Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

NKRI Versus Otonomi Daerah Menjelma Negara Federasi

ARTIKEL HUKUM
Tipe negara, secara garis besar, berdasarkan Ilmu Negara yang paling klasik, terbagi menjadi dua: Negara Federasi dan Negara Kesatuan. Negara Federasi, dapat direpresentasikan oleh USA yang merupakan singkatan dari United State of America. Artinya, masing-masing Negara Bagian dari 40-an Negara Bagian yang berkumpul pada payung “USA”, sejatinya bersifat otonom dalam arti sesungguhnya—hampir menyerupai negara-negara berdaulat, karena masing-masing Negara Bagian memiliki sistem dan hukumnya sendiri, aparatur penegak hukumnya sendiri, dan independensi dalam derajat tinggi.
Dalam tipe Negara Federasi, Negara Federal diberikan separuh kecil kewenangan yang merupakan hasil konsensus para Negara Bagian yang saling berkumpul dan berembuk untuk membentuk payung federasi yang dapat menjadi koordinator antar Negara Bagian. Sehingga, sejatinya Negara Federal hanya sekadar ‘koordinator’, dimana kewenangannya sangat minim ketimbang independensi masing-masing Negara Bagian.
Tipe Negara Federasi lainnya, dengan kohesi yang agak renggang, ialah Uni Eropa, dimana masing-masing negara anggotanya adalah berdaulat, dimana intervensi Uni Eropa memiliki daya validitas atas dasar konsensus para negara anggotanya untuk patuh dan tunduk pada apapun kebijakan dan putusan Uni Eropa.
Dalam tipe negara demikian, kewenangan pemerintah pusat hanyalah ‘remah-remah’ dari kewenangan seutuhnya masing-masing Negara Bagian, dimana kekuasaan otoritas pusat (federal) bukan bersifat memberi, justru diberikan oleh Negara Bagian-Negara Bagian kepada otoritas federal. Dengan demikian, dapat juga kita nyatakan, Negara Bagian memberi sedikit kewenangan kepada otoritas federal.
Sebaliknya, dalam jenis Negara Kesatuan seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah pusatlah yang berwenang memberi kekuasaan dan rambu-rambu otonomi kepada daerah-daerah. Dengan kata lain, pemerintah pusat berdaulat penuh dan utuh, sementara provinsi, kabupaten/kota, tidak memiliki kewenangan apapun tanpa diatribusikan, diberikan mandat, ataupun diberi delegasi kekuasaan oleh pemerintah pusat. Top to down. Kebijakan bersifat sentralistis—bukan desentralisis.
Gaya / karakter pemerintahan antara Negara Federal dan Negara Kesatuan saling bertolak-belakang, dan tidak dapat saling dipertukarkan. Ketika kita memaknai tren Otonomi Daerah yang dijadikan sebagai kebijakan reformasi NKRI, tidak dapat diartikan mengubah sendi jenis Negara Kesatuan menjadi Negara Federal.
Secara berangsur, tanpa kita sadari, dimulainya tren Pemilukada (pemilihan umum kepala daerah), sejatinya membuat karakter NKRI bergeser menjadi tipe Negara Federal, dimana daerah masing-masing dipimpin oleh seolah kepala yang dipilih langsung oleh rakyatnya.
Karena dipilih langsung oleh penduduk kota/kabupaten/provinsi, Pemerintah Pusat (dalam hal ini Presiden) menjadi ter-rong-rong wibawanya, sebab Presiden tidak lagi dapat menegur, memberi sanksi imperatif, ataupun mencopot kepala daerah yang tidak senada dengan kebijakan pemerintah pusat, menjadikan menyerupai ‘negara didalam negara’—hanya karena dalil: Kepala Daerah baik Bupati, Walikota, dan Gubernur, dipilih langsung oleh rakyat, tak berbeda dengan seorang Presiden selaku Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan.
Praktik demokrasi di Indonesia memang telah menjelma ke-blablas-an. Dalam tipe Negara Federal, masing-masing Negara Bagian-lah yang menyusun regulasi pemerintah masing-masing Negara Bagian, dan hal ini yang kemudian ditiru oleh NKRI lewat terbitnya berbagai Peraturan Daerah demi Peraturan Daerah. Bahkan terdapat pula konsepsi mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang juga merupakan tipikal atau ciri khas jenis Negara Federasi.
Kini, Pemerintah Pusat hendak melakukan deregulasi, terutama berbagai Perda di daerah, yang tidak senafas dengan percepatan pembangunan dan iklim investasi usaha guna menjadi motivasi atau insentif bagi pengusaha untuk datang dan menggerakkan roda ekonomi di Indonesia.
Apa daya, bahkan para Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan anak buah (baca: bawahan) Presiden, tidak lagi dapat menjangkau dan mengendalikan para Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota. Alhasil, kebijakan pemerintah pusat menjadi ‘terpasung’, bahkan timbul ‘desertir’ dan praktik ‘negara didalam negara’ lewat aksi permohonan pembatalan kewenangan pembatalan kewenangan pemerintah pusat untuk mengutak-atik Perda-Perda sebagaimana diajukan para segenap Bupati dan Walikota ke hadapan Mahkamah Konstitusi RI guna menggugurkan beberapa norma dalam undang-undang tentang Otonomi Daerah.
Apa daya, telah terbit putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materiil (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana kesembilan Hakim Konstitusi yang notabene para “profesor” dan “guru besar” dibidang Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-Undangan, menyatakan pemerintah pusat tak boleh lagi turut campur tangan atas produk hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
Artinya, efektifitas Pemerintah Pusat dalam mengontrol dan memobilisasi aparaturnya di tingkat Kabupaten dan Kota, teramputasi, dalam arti yang sesungguhnya. Tidak ada kata yang dapat mewakili selain “salah kaprah yang tidak pada tempatnya”. NKRI adalah harga mati, dimana disintegrasi kini didepan mata akibat praktik ‘negara didalam negara’ yang tidak lagi dapat diawasi, dikontrol, dikoreksi, ataupun dipaksakan keberlakuannya oleh Pemerintah Pusat. Negara Kesatuan hanya boleh memiliki satu orang Nahkoda.
Mahkamah Agung terbatas jumlah personel Hakim Agung yang menjabat. Sebagaimana kita ketahui, Kamar TUN MA RI tidak hanya memeriksa dan memutus perkara Uji Materiil, namun juga perkara-perkara sengketa Tata Usaha Negara yang juga tergolong masif mencapai ribuan nomor perkara setiap tahunnya, belum lagi terhitung pula perkara-perkara yang masih menumpuk dan mengantre untuk diputus.
Ketika beban review terhadap Perda-Perda bermasalah dibebankan sepenuhnya kepada bahu para Hakim Agung Kamar TUN, sama artinya ‘membunuh’ lembaga MA RI karena MA RI tidak lagi dapat berbagi beban dengan Pemerintah Pusat untuk melakukan review terhadap implementasi Perda-Perda tersebut yang ternyata memiliki implikasi ketika diterapkan untuk beberapa waktu kemudian setelah diberlakukan dan mengikat umum (erga omnes) berbagai Perda tersebut, terutama mengenai berbagai pungutan sampai-sampai terdapat Perda yang memungut tarif atas pengurusan Kartu Tanda Penduduk pada satu daerah Kabupaten/Kota.
Kini, praktis segala sendi Tata Negara Indonesia menyerupai model tipe Negara Federal ala Uni Eropa dan Amerika Serikat, dimana kewenangan Pemerintah Pusat demikian terbatas. Janganlah kita berpikir sosok Presiden AS sangat berkuasa. Ia mungkin tampak berkuasa ke luar yurisdiksi USA, namun seorang Presiden USA tidak dapat mengintervensi masing-masing Negara Bagian.
NKRI, hanya tinggal sekadar nama emblem “Negara Kesatuan” yang tidak lagi benar-benar utuh. Kebijakan, program-program serta arahan dan perintah Presiden, macet ketika tiba ditingkat Kabupaten / Kota. Ketika kohesi tata pemerintahan telah menjadi ‘renggang’, potensi dis-integrasi sejatinya bagai bibit-bibit yang ditanam sendiri oleh para pencetus ide / gagasan Otonomi Daerah yang keblablasan ini. Mau dibawa kemana negeri ini, bila negara kita bersifat ‘trans-gender’: pria tidak, wanita juga tidak, Negara Kesatuan tidak, Negara Federasi juga tidak. Negara gado-gado.
Mungkin, inilah tipe negara ketiga yang berhasil ditemukan oleh para Hakim Konstitusi jenius serta para petinggi-petinggi penyusun regulasi yang terhormat di Indonesia, yakni: Tipe Negara LGBT.
© SHIETRA & PARTNERS Copyright.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan