01 April, 2017

Kesalahan Berat Tetaplah Pelanggaran Berat

LEGAL OPINION
Question: Bila karena kesalahan kecil saja, pegawai dipecat, memang dapat dikatakan kurang bijak. Tapi kalau pegawai bersangkutan melakukan kesalahan yang fatal, lantas juga tak boleh dipecat, seperti yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, bukankah sama artinya memberikan blangko kosong yang dapat disalahgunakan oleh sang pegawai untuk me-rong-rong bahkan bersikap keras kepala?
Brief Answer: Babak baru hukum ketenagakerjaan kontemporer tidak lagi berbicara perihal kesalahan berat versus kesalahan ringan, tapi kini kita masuk pada era baru perihal isu hukum: apakah Pekerja/Buruh telah melakukan pelanggaran ‘fundamental’ yang tidak lagi dapat ditolerir, ataukah pelanggaran ‘non fundamental’ yang masih dapat ditolerir. Mahkamah Agung RI telah merasionalisasi jenis-jenis derajat pelanggaran seorang Pekerja, guna menempatkan relevansinya pada proporsi yang tepat guna serta tepat pada tempatnya.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi berikut SHIETRA & PARTNERS nilai sebagai cerminan yang dapat mewakili, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 684 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 14 Januari 2016, perkara antara:
- ROBERT IMMANUEL MARPAUNG, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat; melawan
- PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) CINDE WILIS JEMBER, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Penggugat bekerja pada Tergugat dengan jabatan terakhir selaku Pimpinan Kantor Kas. Tanggal 05 Mei 2014, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat dari statusnya sebagai karyawan.
PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran berat, yaitu : Penggugat telah meminta atau menerima hadiah dari nasabah sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan/penilaian maupun yang dapat menimbulkan perasaan berhutang budi pada si pemberi. Serta Penggugat dianggap tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Pimpinan Kantor Kas Kalisat. Tuduhan tersebutlah, yang menjadi alasan terjadinya PHK.
Selanjutnya Penggugat merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU/I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004, dimana Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 158 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tertanggal 07 Januari 2005.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Surabaya selanjutnya menjatuhkan putusan Nomor 25/G/2015/PHISby. tanggal 6 Juli 201, dengan pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa apabila dalam pengelolaan perbankan terdapat tindakan-tindakan meminta atau menerima imbalan atau hadiah (komisi), berprilaku kasar dan mengancam Nasabahnya, seperti tindakan yang dilakukan Penggugat maka akan mengurangi kepercayaan masyarakat pada bank dan nama baik bank tersebut menjadi buruk;
“Menimbang, bahwa Peraturan Perusahaan Pasal 3 ayat (2) huruf I yaitu tidak meminta atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari nasabah, yang dapat mempengaruhi pertimbangan / penilaian maupun yang dapat menimbulkan perasaan berhutang budi pada si pemberi;
“Menimbang, bahwa Peraturan Perusahaan Pasal 35 ayat (6) yaitu setiap karyawan dilarang menerima uang atau hadiah dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu dapat mempengaruhi baik sebelum maupun sesudah mengambil keputusan yang berkaitan dengan jabatan dan wewenang pekerjaan yang bersangkutan;
“Menimbang, bahwa lampiran II angka 2 Peraturan Perusahaan yaitu contoh pelanggaran dan sanksi kegiatan perbankan bidang kegiatan kredit menerima komisi dari debitur dengan sanksi diberhentikan;
MENGADILI :
DALAM POKOK PERKARA :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.”
Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa PHI telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU/I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004, dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Sehingga pihak pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat, maka PHK bisa dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dimana terhadap dalih Penggugat, selanjutnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan berat dengan meminta uang kepada nasabah yang mengajukan kredit, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang bernama Sunarwati dan Rini Prami Astutik juga surat pernyataan dari saudara Sadili;
“Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka demikian Pemohon Kasasi telah melanggar peraturan perusahaan Pasal 3 ayat (2) huruf I dan Pasal 35 ayat (6) jo. Lampiran 2 angka 2 peraturan perusahaan, maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah sah dan tanpa dapat uang pesangon;
“Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai uang pisah;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROBERT IMMANUEL MARPAUNG tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/G/2015/PHI.Sby. tanggal 6 Juli 2015 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini:
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ROBERT IMMANUEL MARPAUNG tersebut;
“Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/G/2015/PHI.Sby. tanggal 6 Juli 2015 sekedar mengenai uang pisah sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
DALAM POKOK PERKARA;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah sah;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Uang Pisah mengacu Pasal 26 huruf d Kepmenaker Nomor 78 Tahun 2001 senilai 15% x masa kerja x upah terakhir = 15% x 2 x Rp4.750.000,00 = Rp1.425.000,00;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM