekaliber Mahkamah Konstitusi RI, mengikat puluhan (mungkin ratusan) para
pegawainya dengan PKWT meski telah bekerja selama belasan tahun di MK RI tanpa
terputus. Penyalahgunaan hukum dipertontonkan secara vulgar oleh institusi
negara itu sendiri, sebagai teladan buruk bagi negara dengan pola pikir
patronase.
Itulah juga sebabnya, uji materiil terhadap UU Ketenagakerjaan yang
penulis ajukan ke MK RI perihal teramputasinya Upah Proses bagi PKWT, dinyatakan
‘tidak dapat diterima’ oleh MK RI, karena bila mengabulkan uji materiil yang
dimohonkan penulis, sama artinya membuka aib dan resiko bagi institusi MK RI
itu sendiri yang mengikat hampir seluruh pegawainya dengan PKWT selama belasan
tahun MK RI berdiri.
Kini kita beralih pada bahasan yang sensitif, yakni perihal hak atas tanah
yang berpadu pada instrumen keuangan bernama Hak Tanggungan. Siapa yang
menyangka, bila instrumen jaminan Hak Tanggungan dapat disalahgunakan guna
penyelundupan hukum oleh debitor.
Ketika suatu kalangan akan digugat oleh rekanan bisnisnya, dan
memprediksi dirinya akan kalah di persidangan menghadapi gugatan perdata rekan
bisnisnya, guna membuat gugatan lawan menjadi ‘menang diatas kertas’, maka sang
tergugat mengagunkan mesin-mesin pabriknya untuk diikat jaminan Fidusia, dan
membebani benda tak bergerak hak atas tanah dengan Hak Tanggungan.
Alhasil, sebelum pihak lawan sempat mengajukan sita jaminan atas berbagai
aset benda bergerak maupun benda tak bergerak milik tergugat, seluruh harta
kekayaan tergugat telah menjadi agunan jaminan pelunasan piutang yang dikuasai
secara separuh yuridis oleh kalangan perbankan.
Mengingat, benda berharga yang telah diikat sempurna oleh jaminan
kebendaan, tidak dapat lagi diajukan sita jaminan ataupun sita eksekusi, maka
sebagaimana pun kuat dan dikabulkannya gugatan sang lawan bisnis, sang tergugat
adalah ‘kebal’ secara hukum—oleh sebab seluruh harta kekayaannya tidak akan
pernah dapat disita ataupun dieksekusi oleh pengadilan.
Tampak juga ketika debitor cukup bermodalkan sebuah agunan, membiarkan
berbagai pajak tertunggak, upah buruh tertunggak, dan kredit dimacetkan. Apa yang
kemudian dilakukan oleh sang debitor menghadapi tagihan berbagai kreditornya?
Dalam kasus PT. Rockit Aldeway, sang pemilik usaha mempailitkan
perusahaannya sendiri guna aksi ‘cuci-tangan’ terhadap beban pajak, beban upah
buruhnya, dan beban kreditot macet berbagai perbankan plat merah maupun
perbankan swasta di tanah air. Cukup bermodalkan sebuah agunan, seluruh pihak
dapat dikorbankan. Beruntung, PT. Rockit Aldeway kemudian dijerat tindak pidana
korporasi.
Menyinggung sekilas perihal ‘tindak pidana korporasi’, Mahkamah Agung RI
justru menerbitkan regulasi yang berpotensi menjadi ‘celah hukum’ pelaku
kalangan usaha pemilik korporasi, dimana tanggung jawab pidana kemudian
bergeser dari ancaman sanksi pidana penjara para pengurus korporasi
menjadi ancaman sebatas pidana denda korporasi dengan paradigma ‘tindak
pidana korporasi’—bukan ‘tindak pidana penyalahgunaan korporasi’.
Alhasil, resiko penjara bergeser menjadi sejauh resiko pidana denda:
suatu kabar baik yang patut dirayakan para penjahat ‘kerah putih’ (white collar crime). Tak ada kata yang
lebih tepat melukiskan, selain: ironis.
Tampaknya penulis harus menyudahi paparan singkat dalam kesempatan kali
ini sebelum penulis dimintakan pertanggungjawaban karena merusak moral para
pembaca karena telah menggoda untuk menyalahgunakan hukum (note penulis: siapa
suruh tetap membaca pemaparan dalam artikel ini), serta agar tidak semakin
banyak ‘celah hukum’ yang terungkap kepada publik, karena membuka ‘celah hukum’
kepada sipil sama artinya melanggar kode etik kalangan konsultan hukum.
NOTE PENULIS: Mungkin Anda mampu berkelit
dari penghukuman hukum di muka bumi, tapi tidak akan pernah mampu Anda berkelit
dari hukum karma—jadi ingatlah pesan ini selalu. Bagaikan sebilah pisau, dapat Anda
gunakan untuk memasak, atau melakukan kejahatan. Segala fakta dan pengetahuan
hukum dalam publikasi ini, menjadi bahan antisipasi serta mitigasi, bukan untuk
disalahgunakan. Hukum selalu memperbaharui diri, sehingga apa yang dahulu
merupakan ‘celah’, bisa jadi kini sudah bukan merupakan ‘celah’. Mempelajari ilmu
hukum tanpa dibarengi pembelajaran moral, sama artinya menjadi petaka bagi diri
sendiri dan orang lain.
© SHIETRA & PARTNERS Copyright.