Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Kadaluarsa Hak Peninjauan Kembali Putusan Pailit

LEGAL OPINION
Question: Apa mungkin, mengajukan upaya hukum luar biasa berupa PK ke Mahkamah Agung atas putusan perkara kepailitan?
Brief Answer: Dimungkinkan, namun perlu diperhatikan hukum acara kepailitan yang tidak serupa dengan hukum acara permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada umumnya. Secara lex spesialis dalam pengaturan Undang-Undang tentang Kepailitan, permohonan PK dapat diajukan, apabila:
a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru (novum) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada—tetapi belum ditemukan, hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan PK; atau
b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan PK.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi hukum acara permohonan PK dalam perkara kepailitan, dapat kita pelajari dari pengalaman yang dapat kita jumpai dalam putusan Mahkamah Agung RI register Nomor 101 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 28 September 2016, perkara antara:
- PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pailit; melawan
- DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pailit.
Sebelumnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 April 2015 dengan amar sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Otoritas Jasa Keuangan terhadap Termohon PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.”
Adapun dalam tingkat banding, yang menjadi amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 28 Agustus 2015, sebagai berikut:
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN tersebut;
“Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 April 2015;
MENGADILI SENDIRI:
1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Debitor PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, pailit.”
Pihak Termohon Pailit mengajukan upaya hukum PK, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa pemberitahuan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, tanggal 28 Agustus 2015 adalah pada tanggal 16 Mei 2016, sedangkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah pada tanggal 21 Juni 2016 alias 36 (tiga puluh enam) hari;
“Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu “Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” dan alasan tersebut adalah yang sebagaimana tersebut di dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka jika dihubungkan dengan Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali a quo telah lewat waktu karena diajukan pada hari ke-36 (tiga puluh enam), dengan demikian permohonan pemeriksaan peninjauan kembali itu diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;
“Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA tersebut tidak dapat diterima;
M E N G A D I L I :
“Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA tersebut tidak dapat diterima.”
Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:
“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya.”
Pasal 295 UU Kepailitan:
(1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
(2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.
Pasal 296 UU Kepailitan:
(1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan