Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Tindak Pidana Korporasi sebagai Pengalihan Isu

ARTIKEL HUKUM
Dalam konsepsi hukum tindak pidana penyertaan, dikenal setidaknya konsep hukum mengenai “aktor/otak intelektual”, pelaku turut serta, pembantu, penganjur, ataupun penyuruh. Kita perlu waspada atas terminologi yang cenderung menyesatkan mengenai “tindak pidana korporasi”—sebuah istilah yang tidak lain rawan untuk menjadi ajang “pengalihan isu”. Korporasi sejatinya hanyalah sebuah “pakaian luar” belaka, yang mana dibaliknya selalu berdiri seorang “otak intelektual”.
Perlu SHIETRA & PARTNERS garis-bawahi, dalam konsep kejahatan dalam pemidanaan, pelaku “aktor/otak intelektual” selalu dan hanyalah melekat pada subjek hukum manusia (natuurlijk persoon) sebagai pelaku. Konsep mengenai badan hukum (rechts persoon) merupakan konsep abstrak yang tidak mampu berpikir secara mandiri tanpa adanya “otak intelektual” sebagai roda penggeraknya.
Konsepsi “tindak pidana korporasi” rawan disalahgunakan, sebab memberi ruang untuk pengalihan isu. Betapa tidak, seorang pelaku kejahatan yang membungkus dirinya dengan selubung badan hukum, semisal menggunakan nama sebuah perseroan terbatas dalam melakukan aksi kriminil, maka tuntutan pidana akan mengarah pada badan hukum perseroan terbatas tersebut, bukan kepada sang “aktor intelektual”. Terjadilah kemudian apa yang disebut pengalihan isu dan tanggung jawab.
Hal ini akan diperkeruh oleh penjahat kerah putih (yang juga selalu adalah subjek hukum manusia) dimana sebuah korporasi asing mendirikan korporasi boneka di Indonesia untuk melakukan kejahatan tindak pidana transfer pricing, maka seolah pejahatnya dibaliknya ialah sang korporat asing. Pandangan tersebut keliru, karena pada hakekatnya “aktor/otak intelektual” selalu berupa manusia (natuurlijk persoon). Terdapat seorang manusia yang telah menyalahgunakan lembaga badan hukum berupa korporasi asing untuk menjadi tameng dan pengalih isu tanggung jawab.
Dalam “tindak pidana korporasi”, yang sebetulnya terjadi ialah “tindak pidana simbiosis”—Artinya, pada satu sisi terdapat “aktor intelektual” sebagai otaknya, sementara badan hukum korporasi hanya dijadikan sebagai wadah perbantuan/penyertaan semata, selubung atau kemasan. Yang berpikir dan menggerakkan, selalu ada adalah manusia, bukan emblem badan hukum korporasi. Inilah prinsip paling mendasar dalam konsep tindak pidana yang rasional dan yang paling logis.
Bisa jadi, sang “otak intelektual” ialah sang pemegang saham (dimana direksi hanyalah boneka semata yang ditaruh oleh pemilik modal guna mengaburkan rekam jejak transfer pricing atau pengaburan fakta perihal monopoli usaha dalam satu grub usaha), atau bahkan manajer atau karyawan korporasi telah menyalahgunakan nama korporasi untuk melakukan suatu tindak pidana. Kemungkinan ketiga ialah perbuatan direksi korporasi yang memang menyalahgunakan wewenangnya secara ultra vires sehingga menyeret serta entitas korporasi dalam tindak pidana.
Berangkat dari paradigma berpikir demikian, maka kita menjadi memahami, bahwa pola pikir bahwasannya badan hukum tidak mungkin dipenjara badan, adalah pernyataan yang salah kaprah dan salah tempat. Sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan “tindak pidana korporasi”, konsepsi mengenai tindak pidana penyertaan serta mengenai “aktor/otak intelektual” sebagaimana penulis terangkan diatas, perlu terlebih dahulu dipahami secara seutuhnya.
Dalam “tindak pidana korporasi”, wajib diterapkan / diberlakukan teori mengenai apa yang dikenal dalam terminologi hukum sebagai “piercing the corporate veil”, yakni tersingkapnya tabir suatu korporat, memperlihatkan apa yang ada dibalik suatu aksi korporasi: yang tidak lain tidak bukan ialah sang “otak intelektual” itu sendiri.
Berbagai regulasi seperti undang-undang mengenai lalu lintas, undang-undang lingkungan hidup, dan berbagai undang-undang progresif lainnya yang dibentuk parlemen bersama pemerintah, telah melakukan rasionalisasi terhadap konsepsi “tindak pidana korporasi”, sehingga baik subjek hukum korporasi (badan hukum) maupun pengurusnya (subjek hukum manusia), keduanya dapat dijatuhi hukuman pidana.
Kedua subjek hukum pelaku tersebut menjadi satu paket kesatuan yang tak dapat dipisahkan ketika dijatuhi vonis pidana: korporasi dipidana denda bahkan pencabutan izin dan eksekusi harta kekayaan, dan disaat bersamaan pengurus/”aktor intelektual”-nya dipidana denda sekaligus pidana penjara badan.
Ingat, “tindak pidana korporasi” adalah satu kesatuan paket antara kejahatan pelaku perorangan (subjek hukum manusia “aktor intelektual”) yang bersimbiosis atau menyalahgunakan kemasan / wadah badan hukum korporasi yang merupakan “pelaku” penyertaan—keduanya tak dapat dipisahkan.
Badan hukum korporasi adalah personifikasi dari pengurusnya—ia tidak pernah dan tidak akan pernah dapat berdiri sendiri, bahkan dalam Undang-Undang Kepailitan pihak direksi dan komisaris dari perseroan terbatas yang pailit dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng. Menjatuhkan vonis pidana pada suatu korporasi, artinya (wajib) menyeret-sertakan pengurus / aktor yang menjadi “otak intelektualnya”.
Kembali pada postulat paling pertama dari subjek korporasi: sebuah badan hukum adalah konsepsi benda mati yang tak memiliki intensi pribadi. Ia adalah sarana atau alat belaka bagi pelaku “otak” penggeraknya, yang bisa berwujud direksi pengurus secara de facto atau bisa juga direksi boneka secara de jure sekaligus melibatkan serta sang “aktor intelektual”.
Korporasi karena hakekatnya merupakan sebuah personifikasi belaka, memiliki mens rea atau sikap batin dan motif niat yang tidak lain ialah cerminan dari sikap batin sang “aktor / otak intelektual”. Sikap lahiriah (actus reus) dari suatu korporasi selalu hanya merupakan aksi dari sang “aktor / otak intelektual”. Dalam sudut pandang ini, bisa jadi korporasi hanyalah korban/tumbal/kambing hitam dari pelaku sebenarnya: sang “aktor / otak intelektual” itu sendiri.
Sang “aktor intelektual” selalu merupakan pelaku utama penggerak, sementara wadah badan hukum korporasi hanyalah pelaku penyerta/turut serta dalam suatu tindak pidana. Konstruksi ini tak dapat dibalik menjadi sebaliknya. Dan, tiada akan dapat dibenarkan secara falsafah, korporasi yang melakukan tindak pidana secara berdiri sendiri, seakan tiada “aktor intelektual” yang bermain di latar belakang sebagai otak pengarah orientasi manuver suatu korporasi.
Pertanyaan berikutnya ialah, apakah dapat dibenarkan secara falsafah pemidanaan, bahwa rumusan vonis dalam “tindak pidana korporasi” dijatuhkan kepada korporasi dan/atau sang pengurusnya?
Jawab penulis: Karena sifatnya yang “satu paket”, antara sang “aktor intelektual” bersama dengan “korporasi selaku legal entity”, maka bila pengadilan menyatakan dakwaan jaksa atas tuduhan telah terjadi “tindak pidana korporasi” dengan menjatuhkan vonis denda, maka baik korporasi maupun sang “aktor intelektual”, keduanya wajib dijatuhi denda secara tanggung renteng. Adalah sebuah salah kaprah bila hakim dapat memilih untuk memvonis sang korporasi “atau” sang pengurusnya.
Sebaliknya juga, bila vonis dijatuhkan atas “tindak pidana korporasi” berupa pidana penjara badan, maka terhadap sang “otak intelektual” dijatuhi pidana badan, sementara korporasi yang mewadahinya perlu secara bersamaan dirumuskan serta oleh hakim yang memutus suatu vonis konversi (pidana pengganti) dari pidana badan menjadi pidana denda, pencabutan izin, dan/atau perampasan dan eksekusi atas aset korporasi.
Keduanya harus dijatuhi vonis secara satu paket dan bersamaan, tidak boleh secara terpisah—agar tidak terjadi pengalihan isu oleh sang “aktor intelektual”, mengingat pembentukan korporasi amat mudah di Indonesia, sehingga rawan disalahgunakan sebagai tameng untuk melarikan diri dengan menghapus jejak keberadaan sang “aktor intelektual” guna menghindari tanggung jawab pidana.
Artikel singkat ini penulis angkat sebagai bentuk keprihatinan atas terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang penulis nilai telah disusun dan dirumuskan secara amat dangkal dan lemahnya penguasaan konsep paling mendasar dalam falsafah hukum pidana. PERMA tersebut bukanlah sebentuk kontribusi kemajuan, namun kemunduran dalam praktik stelsel pemidanaan di Indonesia.
Seorang penjahat kerah putih (white collar crime) yang bersimbiosis dengan sarjana hukum cerdas namun bermoral rendah, menjadi paduan sempurna untuk berkelit dari ancaman pidana penjara, dengan cukup bermodalkan akta pendirian sebuah badan hukum korporasi. Dan inilah tren pemidanaan dimasa mendatang berdasarkan prediksi SHIETRA & PARTNERS. Semoga prediksi ini keliru adanya. Semoga.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan