01 Januari, 2017

Tenaga Penjahit Perusahaan Konveksi / Garment, Otomatis Pekerja Tetap

LEGAL OPINION
Question: Tenaga penjahit pada perusahaan yang bergerak dibidang konveksi apa boleh diikat kerja kontrak?
Brief Answer: Tidak boleh. Dengan kata lain, tenaga kerja yang bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan core business dari usaha pengusaha, maka tak dapat diikat hubungan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Artinya pula, tak dapat sewaktu-waktu pihak pengusaha mem-putus hubungan kerja (PHK) dengan alasan masa kerja kontrak telah berakhir—sekalipun pekerja/buruh sebelumnya telah menandatangani PKWT.
PEMBAHASAN:
Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial maupun Hakim Agung memiliki pandangan yang konsisten terkait hal tersebut diatas, sebagaimana dapat kita temukan dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa PHK register Nomor 111 PK/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 24 Februari 2016, perkara antara:
- PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat; melawan
- WASTINAH K., selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat.
Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri garment, memproduksi pakaian jadi, secara terus-menerus yang selanjutnya diekspor keluar negeri. Penggugat bekerja pada Tergugat di bagian operator sewing sampai bulan September 2010, tanpa ada perjanjian kerja/harian lepas.
Tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 22 November 2011 di-kontrak kerja oleh pihak Tergugat, tanpa mendapatkan salinan/copy kontrak kerja/PKWT. Setelah berakhirnya kontrak kerja tanggal 22 November 2011, Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat untuk menandatangi perpanjangan kontrak kerja, melainkan terus-menerus bekerja sampai tanggal 08 Oktober 2013.
Tanggal 08 Oktober 2013, secara mendadak Penggugat diberikan surat keterangan pemutusan hubungan kerja, dengan alasan jangka waktu kontrak kerja sudah berakhir. Note SHIETRA & PARTNERS: Rata-rata sengketa pada lembaga penyelesaian hubungan industrial ialah perihal PHK terhadap pekerja/buruh dengan alasan PKWT telah berakhir. Sengketa dalam perkara ini menjadi salah satu ilustrasi dari mayoritas gugatan yang dihadapkan kalangan pekerja pada PHI di seluruh wilayah di Indonesia.
Oleh karena perusahaan Tergugat bergerak dibidang industri pakaian jadi (garmen) sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan oIeh Penggugat di bagian produksi (operator jahit) yang tugas utamanya adalah menjahit pakaian atau membuat pakaian jadi, yang tidak lain merupakan bagian dari usaha pokok (core business) dan merupakan jenis pekerjaan yang bersifat tetap di perusahaan Tergugat, maka PKWT antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1), (2), (4) jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.100/MEN/W/2004, dan oIeh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (7) jo. Pasal 15 Kepmenaker Nomor 100/MEN/2004 PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi PKWTT terhitung sejak adanya hubungan kerja atau terhitung sejak bulan september 2009.
Maka atas perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat menuntut hak normatif berupa 2 kali ketentuan uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Penggugat mengajukan surat bipartit kepada Tergugat, terkait berakhirnya hubungan kerja (PHK), dan pihak Tergugat tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat, sehingga perselisihan dilanjutkan (by pass) ke tingkat mediasi pada Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara yang terhadapnya pihak Mediator Disnaker menerbitkan surat anjuran, sebagai berikut:
“Agar pihak perusahaan PT. Doosan Busana Jaya , membayar secara tunai atas hak pesangon kepada pekerja Sdri. Wastinah sebagai berikut:
a. Uang pesangon 2 x 4 x Rp2.441.000,00 =Rp19.528.000,00
b. Uang penghargaan masa kerja 2xRp2.441.000,00 =Rp 4.882.000,00
Jumlah =Rp24.410.000,00
c. Penggantian hak 15% x Rp24.520.000,00 =Rp 3.661.500,00
Upah proses sejak:
Oktober 2013 s/d Desember 2013 = 3xRp2.200.000,00=Rp 6.600.000,00
Januari 2014 s/d maret 2014 = 3 x Rp2.441.000,00 =Rp 7.323.000,00
Jumlah =Rp41.994.500,00.”
Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 155/PHI.G/2014/PN.JKT.PST. tanggal 1 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan ‘putus’ hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja yang seluruhnya sebesar Rp54.922.500,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.”
Tergugat tidak mengajukan kasasi, namun pada tahun berikutnya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Juni 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 19 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak berkenaan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Doosan Cipta Busana Jaya, tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. DOOSAN CIPTA BUSANA JAYA, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan Shietra. Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan."

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM