Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Tidak Dibayar Upah Tiga Bulan Berturut-Turut, artinya PHK

LEGAL OPINION
Question: Saat ini kami bersama beberapa rekan kerja digantung statusnya. Maksudnya, sudah beberapa bulan perusahaan tak juga bayar upah kami. Sebenarnya jika sudah seperti itu, gimana hukumnya?
Brief Answer: Bila kondisi yang “menggantung” demikian dirasa memberatkan pihak pekerja, maka pihak pekerja/buruh berhak mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK) disertai kompensasi pesangon (dua kali ketentuan normal) serta Upah Proses, dan hak-hak normatif lainnya, minimum bila pihak pengusaha telah tidak membayar upah selama tiga bulan berturut-turut atau lebih.
PEMBAHASAN:
Kaidah normatif tersebut diberlakukan secara konsisten oleh pengadilan, sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 328 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 14 Juni 2016, perkara antara:
- PT. MAGMA SAFETY CARGO, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- SUDARMAN, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat merupakan pekerja pada Tergugat, perusahaan yang bergerak pada sektor angkutan, ekspedisi serta penyewaan mesin genset untuk container, sejak tahun 2002 hingga timbulnya perselisihan pada tahun 2014, dengan jabatan sebagai personalia umum.
Dedikasi Penggugat tidak membuahkan apresiasi dari pihak Tergugat, justru secara melawan hukum Tergugat tidak juga membayarkan upah Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, bahkan lebih. Hal tersebut bermula pada bulan September 2013, Tergugat tidak melaksanakan hak atas upah Penggugat. Pada awal bulan Oktober 2013, Penggugat mempertanyakan realisasi upah bulan September 2013, namun tidak direspon secara baik oleh Tergugat.
Meski demikian Penggugat tetap hadir melaksanakan kewajiban bekerja di perusahaan Tergugat dan setiap awal bulan Penggugat menanyakan hak atas upah hingga masuk tahun 2014 tepatnya pada bulan Februari, Penggugat kembali mempertanyakan hak atas upah, lantas begitu terkejutnya Penggugat dikarenakan Tergugat hanya melaksanakan upah bulan September 2013. Praktis, sejak bulan Oktober 2013 Tergugat tidak melaksanakan hak atas upah Penggugat.
Atas sikap Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban membayar upah, Penggugat mempertanyakan namun Tergugat selalu menghindar dan menjawab berbelit-belit dengan alasan “perusahaan sedang kollaps”. Meski begitu, Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai buruh.
Setiap memasuki awal bulan, Penggugat kembali mempertanyakan perihal upah, namun lagi-lagi Tergugat selalu menjawab dengan berbagai alasan. Nasib serupa bukan hanya dialami Penggugat, pada tanggal 19 Agustus 2014 sebagai personalia umum, Penggugat menerima pula keluhan bawahannya yang juga belum menerima upah. Atas keluhan tersebut Penggugat sampaikan akan menindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada Tergugat. Saat pertemuan membahas hak atas upah, Penggugat menegaskan kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban membayar hak atas upah.
Lagi-lagi Tergugat nyatakan tidak dapat melaksanakan hak atas upah buruh dengan dalih sedang kollaps. Atas perselisihan tersebut, telah dilakukan perundingan mediasi dan di hadapan Mediator Hubungan Industrial, Tergugat bersedia menyelesaikan perselisihan sebagaimana Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 24 November 2014. Namun dalam realisasinya Tergugat tidak juga melaksanakan risalah penyelesaian perselisihan.
Perusahaan Tergugat hingga saat ini tetap beroperasi seperti biasa dan tidak dalam masa pailit, kollaps dan/atau tidak mengalami masalah keuangan sebagaimana didalilkan Tergugat. Oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar hak atas upah Penggugat secara tepat waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan merujuk norma Pasal 169 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Selain hak atas upah yang tidak dilaksanakan secara tepat waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut bahkan lebih, ternyata Tergugat juga tidak melaksanakan hak Penggugat atas Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2014, sehingga dirasakan melukai hati Penggugat, dikarenakan telah mengabdi lebih dari 12 (dua belas) tahun.
Oleh karena itu, Penggugat menyebutkan, tindakan Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hak Penggugat tidak dapat ditafsirkan lain selain perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), seakan hendak menggelapkan hak upah yang seharusnya diterima Penggugat.
Mengingat Tergugat tidak melaksanakan hak atas upah Penggugat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut bahkan lebih, maka Penggugat memohon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan seharusnya Penggugat diberikan hak atas konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 19 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 1 September 2014;
- Menyatakan Tergugat yang tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Agustus 2014 dan membayar upah di bawah upah minimum bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 juncto Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti perumahan dan perobatan, upah yang belum dibayar dari Oktober 2013 sampai dengan Agustus 2014, dan THR 2014 sebesar = Rp69.302.675,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- Uang pesangon: 2 x 9 x Rp1.851.500,00 = Rp33.327.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja: 5 x Rp1.851.500,00 = Rp 9.257.500,00;
Jumlah = Rp42.584.500,00;
- Uang pengganti perumahan dan perobatan: 15 % x Rp42.584.500,00 = Rp 6.387.675,00;
- Upah yang belum dibayarkan dari bulan Oktober 2013 sampai dengan Agustus 2014 (10) bulan = Rp18.515.000,00;
- THR tahun 2014 1 (satu) bulan gaji = Rp 1.815.500,00
Jumlah seluruhnya = Rp69.302.675,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
“Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2016 serta kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berkaitan dengan alasan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 169 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu tidak membayar upah tiga bulan berturut-turut atau lebih, dalam hal ini Pemohon Kasasi tidak membayar upah Termohon Kasasi sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Agustus 2014;
2. Bahwa terhadap keadaan usaha Pemohon Kasasi dalam keadaan sulit sebagaimana dalil Pemohon Kasasi tidak dikuatkan dengan bukti akuntan publik sesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
3. Bahwa dengan demikian alasan pemutusan hubungan kerja a quo telah tepat dengan hak sesuai ketentuan Pasal 169 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun berdasarkan keadilan perlu diperbaiki sepanjang mengenai upah proses dari 10 bulan menjadi 6 bulan sesuai dengan lamanya proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 juncto rumusan pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. MAGMA SAFETY CARGO, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 19 Oktober 2015 sehingga amarnya seperti yangakan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. MAGMA SAFETY CARGO, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 19 Oktober 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak 1 September 2014;
3. Menyatakan Tergugat yang tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Agustus 2014 dan membayar upah di bawah upah minimum bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 juncto Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti perumahan dan perobatan, upah yang belum dibayar dari Oktober 2013 sampai dengan Agustus 2014, dan Tunjangan Hari Raya (THR) 2014 sejumlah = Rp61.896.675,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- Uang pesangon: 2 x 9 x Rp1.851.500,00 = Rp33.327.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja: 5 x Rp1.851.500,00 = Rp 9.257.500,00;
Jumlah = Rp42.584.500,00;
- Uang pengganti perumahan dan perobatan: 15 % x Rp42.584.500,00 = Rp 6.387.675,00;
- Upah yang belum dibayarkan dari bulan Oktober 2013 sampai dengan April 2014 (6) bulan = Rp11.109.000,00;
- Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2014 1 (satu) bulan gaji = Rp 1.815.500,00+ Jumlah seluruhnya = Rp61.896.675,00 (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Adapun bunyi selengkapnya dari ketentuan Pasal 169 UU Ketenagakerjaan:
(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
(3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan