14 April, 2017

Pidana Penganiayaan Cukup dengan 1 Pukulan

LEGAL OPINION
Question: Untuk bisa memenjarakan orang karena aniaya, apa korbannya harus dipukul bertubi-tubi terlebih dahulu, baru bisa melapor telah dianiaya oleh pelaku?
Brief Answer: Tidak disyaratkan oleh hukum pemidaan untuk korban telah disakiti secara fisik berkali-kali dalam satu momen yang sama guna terpenuhinya kualifikasi delik penganiayaan. Satu pukulan yang cukup keras sudah cukup untuk menjerat pelaku dengan ancaman pidana pemenjaraan karena penganiayaan secara melawan hukum.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret berikut dapat menjadi cerminan serta pembelajaran, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Ambon perkara pidana register Nomor 186/Pid.B/2014/PN.AB. tanggal 25 Agustus 2014, dimana terhadap dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya masing-masing didengar dibawah sumpah, yakni sebagai berikut :
1. ... ; 2. ... ; 3. ... (tiga orang saksi mata yang secara konsisten menerangkan):
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira jam 20.00 wit bertempat di Desa Tulehu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan tangan sebanyak satu kali mengena pada kepala korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dipersidangan diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira jam 20.00 WIT bertempat di Desa Tulehu;
2. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mempergunakan tangan sebanyak satu kali mengena pada kepala korban;
3. Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
“Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :
1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;
“Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘penganiayaan’;
“Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh sebab itu terdakwa haruslah dijatuhi setimpal dengan perbutannya;
Hal-Hal yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa melanggar hukum;
Hal-Hal yang meringankan :
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
“Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan terdakwa ... terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘penganiayaan’;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN. Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan Shietra. Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Reservasi Jadwal: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18.
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM