21 April, 2017

Pelanggaran Fundamental yang Merugikan Pengusaha

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya jika ada karyawan yang melakukan pelanggaran berat, apa masih berhak nuntut pesangon orang itu?
Brief Answer: Bila jenis pelanggaran fundamental yang dilakukan Pekerja / Buruh telah secara nyata merugikan Pengusaha, seperti melakukan penggelapan, mark up, atau tindakan sejenis, Pekerja / Buruh dapat diajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dimana hakim hanya akan memberikan sebatas Upah Pisah dan Upah Proses bagi sang Pekerja / Buruh bersangkutan, tanpa hak atas kompensasi Pesangon.
Falsafah dibalik paradigma demikian, hubungan industrial ialah hubungan mutualisme, dimana pihak Pengusaha dan pihak Pekerja saling menguntungkan satu sama lain, saling memberi dan saling menerima.
Namun ketika prinsip mendasar dalam hubungan industrial terlanggar dan dicederai oleh itikad tidak baik pihak Pekerja, sehingga menimbulkan kerugian riel bagi pihak Pengusaha, maka hukum tidak dapat melindungi pihak yang tidak menampilkan bentuk itikad baik dalam suatu hubungan hukum apapun.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi berikut dapat menjadi cerminan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI sengketa PHK register Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 3 Agustus 2016, perkara antara:
- KUKUH AGUS YURIANTO, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat; melawan
- PT. NOVARTIS INDONESIA, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Penggugat merupakan pegawai Tergugat yang telah bekerja sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 (masa kerja 8 tahun 6 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Area Manager. Pada tanggal 10 Januari 2015, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, dengan alasan Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.
Penggugat mendalilkan, sebelum ini dirinya tidak pernah mendapat sanksi berupa Surat Peringatan dari Tergugat, dan apabila Penggugat melakukan kesalahan maka seharusnya Tergugat terlebih dahulu memberikan sanksi berupa Surat Peringatan.
Selanjutnya Penggugat dipanggil oleh Tergugat guna diperiksa. Penggugat tidak keberatan dengan rotasi/mutasi yang dilakukan oleh Tergugat, tapi Penggugat meminta tambahan uang makan, transportasi dan mess, namun Pihak Tergugat menolak permohonan Penggugat.
Pada tanggal 9 Januari 2015, Penggugat dipanggil untuk menindak-lanjuti hasil pemeriksaan, Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat telah bersalah dan mulai tanggal 10 Januari 2015 Penggugat di-PHK.
Penggugat merasa, setiap pemakaian bensin untuk operasional kerja sehari-hari sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun dan sudah disetujui oleh atasan Penggugat, sehingga merasa sudah menjadi hal yang lumrah, oleh karenanya PHK yang dilakukan oleh Tergugat dinilai sebagai sepihak.
Sementara itu pihak Pengusaha mendalilkan, saat mengisi bensin, Penggugat hanya mengisi sebanyak 10 atau 20 liter, namun yang tertera di dalam struk bensin adalah 30 Liter. Penggugat memperoleh format struk bensin dari rekan Penggugat yang bekerja di SPBU.
Sejak terkuaknya perbuatan demikian, Penggugat tidak pernah lagi masuk bekerja dan sangat sulit ditemui di lokasi kerjanya. Merujuk pada kaedah Pasal 52 ayat 3.3 huruf a angka 15 Perjanjian Kerja Bersama, mengatur:
“Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mendesak: Perusahaan dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja untuk alasan mendesak, dalam hal pekerja melakukan suatu kesalahan yang sedemikian beratnya sehingga tidak ada lagi pilihan.”
Walaupun Penggugat tidak pernah lagi hadir di tempat kerja, Tergugat tetap membayarkan Upah sampai dengan Januari 2015. Dalam proses PHK ini, Pengusaha tidak mengenakan skorsing, sehingga dalam proses PHK ini Pengusaha berkewajiban melaksanakan kewajibannya bekerja (berupa pembayaran Upah). Namun dikarenakan Penggugat tidak pernah masuk bekerja, maka sesuai Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13/2003, Penggugat dinilai tidak berhak atas Upah (selama) Proses PHK berlangsung.
Terhadap gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Januari 2016, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan ‘putus’ hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat berupa Uang Pisah dan Upah selama proses yang keseluruhannya berjumlah Rp25.415.345,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Pihak Pekerja mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan yang tegas sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Maret 2016, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindakan berupa membuat dan menyerahkan struk pembelian bensin yang tidak benar dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, perbuatan mana dilakukan oleh Pemohon Kasasi sejak bulan Maret 2013 s/d Oktober 2013 yang mana berakibat sangat merugikan Termohon Kasasi;
- Bahwa perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah kesalahan berat sebagaimana diatur pada angka 8 Nomor 3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2014-2016 dan Ketentuan Pelengkap Pasal 52 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2014-2016 dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa Pesangon dan hanya berhak atas Uang Pisah sebesar 0,10 dari Upah Pokok;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KUKUH AGUS YURIANTO tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KUKUH AGUS YURIANTO tersebut.”
Note SHIETRA & PARTNERS: Dari sudut pandang sosiologis, putusan diatas kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Cobalah kita renungkan, Pengusaha memberi perintah tugas dinas atau luar kantor bagi Pekerja, yang seringkali menggunakan kendaraan pribadi sang pekerja (bukan kendaraan dinas). Apakah Pengusaha telah menghitung faktor amortasi kendaraan yang merupakan milik dan ditanggung sang Pekerja? Bisa jadi, faktor amortasi kendaraan pribadi sang Pekerja jauh lebih tinggi dari nilai pemakaian bensin yang diklaim sang Pekerja.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM