07 April, 2017

Usaha Rental Mobil sebagai Bersifat Musiman

LEGAL OPINION
Question: Saya dengar untuk jenis bidang pekerjaan yang musiman, boleh mengikat pegawai dengan kerja kontrak (PKWT). Yang dimaksud dengan musiman itu apa, adakah contoh konketnya untuk memudahkan pemahaman?
Brief Answer: Jika kita mau berbicara secara terbuka apa adanya, semua bidang usaha tiada kepastian akan ‘laku’, bisa meningkat dan bisa menurun dalam hal omzet. Bahkan usaha yang telah berjalan puluhan tahun, kini dapat kolaps, tidak hanya jenis usaha start up. Setiap jenis usaha adalah tanpa kepastian akan menghasilkan laba, dan perilaku konsumen di pasar sukar diprediksi. Terkadang laku, terkadang sepi—sehingga menjadik sukar untuk merumuskan kriteria / parameter usaha yang bersifa musiman.
Terdapat dua cara pandang (paradigma) perihal jenis pekerjaan musiman:
1.) bidang usaha yang dibentuk hanya saat suatu musim tertentu tiba (semisal mengaktifkan pabrik payung dan jas hujan saat memasuki musim hujan—yang kini juga sudah tidak menentu—dan akan kembali membeku ketika memasuki musim pancaroba); atau
2.) berwujud penambahan secara temporer volume / kuantitas produksi (semisal perusahaan konveksi ketika memasuki musim Pemilukada atau tahun mulai masuk sekolah akan kebanjiran order pesanan pakaian seragam dan atribut partai).
Untuk konstruksi hukum yang pertama diatas, SHIETRA & PARTNERS menyebutnya sebagai jenis pekerjaan musiman murni, sementara bila sifatnya ialah ekspansi usaha dalam pengertian mencoba meluaskan pangsa pasar dengan meningkatkan produksi guna produk yang Pengusaha hasilkan dapat lebih luas diserap oleh pangsa pasar, sebagaimana konstruksi hukum yang kedua diatas, maka manuver bisnis tak dapat dikategorikan sebagai pekerjaan musiman murni.
Mengingat masih terbukanya ruang penafsiran, maka solusi terbaik ialah dengan mengambil contoh konkret berbagai putusan pengadilan terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sehubungan dengan bidang usaha musiman, guna mengetahui pola pandang kalangan hakim (best practice) dalam memaknai konsep “musiman” ini.
PEMBAHASAN:
Salah satu ilustrasi yang SHIETRA & PARTNERS rujuk, yakni putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 11 Agustus 2016, perkara antara:
1. HENDRIADI YAHYA; 2. JASA MANALU; 3. SAHAT SIMARMATA, selaku Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Para Penggugat;
melawan
1. PT DAYA MITRA SERASI (PT DAMIRA); 2. PT SERASI AUTORAYA (PT SERA); 3. PT SERASI TRANSPORTASI NUSANTARA (PT STN), selaku Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat & Para Turut Tergugat.
Ketiga badan hukum Perseroan yang menjadi Tergugat, tampaknya dimiliki oleh satu orang pribadi pengusaha yang sama dibawah “Serasi Grup”. Adapun modus yang terjadi, Tergugat mengikat Penggugat sebagai Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana pada periode berikutnya Penggugat dialihkan sebagai Pekerja PKWT Turut Tergugat I, yang dalam periode berikutnya dialihkan menjadi Pekerja PKWT Turut Tergugat II, dan ketika memasuki berikutnya Penggugat kembali diikat sebagai Pekerja PKWT pada Tergugat.
Note SHIETRA & PARTNERS: Memang disayangkan, rezim hukum ketenagakerjaan di tanah air masih memandang konsep terminologi “Pengusaha” sebagai satu individu atau satu badan hukum tunggal, tanpa melihat fakta realita bahwa satu orang pemilik usaha (owner) bisa memiliki berbagai badan usaha dibawah payung Grub Usaha, sehingga pelaku usaha yang menjadi pemilik dari berbagai perusahaan dibawah grub usahanya, tidak tersentuh oleh hukum ketika terjadi modus-modus seperti demikian—karena sang owner selaku otak intelektual selalu berada “di balik layar”.
Terhadap gugatan para Pekerja, selanjutnya Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat menjatuhkan putusan Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2015, dengan pertimbangan hukum serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sah menurut hukum berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang artinya bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak;
“Menimbang, bahwa dari bukti T-7a, bukti T-7b, bukti P-32, bukti P-33=bukti T-8, bukti T-9a dan bukti T--9b tersebut telah terbuki bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pengakhiran hubungan kerja tersebut berakhir demi hukum mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
“Menimbang, bahwa terhadap pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), selanjutnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I membuat Perjanjian Bersama (PB) sesuai dengan bukti T-10a yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala permasalahan pekerja dengan pengusaha telah selesal dan para pihak menyatakan sepakat alas berakhirnya hubungan kerja antara PT Daya Mitra Serasi dengan pekerja per tanggal 31 Juli 2014 dan atas pengakhiran hubungan kerja tersebut pengusaha bersedia memberikan dan pekerja bersedia menerima kompensasi sebesar Rp1.417.786,00 serta pekerja dan pengusaha sepakat untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun di kemudian hari baik secara perdata, pidana, ketenagakerjaan atau bentuk lainnya dan selanjutnya menyerahkan segala sesuatunya kepada lembaga yang berwenang di bidang ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.”
Pihak Pekerja mengajukan upaya hukum kasasi, meski secara nyata pihak Pekerja melakukan kekeliruan konkret dengan menyepakati menerima kompensasi PHK dalam Perjanjian Bersama, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi I, II, III masing-masing tanggal 20 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan sifat pekerjaanya adalah tidak bersifat tetap tetapi bersifat musiman. Karena pekerjaan yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak terus menerus dan Termohon Kasasi bergerak dibidang penyediaan mobil yang disewakan konsumen yang sifatnya jangka pendek dan dibatasi oleh waktu, dan tidak ada jaminan kalau konsumen memperpanjang kontrak penyewaan mobil, karena itu Termohon Kasasi mempekerjakan Pemohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- Bahwa karena hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah berakhir dan telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama dan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan bukti Akta Pendaftaran Nomor 1121/BIP/PHI/2015.PN.Jkt.Pst., tanggal 2 April 2015, maka hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka Perjanjian Bersama sudah berkekuatan hukum tetap;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HENDRIADI YAHYA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. HENDRIADI YAHYA, 2. JASA MANALU, 3. SAHAT SIMARMATA, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM