23 April, 2017

Ketika Beban Tanggung Jawab Outsource Beralih pada Pengguna Alih Daya

LEGAL OPINION
Question: Pabrik-pabrik saya berencana mengorder beberapa fungsi pekerjaan untuk di-outsourcing-kan kepada sebuah perusahaan outsource. Jika nantinya ada masalah apa-apa antara pekerja outsource dengan kantor saya, maka yang tanggung jawab adalah perusahaan penyedia tenaga outsource itu bukan?
Brief Answer: Tidak terdapat jawaban tunggal atas isu hukum demikian, sehingga bergantung konteksnya. Resiko terbesar bagi pemberi kerja yang menggunakan tenaga perusahaan alih daya (outsource), dimana bila pengadilan menilai bahwa jenis pekerjaan yang dialih-dayakan bersifat jenis pekerjaan inti / pokok bidang usaha, maka tanggung jawab atas Pekerja / Buruh beralih dari perusahaan alih daya menjadi beban tanggung jawab pihak Pengusaha pengguna jasa alih daya.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi yang representatif dan relevan, tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa PHK register Nomor 705 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 18 Oktober 2016, perkara antara:
- PT. TIMAH (Persero) Tbk, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II; melawan
I. 1. YOHANES PENI; 2. SUKIRMAN; 3. ROSIMIN, sebagai Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat; dan
II. Koperasi Jasa Usaha Bersama (KJUB), sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I.
Para Penggugat merupakan pekerja yang tercatat sebagai pegawai Tergugat I, sebagai Pekerja Tambang Besar yang kemudian dipindah-tugaskan sebagai Petugas Bongkar Muat Biji Timah, dan sebagai sebagai petugas Operator Mesin di Gudang Bijih Timah, dimana Para Penggugat bekerja di wilayah operasional perusahaan Tergugat II.
Para Penggugat dipekerjakan dengan menggunakan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama 1 (satu) tahun di perusahaan Tergugat I, dan setiap habis masa Perjanjian Kerja Para Penggugat diharuskan menanda-tangani PKWT yang telah diperbaharui.
Adapun pekerjaan yang diperintahkan / diberikan Tergugat I kepada Para Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian pekerjaan pokok pada perusahaan Tergugat II.
Perusahaan Tergugat II kemudian menerbitkan daftar nama Karyawan Outsourching yang rencana akan diputus PO kontrak dan ditindak-lanjuti surat dari kepala unit tambang darat Bangka PT. Timah (persero), Tbk. tanggal 14 Januari 2015 terkait dengan dihentikannya kontrak tenaga kerja outsourcing KJUB pertim PO atas nama Para Penggugat, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2014.
Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat menginginkan agar Tergugat I dan Tergugat II membayar hak-hak normatif Pekerja, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) yaitu dimana salah satu komponennya ialah Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan.
Sementara itu pihak pengguna jasa alih daya mendalilkan, tidak seharusnya Para Penggugat menarik PT. Timah (Persero), Tbk. menjadi tergugat dalam perkara ini, sebab:
a. PT. Timah (Persero) Tbk. Hanya selaku pengguna tenaga kerja, yang disalurkan oleh Tergugat I selaku Penyedia Tenaga Kerja. Hal itu jelas diatur dalam perjanjian antara PT. Timah (Persero), Tbk. (Tergugat II) dengan KJUB (Tergugat I);
b. Sedangkan Para Penggugat adalah karyawan KJUB (Tergugat I), bukan karyawan PT. Timah (Persero), Tbk. (Tergugat II). Tergugat II dalam hal ini hanya perusahaan pemberi pekerjaan yang terikat oleh suatu perjanjian dengan Tergugat I.
Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial Pangkalpinang kemudian menerbitkan putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pgp tanggal 2 September 2015, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa:
(1) Pekerja/Buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I menjadi Hubungan Kerja dengan Tergugat II dengan status hubungan kerja waktu tidak tertentu;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II telah terputus sejak 1 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak dengan rincian sebagai berikut : ... Uang Pesangon : ... bulan upah x 2 x Rp. ... ; Uang Penghargaan Masa Kerja ... bulan upah x Rp. ... ; Uang Penggantian Hak 15% x Rp. ... ;
5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Pengusaha pengguna jasa alih daya mengajukan upaya hukum kasasi, dengan argumentasi bahwa seluruh komponen biaya sudah dicantum dalam Perjanjian Kontrak Pekerjaan Borongan antara Tergugat II dengan Tergugat I, maka seluruh tanggung-jawab mengenai tenaga kerja borongan termasuk tuntutan Para Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat I sepenuhnya.
Dimana terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa gugatan tidak obscuur libel sehingga tidak dapat diterima, karena dalam posita dan petitum mendalilkan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta hak kompensasinya;
- Bahwa hubungan Para Penggugat/Pekerja beralih ke Tergugat II/PT Timah telah tepat dan benar karena tidak ada bukti pekerjaan dari para pekerja merupakan jasa penunjang, pekerjaannya selaku petugas bongkar muat biji timah, operator mesin gudang biji timah adalah pekerjaan utama;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja sama antara Tergugat I dan II selaku penyedia jasa dan pengguna jasa pekerja, serta izin dari instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Direktur PT. TIMAH (Persero) Tbk, tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Direktur PT. TIMAH (Persero) Tbk, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN. Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan Shietra. Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Reservasi Jadwal: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18.
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM