06 Januari, 2017

PUTUS HUBUNGAN KERJA 1 BULAN SEBELUM HARI RAYA, BERHAK ATAS THR

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya jika mengundurkan diri dari perusahaan sebulan sebelum hari raya, apa tetap berhak minta THR?
Brief Answer: Baik putusnya hubungan kerja karena putusan pengadilan, pekerja yang mengundurkan diri, atau karena masa kerja kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT) berakhir, satu bulan sebelum tanggal hari raya, maka pekerja/buruh tetap berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR).
Meski, SHIETRA & PARTNERS menilai, adalah lebih relevan menerapkan sistem proporsional, dalam arti baik putus hubungan kerja dua atau tiga bulan sebelum hari raya, tetap berhak atas THR dengan sistem proporsional—seperti halnya dianalogikan pekerja yang belum genap bekerja selama setahun, tetap berhak atas THR dengan perhitungan besaran proporsional.
PEMBAHASAN:
Pernah terdapat kaedah yang menjadi pendirian Hakim Agung terkait hak pekerja atas THR, yakni putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 75/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG. tanggal 04 Agustus 2015, perkara antara:
- 4 (empat) orang pekerja, sebagai Penggugat; melawan
- PT. ASIA HEALTH ENERGY BEVERAGES, selaku Tergugat.
Terhadap gugatan para pekerjanya yang di-putus hubungan kerja, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Menimbang, bahwa para Penggugat mulai bekerja sewaktu Tergugat melakukan kontrak makloon dengan PT. Energi Murni Indonesia mengerjakan produk baru yang merupakan produk tambahan yaitu Torpedo dan Isocup yang order / pesanan bersifat fluktuatif dan apabila order menurun Perusahaan Tergugat tidak berproduksi dalam istilah Gudang adanya ‘Hari tidak muat’ maka para Penggugat diliburkan sehingga sistem kerja kontrak (PKWT) di perusahaan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2003, dan selain tersebut produksi Perusahaan Tergugat terlebih hanya mengandalkan kontrak makloon sehingga jeias pekerjaan yang dilakukan bukanlah pekerjaan tetap karena tidak dilakukan secara terus menerus sehingga tidak benar dalil Penggugat menyatakan bekerja di bagian / unit kerja dengan jenis dan sifat pekerjaan terus menerus, maka secara patut kontrak kerja (PKWT) di perusahaan Tergugat telah sesuai Pasal 59 ayat (1) huruf (d) UU No. 13 Tahun 2003 dan tidak bertentangan dengan Pasal 59 Ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003 serta putus hubungan kerja para Penggugat karena berakhirnya kontrak kerja sesuai ketentuan Pasal 61 Ayat (1) huruf (b) UU No.13 Tahun 2003 dan selanjutnya Tergugat menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut maka gugatan para Penggugat patut ditolak seluruhnya;
“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata para pihak teiah mengupayakan penyelesaian perkara A quo pada tingkat Tripartit dan Pegawai Mediator Disnakertrans Kab.Sukabumi telah mengeluarkan Surat Anjuran NO.565/284-HI Syaker, tanggal 20 Januari 2015 dan Risalah Mediasi Tanggal 23 Februari 2015 maka Majelis berpendapat bahwa para pihak telah melakukan upaya penyelesaian perkara A quo sudah sejalan dengan ketentuan Pasal S UU No.02 Tahun 2004, akan tetapi Surat Anjuran adalah suatu proses hukum diluar Pengadilan sehingga tidak mengikat Hakim dalam memutus perkara A quo, terkecuali terdapat hal-hal yang relevan untuk kepentingan para pihak, maka akan di pertimbangkan;
Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 59 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 adalah bersifat kumulatif, maka dengan tidak terpenuhi salah satu unsurnya, sehingga pekerjaan tersebut di kualifikasikan menjadi pekerjaan yang bersifat tidak tetap;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka haruslah dinyatakan pekerjaan para Penggugat Sdr. DASEP AWALUDIN, dkk. (4 orang) sebagai Helper di Gudang Jadi (menaikan barang ke mobil ekspedisi setelah diturunkan dari Forklift), patut dikualifikasikan sebagai pekerjaan yang bersifat tidak tetap;
“Menimbang, bahwa selanjutnya untuk sifat dan pekerjaan tertentu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau lebih dikenal secara umum sebagai Kontrak Kerja, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 dan pada pasal 59 ayat (7) UU No. 13 Tahun 2003, memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap pasal 59 ayat (1) dan (2), perjanjian kerja waktu tertentu, demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) dan (2) bersifat normatif limitatif, sehingga pekerjaan yang dilakukan para Penggugat Sdr. DASEP AWALUDIN, dkk. (4 Orang) di Gudang Jadi, secara normatif limitatif tidak melanggar ketentuan pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003, maka Majelis berpendapat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk para Penggugat yang bekerja di Gudang Tergugat dapat dibenarkan menurut hukum;
“Bahwa para Penggugat Sdr. NANA SUHENDRA, ROBI MULYANA dan SANDI SUANDI menuntut Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2014 yang belum dibayarakan Tergugat dengan jumlah untuk tiga Penggugat tersebut sebesar Rp.2.413.530,- dan ternyata ketiga Penggugat Putus Hubungan Kerja 30 hari sebelum Hari Raya, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena Hari Raya Tahun 2014 jatuh pada tanggal 28-29 Juli 2014 dan ketiga Penggugat Putus Hubungan Kerja 30 hari sebelum Hari Raya Tahun 2014, maka berdasarkan pasal 6 KepmenakerTrans RI No.KEP-04/MEN/1994 “Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan berhak atas THR”, maka Majelis memerintahkan Tergugat segera membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2014 kepada Sdr. Nana Suhendra sebesar Rp.804.510-, Sdr. Roby Mulyana sebesar Rp.804.510,- dan Sdr.Sandi Suandi sebesar Rp.804.510,- atau jumlah ketiganya sebesar Rp.2.413.530,-, oleh karena itu maka tuntutan Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2014 haruslah dinyatakan dikabulkan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut maka cukup alasan bagi Majelis menyatakan Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;
M E N G A D I L I
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat berhak mendapat uang Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1435 H / Tahun 2014 untuk Sdr.Nana Suhendra Rp.804.510,- Sdr.Roby Mulyana Rp.804.510,- dan Sdr.Sandi Suandi Rp.804..510;
3. Menyatakan kontrak kerja yang disepakati Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
4. Menyatakan para Penggugat Putus Hubungan Kerja karena berakhirnya kontrak kerja untuk Sdr.Dasep Awaludin terhitung tanggal 30 September 2014 dan untuk Sdr.Nana Suhendra, Sdr.Roby Mulyana, Sdr.Sandi Suandi terhitung tanggal 30 Juni 2014;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM