Hak Direksi atas Pemecatan oleh RUPS yang Tidak Sah

LEGAL OPINION

Question: Katanya Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) seorang direksi bukanlah pekerja yang bisa dilindungi oleh undang-undang tenagakerja. Gimana jika pemecatan direksi oleh RUPS yang tidak sah, tetap tidak memberi hak bagi direksi untuk menuntut haknya?

Teramputasinya Hukum Anti Korupsi

ARTIKEL HUKUM

Titik Balik Kemunduran Mahkamah Konstitusi RI,

Saatnya Mahkamah Agung Membangkang Mahkamah Konstitusi sebagai The Last Guardian of Constitution

Bila dahulu, Komisi Pemberantasan Korupsi kerap melakukan aksi “tangkap tangan” terhadap pelaku korupsi. Aksi “tangkap tangan” sejatinya ialah aksi preventif/pencegahan terhadap potensi kerugian negara (antisipasi potential loss). Kerugian negara mungkin belum terjadi, tapi ancaman terhadap kerugian negara telah nyata terjadi sehingga KPK melakukan aksi “tangkap tangan”.

Kini, bandul MK telah berbalik menjadi berpihak pada pelaku korupsi. Perilaku korup Akil Mochtar maupun Patrialis Akbar, tidak akan mampu disentuh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena memang tiada nilai nominal kerugian negara yang akan mampu dihitung. Perilaku kedua Hakim Konstitusi RI tersebut masuk dalam kategori kolusi (penyalahgunaan wewenang).

PHK karena Lalai Vs. PHK karena Salah yang Disengaja

LEGAL OPINION

Question: Apa ada bedanya, dipecat dengan alasan telah lalai dalam bertugas dengan dipecat dengan alasan telah melakukan kesalahan secara disengaja? Maksud saya, bagaimana dengan hak atas pesangon bila karyawan dipecat denggan alasan-alasan tersebut diatas.

Efek Bumerang Peraturan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Korporasi

ARTIKEL HUKUM

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) perihal Tindak Pidana Korporasi, apakah artinya perjuangan aparatur penegak hukum menghadapi korporasi nakal baru dimulai? Sebaliknya, terbitnya PERMA tersebut justru menjadi “titik mundur” praktik penindakan terhadap aksi korporasi yang tidak sehat.

Dalam kesempatan kali ini SHIETRA & PARTNERS akan mengupas pembahasan wacana hukum pidana korporasi secara esklusif, oleh sebab tidak tersentuh oleh berbagai publikasi hukum pada media lainnya, dan akan membuat kita “tersentak” ketika menyadari maksud dibalik pengaturan konsep “Tindak Pidana Korporasi” sebagai suatu “pesan sponsor” dari korporasi pelaku tindak pidana itu sendiri. Mari kita simak bersama.

Modus Kredit Fiktif & Penyalahgunaan Hak Tanggungan / Fidusia

LEGAL OPINION

Question: Kreditor pemegang jaminan kebendaan sebenarnya bukanlah pemilik yuridis atas agunan, namun hanya sebatas pemegang preferen pertama atas hak pelunasan dari eksekusi atas agunan. Bila debitor beritikad buruk dengan membuat rekayasa sehingga agunan kemudian disita jaminan oleh pihak ketiga, bisakah kreditor pemegang jaminan kebendaan mengajukan gugatan perlawanan terhadap sita tersebut agar agunan dapat dibersihkan dari segala sita?

Pemeringkatan (Hirarkis) Pelunasan Kreditor dari Hasil Penjualan Budel Kepailitan

LEGAL OPINION

Question: Bila terdapat kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan, juga tidak memiliki kedudukan preferen berdasarkan undang-undang, apa mungkin diberikan pelunasan dari penjualan boedel pailit oleh kurator sementara para kreditor preferen atau kreditor istimewa lainnya belum dilunasi sepenuhnya?

Mis-Konsepsi Agen & Makelar Produk Keuangan / Asuransi yang Ditawarkan pada Kantor Perbankan

LEGAL OPINION

Question: Saat ini kerap kita jumpai produk investasi ataupun asuransi yang ditawarkan perusahaan-perusahaan tersebut di berbagai kantor cabang bank-bank di Indonesia. Para nasabah bank menjadi target market mereka. Nah, jika nanti ada apa-apa, semisal penyedia jasa asuransi atau investasi itu kemudian ingkar janji sehingga membuat rugi nasabah bank, apa bisa bank yang memberi ruang bagi marketing perusahaan asuransi itu digugat?

Kerugian (Keuangan) Negara di Mata Hukum Tindak Pidana Korupsi

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ‘kerugian negara’ dalam terminologi Tipikor (tindak pidana korupsi)? Saya dengar ketua Mahkamah Agung pada awal tahun 2017 mengatakan bahwa badan hukum hanya dapat dikenakan sanksi tindak pidana korporasi berupa denda, tidak dapat pidana penjara, benarkah demikian?

Fiksi Hukum: Semua Orang Tidak Boleh Lalai Untuk Tahu Hukum

ARTIKEL HUKUM

Ketidaktahuan hukum yang mengatur, bukanlah alasan pembenar ataupun pemaaf dalam pemidanaan. Dalam artikel sebelumnya SHIETRA & PARTNERS menguraikan perbedaan konsepsi antara “mala in se” dengan “mala prohibita”. Dalam konsepsi “mala in se”, sebuah perbuatan adalah jahat berdasarkan dasariah karakteristiknya (sebagaimana conscience bangsa-bangsa beradab), sekalipun hukum negara tidak mengatur dan tidak melarang atau menyatakan sanksi atas perbuatan jahat tersebut.

Wanprestasi Sekaligus Perbuatan Melawan Hukum

LEGAL OPINION

Question: Apa dimungkinkan untuk menyatukan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum?

Tenaga Kerja Asing tidak Berhak Pesangon

LEGAL OPINION

Question: Apa benar, orang asing meski telah dipekerjakan selama lebih dari tuga tahun, dan jenis pekerjaan tetap, tidak dapat dikualifikasi sebagai pekerja tetap untuk meminta pesangon dan hak-hak seperti pekerja tetap lainnya?

Pidana Kekerasan Fisik secara Pengeroyokan

LEGAL OPINION

Question: Apa aturan hukumnya bagi pelaku pengeroyokan menyakiti orang lain? Bagaimana juga cara membedakan antara pembelaan diri dengan penganiayaan?

Salah Kaprah Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

LEGAL OPINION

Question: Apakah kuasa untuk membebani hak tanggungan (SKMHT) dengan kuasa untuk parate eksekusi, sebenarnya adalah berbeda ataukah sama? Apakah hak bagi kreditor untuk mengajukan parate eksekusi merupakan kuasa mutlak?

Mutasi Tugas yang Tidak Sederajat dan Akibat Hukumnya

LEGAL OPINION

Question: Apa boleh seorang karyawan menolak peralihan tugas pokok pekerjaan yang diperintahkan atasan di kantor? Apa hal terburuk yang dapat terjadi bila seorang karyawan sampai bersikeras menolak diubahnya tugas pokok yang tidak sesuai minat semula saat masuk bergabung sebagai karyawan?

Penetapan Pemerintah Hasil Putusan Pengadilan, tidak dapat Diganggu-Gugat

LEGAL OPINION

Question: Ada penetapan dari instansi pemerintah, yang kami rasa merugikan kami. Tapi memang penetapan mereka keluarkan karena adanya putusan pengadilan. Bisakah penetapan itu masih dapat kami lawan di PTUN ?

Antara Kerugian Yuridis, Kerugian Materiel dan Immateriel

ARTIKEL HUKUM

Sebenarnya apa mungkin, hakim di pengadilan nyatakan benar bahwa telah terjadi kerugian secara yuridis terhadap penggugat, namun karena tidak bisa membuktikan nominal kerugiannya, maka hakim menolak permohonan ganti rugi untuk dibebankan kepada tergugat? Ada banyak kejadian yang tidak mungkin di-“cetak” dalam bentuk alat bukti, seperti tersitanya waktu, tenaga, pikiran, dan biaya yang memang sukar dibuktikan.

Makna Istilah yang ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan dalam Penggelapan

LEGAL OPINION

Question: Dalam pasal mengenai penggelapan, ada unsur delik “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, maksudnya apa?

Tidak Dibayar Upah Tiga Bulan Berturut-Turut, artinya PHK

LEGAL OPINION

Question: Saat ini kami bersama beberapa rekan kerja digantung statusnya. Maksudnya, sudah beberapa bulan perusahaan tak juga bayar upah kami. Sebenarnya jika sudah seperti itu, gimana hukumnya?

Pidana Denda yang Diperdatakan, Mempersengketakan Vonis Pidana Denda secara Perdata

LEGAL OPINION

Question: Bila seorang terdakwa dijatuhi sanksi pidana denda atau pidana pengganti, bisakah jumlah nominal denda ini dipersengketakan secara perdata?

Makna Istilah Sita Umum dalam Kepailitan

LEGAL OPINION

Question: Apa maksud dari istilah ‘sita umum’ dalam suatu kasus kepailitan?

Pidana Menghimpun Dana Masyarakat Tanpa Izin dari Pemerintah

LEGAL OPINION

Question: Apa resikonya bila lakukan usaha himpun dana tanpa ada izin dari pemerintah? Apa dengan bekal tanda daftar perusahaan dan SIUP sudah aman?

Cacat Kehendak Pengunduran Diri Pekerja, dapat Dibatalkan

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) mengatakan bila ada cacat kehendak dari pihak pegawai, maka surat pengunduran diri boleh dicabut. Maksudnya apa?

Perbuatan Melawan Hukum Organ Perseroan secara Berjemaah

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana tanggung jawab direksi, komisaris, hingga pemegang saham suatu perseroan terbatas jika digugat oleh suatu pihak?

Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan

ARTIKEL HUKUM

Sebenarnya apakah yang mengikat, hanya amar putusan hakim atau pertimbangan hukumnya juga?

Menghalangi Pekerja Masuk Kerja, artinya PHK dengan Kriteria Efisiensi Usaha, 2 X Pesangon

LEGAL OPINION

Question: Ini gimana, jika seorang pegawai tidak lagi diberi akses masuk kerja oleh perusahaan? Masih bisa masuk ke dalam pabrik, tapi rekam sidik jari saya pada mesin absensi sudah tidak ada, jadi saya tak bisa dicatat sistem sebagai telah masuk kerja. Setelah ditanyakan, kepala pabrik mengatakan saya telah diberhentikan.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Melawan Pemerintah

LEGAL OPINION

Question: Ini instansi pemerintah jika dimintai informasi, dalam rangka kami melakukan due legal dilligence, kok sukar sekali. Alasannya selalu saja, sumir, informasinya rahasia katanya. Dokumen perizinan pihak yang sedang kami audit apanya yang rahasia? Jika caranya seperti itu iklim investasi di Indonesia buruk sekali, karena sukar untuk mengecek keabsahan dan kebenaran data legalitas suatu calon rekanan usaha yang sedang kami jajaki untuk kami akuisisi.

Relevansi antara Pidana dan Moral

ARTIKEL HUKUM

Dalam praktik, terdapat dua pertanyaan yang paling mendasar terkait tanggung jawab pidana:

1.) Bila pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan kerugian negara, apakah tetap dipidana?

2.) Bila atas perbuatan pelaku tak jatuh korban, meski terdapat korban yang sifatnya potensial, apakah tetap dikenakan delik pidana—dalam arti apakah “tiadanya” korban menjadi alasan penghapus delik?

Pasal Pidana Perampokan dan Vonis Hukuman Pengadilan bagi Pelakunya

LEGAL OPINION

Question: Memang apa bedanya, antara pencurian dengan perampokan?

Tata Cara Pengajuan Keberatan atas Nilai Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Pengadilan Negeri

LEGAL OPINION

Question: Lahan kami rencananya akan kena proyek pembebasan tanah oleh pemerintah. Pada dasarnya dari pihak kami tidak keberatan jika memang untuk kepentingan umum. Tapi, jika nantinya saya tak sepakat dengan besar angka ganti rugi dari Pemda, saya bisa gugat ke mana? Ada yang bilang gugat ke PTUN. Tapi ada juga yang bilang, itu kewenangan Pengadilan Negeri. Mana yang benar?

Jual-Beli Tanah Batal, Calon Pembeli tetap Kuasai Tanah, Dipidana

LEGAL OPINION

Question: Apa mungkin, calon pembeli yang batal membeli tanah dapat dipidana karena tidak juga angkat kaki dari tanah yang batal dijual-belikan?

Pencabutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri

LEGAL OPINION

Question: Bila sudah berhasil dapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri, apa ada resiko dicabut izin ini? Dapatnya izin bukan berarki kami bisa langsung operasional, karena sarat izin rententannya yang sukar kami dapatkan hingga saat ini.

Putus Hubungan Kerja 1 Bulan Sebelum Hari Raya, Berhak atas Tunjangan Hari Raya / THR

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya jika mengundurkan diri dari perusahaan sebulan sebelum hari raya, apa tetap berhak minta THR?

Pembangunan Rumah secara Ilegal adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dapat Digugat oleh Tetangga

LEGAL OPINION

Question: Ini ada seorang pemilik rumah yang memiliki posisi di hook ujung jalan komplek perumahan kami. Namun pemiliknya membangun rumah dengan menjorok ke depan jalan, sehingga bukannya membuat sempadan bangunan, justru ia memakan badan jalan yang mengakibatkan akses jalan umum menyerupai bottle neck. Pemda setempat telah kami laporkan, tapi tidak akan tindak lanjut. Yang ingin saya tanyakan, apa bisa, bila pemilik rumah itu saya gugat agar membongkar bangunannya yang telah memakan bahu jalan umum itu tanpa sempadan bangunan?

Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan terkait Harta Boedel Pailit

LEGAL OPINION

Question: Bila yang akan digugat ialah terkait boedel pailit, maka pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus?

General Manager adalah Pekerja, Bukan Organ Perseroan

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) mengatakan bahwa seorang direksi ataupun komisaris bukan dikategorikan sebagai seorang pekerja yang berhak menuntut pesangon. Tapi, gimana jika seorang GM (general manajer), apa juga dikategorikan sebagai bukan pekerja?

Pembengkalaian Sejatinya adalah Korupsi, Melalaikan Tanggung Jawab untuk Melayani Masyarakat

ARTIKEL HUKUM

Dalam kesempatan kali ini, SHIETRA & PARTNERS mengangkat topik mengenai hal yang pastilah sedang atau pernah kita alami dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Artikel singkat kali ini akan membuka mata kita mengenai praktik korupsi yang kerap tidak kita sadari, yakni korupsi dengan cara membengkalaian hak-hak warga negara.

Di Amerika Serikat, aparatur sipil negeri yang diupah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD, disebut dengan istilah civil servant, oleh karena itu sang tuan tidak lain adalah warga negara para pembayar pajak (tax payer). Oleh karenanya, para aparatur negara di negeri tersebut sangat menjiwai peran dan tugas mereka.

PKWT Pekerjaan Berdasarkan Pesanan Wajib Dibuktikan Adanya Purchase Order

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana pandangan hakim di pengadilan terkait kerjaan yang sangat tersangkut paut adanya pesanan bila sedang musim orderan banyak, misalnya saat musim kampanye calon kepala daerah tiba dimana kami butuh lebih banyak tenaga penjahit, namun pekerja yang melakukan proses produksi baru akan kami perbanyak saat musim orderan sedang banyak dan apa boleh kami putus berdasarkan PKWT saat orderan mulai sepi?

Pelaku yang Dimaafkan Korban, Tidak Menghapus Kesalahan Pidana Delik Umum Non Aduan

LEGAL OPINION

Question: Jika korban sudah memaafkan pelaku, apakah pelaku dapat dibebaskan dari pidana?

Hak Korban Tindak Pidana atas Restitusi, Pemulihan Kerugian

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (dari SHIETRA & PARTNERS) mengatakan bahwa korban penipuan hendaknya memikirkan masak-masak sebelum mem-pidana-kan penipunya, karena bila pelaku dikenai pidana sanksi denda, maka uang denda oleh terpidana bisa digunakan dari uang yang bersumber dari uang hasil penipuan itu sendiri. Apa artinya korban penipuan hanya dapat pasrah mendapati uangnya raib dimakan orang?

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

ARTIKEL HUKUM

Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan yang berlaku bagi publik (erga omnes) perihal kejahatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum korporasi selaku entitas hukum yang berbentuk “badan hukum” (rechts persoon). Konsepsi mengenai Tindak Pidana Korporasi bukanlah isu baru, namun kemendesakan dalam praktik terus bergulir seakan terjadi kebekuan dalam doktrinal ilmu hukum.

Tindak Pidana Korporasi sebagai Pengalihan Isu

ARTIKEL HUKUM

Dalam konsepsi hukum tindak pidana penyertaan, dikenal setidaknya konsep hukum mengenai “aktor/otak intelektual”, pelaku turut serta, pembantu, penganjur, ataupun penyuruh. Kita perlu waspada atas terminologi yang cenderung menyesatkan mengenai “tindak pidana korporasi”—sebuah istilah yang tidak lain rawan untuk menjadi ajang “pengalihan isu”. Korporasi sejatinya hanyalah sebuah “pakaian luar” belaka, yang mana dibaliknya selalu berdiri seorang “otak intelektual”.

Tenaga Penjahit Perusahaan Konveksi / Garment, Otomatis Pekerja Tetap

LEGAL OPINION

Question: Tenaga penjahit pada perusahaan yang bergerak dibidang konveksi apa boleh diikat kerja kontrak?