19 April, 2017

Meng-Create Agar Tak Ada Gunanya Lagi Pekerja Menggugat Meski di-PHK

LEGAL OPINION
Question: Kadang ada saja ‘biang kerok’ di areal pabrik, satu atau dua buruh provokator pembuat onar, yang bahkan berani mematikan mesin produksi ketika jam operasional pabrik. Bisa berbahaya bagi jalannya pabrik jika duri dalam daging ini dibiarkan. Bagai api dalam sekam. Bisakah dipecat?
Brief Answer: Bisa, karena mematikan mesin di pabrik dengan tujuan untuk mogok kerja secara tidak sah, termasuk dalam kategori pelanggaran derajat fundamental suatu asas pabrik, sehingga Pengusaha dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pekerja / Buruh bersangkutan, namun tetap disertai kewajiban pemberian kompensasi berupa pesangon 1 (satu) kali ketentuan serta hak-hak normatif lainnya.
Terdapat dua cara untuk mem-PHK Pekerja / Buruh ‘provokator’ demikian, yakni PHK secara sepihak disertai pembayaran kompensasi berupa 1 (satu) kali ketentuan pesangon dan hak-hak normatif lainnya. Bila Pekerja / Buruh berkeberatan, maka Pekerja / Buruh akan menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dimana pengadilan hanya akan membebani Pengusaha membayar Upah Proses 6 kali besaran Upah karena kompensasi berupa pesangon dan hak normatif lainnya telah diberikan saat PHK secara sepihak terjadi.
Guna menghindari potensi gugatan yang memboroskan waktu serta tenaga, Upah Proses 6 kali besaran Upah dapat diberikan pula saat PHK sepihak oleh Pengusaha, sehingga tiada artinya lagi bila Pekerja / Buruh yang melakukan pelanggaran fundamental mengajukan gugatan ke pengadilan. Memang memboroskan, namun guna menghindari potensi konflik yang lebih besar lagi di kemudian hari dalam area kerja pabrik. Sementara Pekerja yang melakukan pelanggaran fundamental, namun telah diberikan konpensasi PHK, bila tetap mengajukan gugatan sama artinya membuka aib sendiri.
PEMBAHASAN:
Salah satu contoh ulah Pekerja yang mematikan mesin produksi saat pabrik beroperasi, sebagaimana diilustrasikan serupa dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa PHK register Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 26 Oktober 2016, perkara antara:
- PT. PIXEL ART INDONESIA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
1. PUJI DWINANTO; 2. ASMIN; 3. HERMAN; 4. DEDE KURNIAWAN, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat.
Pada saat mediasi sedang berlangsung pada Dinas Tenaga Kerja, Tergugat telah melakukan pentransferan dana kompensasi pemecatan kepada rekening para Penggugat, dan pada saat itu juga para Penggugat menolak pemberian kompensasi, dikarenakan para Penggugat menolak Pemutusan Hubungan Kerja.
Tergugat telah mengirimkan pesangon kepada Para Penggugat melalui Transfer saat proses penyelesaian perselisihan di Disnaker (Dinas Tenaga Kerja). Terhadap gugatan pihak Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan No. 290/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2015, dengan amar sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang juncto Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Untuk membayar kompensasi PHK Kepada Para Penggugat sebesar Rp192.834.174 (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2016 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat melakukan mogok tidak sah, yaitu Pelanggaran terhadap Pasal 137 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Karena mogok kerja tersebut tidak sah maka sesuai Pasal 6 ayat 1 (satu) Kepmenakertrans Nomor 232 Tahun 2003 tentang akibat mogok tidak sah dianggap mangkir. Selain itu Para Penggugat juga mematikan mesin produksi, lampu di areal produksi dan berhenti bekerja dengan demikian pelanggaran dapat dibuktikan;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak menghendaki Termohon Kasasi bekerja kembali dimana secara explisit telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi (Bukti P.3 sampai dengan P.6) Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 151 ayat 3 juncto Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka Pemohon Kasasi wajib membayar kompensasi uang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan upah proses selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
“Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat sudah tepat dan benar dalam putusannya serta pertimbangan dan penerapan hukumnya. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak menjadi pertimbangan dan harus ditolak;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. PIXEL ART INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sepanjang mengenai upah proses (6 bulan Upah) dan meniadakan uang Tunjangan Hari Raya (THR);
M E N G A D I L I :
1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. PIXEL ART INDONESIA tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Maret 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
M E N G A D I L I   S E N D I R I :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK Kepada Para Penggugat sebesar Rp180.932.883 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut: ... dikurangi yang telah dibayarkan / ditransfer oleh Tergugat;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM