17 April, 2017

Ambivalensi Risalah Lelang Eksekusi atas Agunan

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya risalah lelang eksekusi oleh kantor lelang negara, adalah objek yang dapat digugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) ataukah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili, bila pemilik agunan yang dieksekusi merasa adanya cacat prosedur lelang eksekusi terhadap agunan?
Brief Answer: Risalah lelang eksekusi bukanlah Surat Keputusan (beschikking) sebagaimana dimaksud dalam rezim hukum administrasi negara, karena hanya memuat berita acara, bukan penetapan. Surat Keputusan pejabat tata usaha negara yang sebenarnya ialah Surat Penetapan jadwal lelang eksekusi.
Pertanyaan sederhana demikian menjadi dilematis, diakibatkan terdapat dua yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MA RI) yang saling bertolak belakang: satu preseden MA RI menyatakan bahwa Surat Keputusan Jadwal Lelang eksekusi dan Risalah Lelang merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara di PTUN. Namun preseden MA RI lainnya menyatakan bahwa Risalah Lelang dan Surat Keputusan Penetapan Jadwal Lelang, bukanlah objek yang menjadi yurisdiksi kewenangan PTUN—namun menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri.
Mengingat Sistem keluarga hukum Eropa Kontinental ala civil law sebagaimana dianut oleh Republik Indonesia tidak menganut asas the binding force of precedent layaknya negara-negara Anglo Saxon, maka yurisprudensi menjadi tidak memiliki daya mengikat, sehingga tidak heran bila kemudian lahir berbagai ketidakpastian hukum dalam praktik—menjelma simpang-siurnya antar putusan MA RI satu terhadap putusan MA RI lainnya.
Secara simultan menggugat baik di PTUN dan di Pengadilan Negeri secara bersamaan, juga bukan merupakan strategi yang bijak, karena bisa jadi antara PTUN dan Pengadilan Negeri menjatuhkan amar putusan yang saling kontradiktif: PTUN menyatakan batal Penetapan Lelang Eksekusi, sementara Pengadilan Negeri menyatakan sah lelang eksekusi.
Solusi satu-satunya ialah mengajukan gugatan pembatalan ke salah satu yurisdiksi pengadilan tersebut, dan jikalau pun kemudian dinyatakan keliru dalam kompetensi absolut, maka terhadap amar putusan “Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)” tetap memberi hak bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ulang ke pengadilan dalam yurisdiksi lainnya.
PEMBAHASAN:
Salah satu ilustrasi ‘korban’ akibat paradigma the persuasive force of precedent yang dianut sistem hukum di Indonesia, dicerminkan secara konkret dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 1898 K/Pdt/2015 tanggal 30 Desember 2015, perkara antara:
- SULI EL WINARTI, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat; melawan
- KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat; dan
1. Bank DANAMON INDONESIA Tbk, cq. BANK DANAMON Tbk, Cabang Tayu; 2. BUDI WIYONO; 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat.
Penggugat merupakan debitor tereksekusi, yang kemudian menolak hasil jalannya lelang eksekusi atas agunan milik sang debitor. Terhadap gugatan sang debitor, Pengadilan Negeri Pati telah memberikan putusan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN Pt., tanggal 3 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).”
Dalam tingkat banding atas permohonan debitor, putusan Pengadilan Negeri tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 402/PDT/2014/PT SMG., tanggal 20 November 2014. Debitor tereksekusi mengajukan upaya hukum kasasi, karena berkeberatan ketika Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Risalah Lelang merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara, padahal Penggugat telah menyampaikan keberatan atas pertimbangan tersebut dengan berpedoman serta memberi rujukan kepada putusan Mahkamah Agung R.I.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 150 K/TUN/1994 tanggal 7 September 1995, juncto No. 47 K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998, juncto No. 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2011, dibentuk kaedah normatif bahwa risalah lelang bukan merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi hanya merupakan berita acara.
Namun dalam tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding tidak mengoreksi putusan Pengadilan Negeri, bahkan turut berpendapat serupa, bahwa Risalah Lelang adalah merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara, membenarkan pandangan Hakim tingkat pertama, dengan tidak mengindahkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang ada.
Dimana terhadap argumentasi Penggugat, Mahkamah Agung menafikan yurisprudensi MA RI yang telah ada, dengan membuat pertimbangan serta amar putusan yang menyimpangi preseden, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 27 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar;
- Bahwa gugatan tidak jelas karena mencampuradukkan antara masalah hukum Tata Usaha Negara Negara dan perbuatan melawan hukum perdata sehingga merupakan gugatan yang kabur, begitu pula objek sengketa tanah yang akan dilelang tidak disebut batas-batasnya;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SULI EL WINARTI tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SULI EL WINARTI tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM