23 Agustus, 2018

TIADA URGENSI SITA MARITAL HARTA GONO-GINI

LEGAL OPINION
Question: Katanya di Pengadilan Negeri kalau ngajuin gugatan perceraian, tidak boleh dijadikan satu dengan masalah harta gono-gini. Lalu apa ngak beresiko untuk harta bersama antara kedua belah pihak bila ada yang gelapkan harta itu nantinya saat proses perceraian masih berlangsung?
Brief Answer: Saat proses gugatan perceraian berlangsung, sita jaminan terhadap harta bersama dapat diajukan sala salah satu / para pihak kepada Pengadilan Negeri. Jenis sita terhadap harta terkait perkawinan demikian, dalam hukum diistilahkan sebagai “Sita Marital” (marital beslaag).
Namun SHIETRA & PARTNERS memiliki pandangan cukup berbeda, Sita Marital terhadap benda tidak bergerak seperti hak atas tanah, tidak perlu diajukan, sebab prosedur hukum pertanahan nasional tidak memungkinkan salah satu pihak suami atau istri untuk mengalihkan hak atas tanah tanpa persetujuan tertulis pasangannya.
Begitupula bila status pernikahan ternyata ialah “siri”, maka tiada relevansinya Sita Marital diajukan—bahkan juga tidak butuh gugat perceraian. SHIETRA & PARTNERS menilai, tidak perlu dilakukan Sita Marital sama sekali, kecuali salah satu dari pasangan “nekad” untuk melakukan tindak pidana penggelapan terhadap harta bersama perkawinan, sekalipun objek harta “atas nama” pihak pasangan yang hendak diceraikan.
Sekalipun pernikahan telah dinyatakan “putus karena perceraian”, dan meski KTP masing-masing “mantan” telah dinyatakan tidak lagi berstatus diikat hubungan pernikahan, namun status “harta bersama” masih melekat terhadap setiap harta gono-gini yang didapat semasa mahlagai pernikahan berlangsung, sehingga tetap dibutuhkan persetujuan sang “mantan” bila harta gono-gini hendak dijual / dialihkan haknya kepada pihak ketiga atau dibagikan antar para pihak yang saling bercerai. Ketika salah satu “mantan” tidak kooperatif, barulah gugatan harta gono-gini dapat diajukan.
Perlu dipahami, bahwa mengajukan permohonan Sita Jaminan berarti harus bersentuhan dengan pihak aparat birokrasi pengadilan yang akan melihatnya sebagai ajang “pungutan liar” (pungli). Sebisa mungkin, hindari berurusan dengan Juru Sita Pengadilan, karena itulah jabatan yang dikenal sangat “arogan” dan penuh “pungli”. Absurditas kedua, Pengadilan Negeri akan pula membebani biaya pencabutan Sita Jaminan yang nilainya sangat mahal untuk setiap buah objek sita.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi konkret, dapat SHIETRA & PARTNERS angkat sebagai sebuah cerminan dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa perceraian register Nomor 1992 K/Pdt/2016 tanggal 24 November 2016, perkara antara:
- ANTON NUGROHO, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Tergugat; melawan
- DEWI UTAMI SIMOWIDYARTI, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara resmi terdaftar pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan. Dalam gugatannya Penggugat menyebutkan, selain dilahirkan dan atau diperoleh anak tiga, juga diperoleh “harta bersama”, karena ada indikasi Tergugat ada keinginan untuk mengalihkan harta bersama pada pihak ketiga, maka atas dasar tersebut dan untuk menyelamatkan harta bersama, maka mohon Pengadilan Negeri Surakarta untuk meletakan Sita Marital atas “harta bersama”.
T         erhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta kemudian menjatuhkan putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Skt., tanggal 10 Juni 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Surakarta pada tanggal 23 April 1997, sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan tanggal 23 April 1997 Nomor 217//1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Surakarta yang berhak menjalankan tugas untuk itu menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat adanya perceraian tersebut dan sekaligus menerbitkan akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan 3 (tiga) anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu: ... , di bawah kekuasaan Penggugat;
5. Menyatakan sita marital berdasarkan:
A. Berita Acara Sita Marital Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Skt., tanggal 27 April 2015 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tanah:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 96 atas nama Anton Nugroho;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 287 atas nama Dewi Utami Simowidyarti;
B. Berita Acara Sita Marital Nomor ... , tanggal 27 April 2015 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap tanah:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 91 atas nama Nyonya Dewi Utami Simowidyarti;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 624 atas nama Dewi Utami Simowidyarti;
G. Berita Acara Sita Marital Nomor ... yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1278  atas nama Dewi Utami Simowidyarti;
H. Berita Acara Sita Marital Nomor ... tanggal 23 April 2015 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1477 atas nama Dewi Utami Simowidyarti.
... diangkat / dicabut,
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau jika berhalangan diganti oleh pejabat yang sah untuk itu mengangkat / mencabut Sita Marital seperti yang tertera dalam: ... .”
Dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 316/Pdt/2015/PT.Smg., tanggal 22 September 2015.
Sang suami mengajukan upaya hukum kasasi, tidak setuju diceraikan, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANTON NUGROHO tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANTON NUGROHO tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

Kebenaran maupun keakuratan publikasi website, TIDAK DIJAMIN. Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan jaminan kebenaran data. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung website.

Syarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASIHANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi"). Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Menjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online. Reservasi Jadwal: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif jasa, untuk dapat kami layani)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18.
- Email: konsultasi@hukum-hukum.com, hery.shietra@gmail.com

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Hanya klien pembayar tarif konsultasi maupun pembeli eBook, yang berhak atas informasi yang benar. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut".

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat sangat fatal akibatnya. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

COMING SOON

COMING SOON
eBook Mengupas Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM