23 Agustus, 2018

MAKNA HUKUM “PENCALONAN SECARA TRANSPARAN & PARTISIPATIF”

LEGAL OPINION
Perbedaan antara Pencalonan & Pemilihan
TIDAKLAH PENTING SIAPA YANG AKAN DIPILIH, NAMUN SIAPA YANG AKAN DICALONKAN
Question: Biasanya dalam pencalonan suatu pejabat pada suatu jabatan, ada kewajiban hukum untuk bersifat partisipatif maupun transparan, maksudnya bagaimana dalam implementasinya?
Brief Answer: Tentu kita masih ingat skandal kasus Akil Mochtar, Patrialis Akbar, hingga Arief Hidayat, ketiganya merupakan Hakim Konstitusi RI, yang semestinya diangkat sebagai negarawan sekaligus hakim berdasarkan asas meritokrasi. Patrialis Akbar diangkat oleh Presiden RI dengan harapan untuk memperbaiki citra buruk MK RI yang dinodai skandal Akil Mochtar, namun ternyata menambah kian suram wajah MK RI. Begitu pula Arief Hidayat, yang lebih dikenal sebagai hakim yang kerap PDKT terhadap konstituen tertentu.
Pengadilan Tata Usaha Negara pernah membuat kaedah hukum dalam putusannya, bahwa cara pencalonan seorang pejabat tinggi negara yang bila tidak dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, dimana proses pemilihan calon tidak dilakukan secara obyektif maupun akuntabel, yang pada akhirnya mengenyampingkan partisipasi publik dalam proses pengisian pejabat-pejabat publik.
Filter paling pertama sebelum dipilih, ialah tahap pencalonan. Sementara tahap pemilihan tidaklah begitu penting dan tidak signifikan, sebab filterirasi yang paling dominan pengaruhnya ialah proses pencalonan. Dari calon-calon yang telah disaring, calon-calon tersebutlah yang kemudian disodorkan untuk dipilih oleh pimpinan negara.
Oleh karenanya, SHIETRA & PARTNERS menilai, proses pemilihan kuranglah penting peranannya, oleh sebab yang terpenting dan esensial ialah proses pencalonan. Selama calon yang dihimpun dan diloloskan ialah calon-calon terbaik, siapapun yang akan dipilih pada akhirnya tidaklah demikian menjadi masalah bagi publik. Bandingkan bila calon-calon yang diajukan tidak kompeten, maka tiada calon yang baik untuk dapat dipilih pada gilirannya.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi konkret, tepat kiranya SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sengketa tata usaha negara terkait pencalonan pejabat Hakim Konstitusi RI sebagaimana register Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 23 Desember 2013, perkara antara:
1. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI); 2. INDONESIA CORRUPTION WATCH, sebagai Para Penggugat; melawan
1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, selaku Tergugat; dan
2. Dr. PATRIALIS AKBAR, SH., MH., selaku Tergugat II Intervensi.
Tahun 2008, dalam melakukan dan menetapkan calon Hakim Konstitusi, Tergugat telah membentuk Panitia Seleksi yang bertugas untuk melaksanakan proses penyeleksian calon hakim konstitusi. Panitia Seleksi pada waktu itu melakukan publikasi dengan mengumumkan 15 calon hakim Konstitusi yang terseleksi—bandingkan dengan pengangkatan Arief Hidayat untuk masa jabatan yang kedua kalinya: calon tunggal, diragukan apakah telah dibentuk Panitia Seleksi sebelum pengangkatan yang bersangkutan.
Dalam melaksanakan proses penyeleksian terhadap calon Hakim Konstitusi, Panitia Seleksi meminta pendapat publik terhadap calon Hakim Konstitusi. Dengan rincian sebagai berikut: tanggal 6 Agutus 2008, masukan publik dan para Penggugat telah memberikan masukan dan pertimbangan kepada panitia seleksi. Tanggal 7-8 Agutus 2008, wawancara terbuka. Tanggal 9 Agutus 2008, panitia mengajukan 9 nama calon hakim konstitusi kepada Tergugat. Tanggal 11 Agutus 2008, Tergugat memilih 3 calon hakim konstitusi yang dari 9 nama yang diajukan.
Proses seleksi calon hakim Konstitusi tahun 2008, telah mencerminkan transparansi dan partisipatif publik sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Namun pada tahun 2013, dalam proses pengangkatan Hakim Konstitusi dari utusan pemerintah, diduga kuat Tergugat tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagaimana proses pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Tergugat. Tanggal 22 Juli 2013, Tergugat menerbitkan penetapan, menyebabkan kepentingan para Penggugat menjadi dirugikan karena tidak bisa memberikan masukan dan pertimbangan terhadap calon Hakim Konstitusi.
Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bagian Penjelasan Umum menerangkan bahwa Untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, Undang-Undang ini mengatur mengenai syarat calon hakim konstitusi secara jelas. Di samping itu, diatur pula ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, cara pencalonan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel.
Penggugat selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menilai Keputusan Presiden yang mengangkat dan menunjuk langsung Hakim Konstitusi RI, adalah sebagai tidak objektif dan tidak pula akuntabel, sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan objek gugatan berupa Keputusan Presiden demikian.
Dimana terhadapnya, Majelis Hakim membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah, bagaimanakah mekanisme pengangkatan hakim konstitusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 C ayat (3), ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa:
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
Menimbang, bahwa pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatas, diatur dalam Ketentuan Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:
Pasal 18:
1. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
2. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima presiden.
Pasal 19: Pencalonan Hakim Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
Pasal 20:
1. Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon Hakim Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
2. Pemilihan Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.
“Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa:
Pasal 33: Untuk dapat diangkat sebagi Hakim Konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
d. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
e. Adil; dan
f. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Pasal 34 :
1. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang Presiden.
2. Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
3. Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.
“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dapat dipahami bahwa mekanisme pengangkatan hakim konstitusi meliputi dua hal, yaitu: (1) syarat administratif yang harus dipenuhi oleh seorang calon hakim konstitusi, dan (2) tata cara pencalonan Hakim Konstitusi yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi secara obyektif dan akuntabel.
“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, timbul pertanyaan bagi Pengadilan:
1. Apakah calon hakim konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH, telah memenuhi syarat administratif sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Apakah tata cara pencalonan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH., MH dan DR. Patrialis Akbar, SH., MH, telah dilaksanakan secara transparan dan partisipatif?
“Menimbang, bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan masing-masing tiga orang calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim konstitusi dengan keputusan Presiden.
“Menimbang, bahwa dalam praktek yang terjadi selama ini, pemilihan dan pengangkatan Hakim Konstitusi mengacu pada mekanisme masing-masing lembaga. Mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, berbeda dengan DPR, begitu juga dengan Presiden. Hal tersebut disebabkan oleh karena undang-undang tidak merumuskan secara jelas dan tegas tentang cara bagaimanakah tiap-tiap lembaga pengusul melaksanakan kewenangannya tersebut. Sehingga dalam praktek, pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan, sepenuhnya merupakan kewenangan masing-masing lembaga pengusul dalam menilai dan memilih calon hakim konstitusi, yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, menurut Pengadilan hal tersebut dapat menjadi sengketa tata usaha negara, jika aturan tersebut menimbulkan problematika dalam pelaksanaannya, yaitu tata cara pencalonan Hakim Konstitusi tidak dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, dan pemilihan hakim konstitusi tersebut tidak dilakukan secara obyektif dan akuntabel, yang pada akhirnya mengenyampingkan partisipasi publik dalam proses pengisian pejabat-pejabat publik.
“Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan menemukan fakta hukum, sebagai berikut:
- Bahwa pada periode pertama lahirnya Mahkamah Konstitusi (tahun 2003-2008), Presiden langsung mengangkat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Dr.Harjono,SH.,M.C.L; Prof.Abdul Mukthie Fajar dan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, SH., LL.M.
- Bahwa pada Periode Kedua (tahun 2008-2013), seleksi calon hakim konstitusi yang berasal dari Presiden dilaksanakan secara transparan dan partisipatif oleh panitia seleksi hakim yang melibatkan banyak ahli. Melalui Fit and Proper Test, Prof.Dr.Maria Farida Indrati, SH; Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH; dan Prof. Abdul Mukthie Fajar dipilih menjadi Hakim Konstitusi.
- Bahwa pada periode Ketiga pada tahun 2010, Presiden langsung mengangkat Dr. Hamdan Zoelva, SH., MH., untuk menggantikan Prof. Abdul Mukthie Fajar.
- Periode Keempat tahun 2013, Presiden langsung mengangkat kembali Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH sebagai hakim konstitusi dan mengangkat Dr. Patrialis Akbar, SH., MH untuk menggantikan Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH.
“Berdasarkan fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi (terhadap konvensi) dalam pemilihan dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Presiden. Selanjutnya timbul pertanyaan hukum utama yang harus dijawab oleh Pengadilan, yaitu Apakah pengangkatan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH dan Dr. Patrialis Akbar, SH., MH, dalam jabatan Hakim Konstitusi oleh Presiden dalam keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
“Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum diatas, Pengadilan terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Pengadilan diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;
“Menimbang, bahwa apabila ketentuan diatas dihubungkan dengan kondisi saat ini, yaitu:
- pada tanggal 17 Oktober 2013, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang berisi pada pokoknya menekankan bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai syarat dan pengajuan hakim konstitusi serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi.
- Dan pada tanggal 22 Desember 2013, DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 menjadi Undang-Undang.
“Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan, Mekanisme dan tata cara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden dalam melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Hakim Konstitusi, yang terjadi dalam praktek selama ini terdapat suatu persoalan.
Persoalan dimaksud adalah seolah-olah hakim konstitusi diangkat begitu saja oleh masing-masing lembaga, tanpa dipilih melalui suatu proses yang transparan dan partisipatif. Padahal transparan merupakan syarat untuk mewujudkan keputusan yang akuntabel dan partisipatif, merupakan syarat untuk mewujudkan keputusan yang objektif.
“Menimbang, bahwa dalam penafsiran teologis, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh tergugat, mencerminkan bahwa Tergugat menyadari, akar kausa persoalan yang menimpa Mahkamah Konstitusi saat ini karena hakim konstitusi diangkat begitu saja oleh masing-masing lembaga, tanpa dipilih melalui suatu proses yang transparan dan partisipatif.
“Logikanya, mengutip dasar pemikiran dikeluarkannya Perpu oleh tergugat yaitu ‘untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai syarat dan pengajuan hakim konstitusi serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi’, maka pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi harus melalui suatu proses yang transparan dan partisipatif.
“Menimbang, bahwa eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung maupun lembaga tinggi negara lainnya. Dalam kedudukannya yang demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan pula salah satu pusat kekuasaan dalam suprastruktur politik negara sekaligus sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
Oleh karena itu, pengisian jabatan hakim konstitusi haruslah dipilih melalui tata cara pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, dan bukan dengan cara diangkat melalui penunjukkan langsung oleh lembaga yang sederajat dengan Mahkamah Konstitusi (in casu Presiden).
“Menimbang, bahwa pengangkatan Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH dan Dr. Patrialis Akbar, SH., MH, dalam jabatan Hakim Konstitusi oleh Presiden dalam keputusan objek sengketa a quo dilakukan melalui proses penunjukkan langsung, tanpa melalui tata cara pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, menurut Pengadilan Tindakan Tergugat (Presiden) tersebut mengandung kekurangan yuridis (geen juridische gebreken in de wilsvorming) karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menggariskan bahwa dalam Pencalonan Hakim Konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, telah melanggar Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, adalah beralasan menurut hukum;
“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilan berkesimpulan:
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo;
- Pokok gugatan para Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum;
“Menimbang, bahwa karena dalil para Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dikabulkan, maka keputusan objek sengketa dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa, serta mewajikan kepada tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Berdasarkan uraian diatas, apabila dikaitkatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para penggugat dan keadaan saat ini dimana Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H dan Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H telah dilatik sebagai hakim konstitusi oleh Presiden pada tanggal 13 Agustus 2013;
“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian.
M E N G A D I L I :
DALAM POKOK SENGKETA.
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, yang memutuskan:
Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama:
1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.;
2. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. M.H.;
Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama:
1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.;
2. Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, yang memutuskan:
Menetapkan:
Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama:
1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.;
2. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. M.H.;
Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama:
1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.;
2. Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM