01 April, 2017

Piutang Kantor Pajak Bukan Kreditor Konteks Kepailitan

LEGAL OPINION
Question: Selaku kreditor perorangan, saya bukanlah lembaga keuangan yang dapat mengakses database Sistem Informasi Debitor (SID) yang selama ini hanya dapat diakses perbankan dan lembaga pembiayaan. Karena tidak dapat mengakses SID, maka saya tidak tahu, apakah ada kreditor lain selain saya, sementara untuk mempailitkan debitor, wajib ada dua kreditor yang mana piutang saya sudah jatuh tempo namun tidak dapat tertagih. Apa mungkin, bila saya menjadikan pihak piutang pajak Kantor Pajak sebagai kreditor lainnya agar syarat formil mengajukan pailit dapat terpenuhi tanpa resiko ditolak hakim?
Brief Answer: Dalam praktik di Pengadilan Niaga, pernah terjadi permohonan pailit pihak Kreditor terhadap Debitornya ditolak, dengan alasan piutang pajak negara atas pajak terutang sebuah/seorang wajib pajak, bukan termasuk dalam kriteria “Kreditor” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepailitan.
Meski terdengar janggal, namun demikianlah resiko Pengadilan Niaga hingga Mahkamah Agung RI dapat kembali memutus dengan rona vonis yang serupa dikemudian hari. Dalam praktik, ketika diadakan rapat verifikasi kreditor maupun dalam rangka voting pembahasan rencana perdamaian, kedudukan piutang Kantor Pajak dikategorikan sebagai Kreditor Preferen yang berhak mengajukan / mencatatkan / mendaftarkan tagihan pajak terutang, serta berhak bersuara dalam voting—sehinggga menjadi ambigu ketika Mahkamah Agung memiliki pandangan bahwa piutang negara tidak dikategorikan sebagai “Kreditor”.
Bila Kreditor Separatis tidak dihitung sebagai seorang “Kreditor”, karena memiliki agunan jaminan kebendaan yang dapat sewaktu-waktu dieksekusi ketika debitor cidera janji (alias alat pelunasan sudah berada di tangan sang kreditor), masih dapat dimaklumi sebagaimana pandangan Mahkamah Agung dalam beberapa putusan. Namun piutang pajak negara bukan termasuk dalam kategori Kreditor Separatis seperti pemegang jaminan Hak Tanggungan maupun Fidusia.
Ambivalensi memang menjadi bibit ketidak-pastian hukum, yang pada gilirannya menciptakan ketakutan serta frustasi para pencari keadilan, dimana semua vonis digantungkan pada ‘selera’ hakim dalam memutus yang mengakibatkan putusan pengadilan menjadi sukar diprediksi tendensinya.
PEMBAHASAN:
Salah satu ilustrasi yang dapat SHIETRA & PARTNERS angkat ke permukaan, yakni putusan Mahkamah Agung RI sengketa finansial register Nomor 15 K/N/1999 tanggal 14 Juli 1999 dimana salah satu Hakim Agung pemutusnya ialah Yahya Harahap, perkara antara:
- PT. WAHANA PANDUGRAHA, sebagai Pemohon kasasi, dahulu Termohon pailit (Debitur); melawan
- PT. LIMAN INTERNASIONAL BANK, selaku Termohon kasasi, dahulu Pemohon Pailit (Kreditur).
Termohon telah berhutang kepada Pemohon sebesar Rp. 11.479.503.474,72 dengan perincian: Utang pokok Rp. 4.500.000.000,00 sementara besaran bunga dan denda senilai Rp. 6.979.503.474,72. Utang tersebut bersumber dari Perjanjian Kredit, yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 9 September 1996.
Selain berutang pada Pemohon, Termohon juga berutang pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I, serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Pandeglang.
Terhadap permohonan pailit sang Kreditor, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan, tanggal 31 Mei 1999 No. 26/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Menyatakan PT. WAHANA PANDUGRAHA yang berkedudukan di Jalan Brantas No. 21 Jakarta Pusat, Pailit.”
Sang debitor mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena judex facti dalam memutus perkara ini telah melanggar asas yang digariskan Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 4/1998;
“Menimbang, menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 4/1998, salah satu syarat pokok untuk meminta agar seorang Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan, Debitur yang bersangkutan harus mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Kreditur, dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (unable to pay as they fall due);
“Bahwa dalam permohonan pailit ini yang ditarik dan ditempatkan Pemohon (PT. Liman Internasional Bank) sebagai Termohon adalah PT. Wahana Pandugraha, selanjutnya untuk memenuhi asas atau syarat yang digariskan Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 4/1998, Pemohon telah mendalilkan dan menempatkan Kreditur lain yang terdiri dari:
a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir I, berkantor di Jl. Batu Tulis Raya No. 53-55 Jakarta Pusat.
b. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang, berkantor di Jl. A Yani, Pandeglang Kode Pos 42213.
“Menimbang, apakah benar menurut hukum para Kreditur a, b, c, d dan e yang didalilkan Pemohon terbukti sebagai Kreditur Termohon (PT. Wahana Pandugraha) adalah merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dengan seksama dalam perkara ini;
“Bahwa mengenai Kreditur huruf a dan b, telah ditolak atau dibantah oleh Termohon sebagai Kreditur yang memenuhi kriteria hukum dalam bidang pailit atas alasan:
Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Bumi dan Bangunan, tidak termasuk Kreditur dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang No. 6/1993 (sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 9/1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP).
“Berdasarkan Undang-undang tersebut, memberi kewenangan khusus kepada Pejabat Pajak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap utang pajak diluar campur tangan kewenangan Peradilan. Dengan demikian terhadap tagihan utang pajak harus diterapkan ketentuan Pasal 41 (3) Undang-Undang No. 4/1998, yakni menempatkan penyelesaian penagihan utang pajak berada diluar jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesaiannya;
“Bahwa bantahan Termohon diatas diperkuat oleh Kreditur a dan b, dan terhadap bantahan dimaksud Pengadilan Niaga dapat menerima dan membenarkan sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusannya yang mengatakan bahwa penarikan dan penempatan Kantor Pelayanan Pajak (Gambir I) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang sebagai Kreditur dalam perkara ini, tidak dapat dibenarkan, karena utang pajak yang timbul antara Termohon PT. Wahana Pandugraha dengan kantor pajak tersebut adalah karena undang-undang, bukan karena hubungan hutang-piutang yang lahir dari perjanjian. Dan terhadap pendapat judex facti ini dapat dibenarkan oleh peradilan tingkat kasasi, oleh karena itu Kreditur a (Kantor Pelayanan Pajak Jakarta, Gambir I) dan b (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang), tidak terbukti sebagai Kreditur Konkruen dalam bidang pailit terhadap Termohon;
“Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pemohon tidak berhasil membuktikan bahwa pada saat perkara diajukan dan diperiksa, Termohon benar-benar berhadapan dengan lebih dari dua Kreditur, tetapi yang terbukti hanya terdiri dari Pemohon sendiri, maka, Permohonan pailit yang diajukan Pemohon terhadap Termohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 4/1998;
“Bahwa sehubungan dengan itu, putusan judex facti nyata-nyata bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan untuk membatalkan dan berbarengan dengan itu peradilan tingkat kasasi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tertera di bawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: PT. Wahana Pandugraha, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: SABAR NABABAN, S.H. dan RETNO SULASTRI, S.H. tersebut;
“Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Mei No. 26/Pailit/1999 PN.Niaga/Jkt.Pst.;
Mengadili Sendiri:
Menolak permohonan Pemohon PT. LIMAN INTERNASIONAL BANK tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM