10 Agustus, 2018

PIDANA MENYADAP & MENJUAL SIARAN TELEVISI BERBAYAR TANPA IZIN

LEGAL OPINION
HUKUMAN YANG MENDIDIK MASYARAKAT, BERSIFAT MEMBUAT JERA PELAKU KEJAHATAN
Question: Kenapa kepada pelaku pelanggaran pidana, harus selalu dipidana penjara, kan sudah terbukti tidak efektif mengerem tingkat kejahatan?
Brief Answer: Pendapat seperti demikian adalah pendapat spekulatif yang fatalistis, sama seperti para penetang hukuman mati, seolah dengan dihapusnya ancaman hukuman mati, maka budaya hukum masyarakat akan lebih humanis. Dengan adanya ancaman hukuman mati atau bahkan sanksi “kebiri” bagi pelaku tindak pidana asusila, kejahatan serupa masih saja terus terjadi dan berulang, maka bagaimana bila ancaman sanksi demikian dihapuskan dari deregulasi maupun praktik peradilan?
Hukum pidana, terutama, harus bersifat sangat keras, tegas, tanpa “pandang bulu”, dan tanpa toleransi. Ciri utama norma hukum, ialah bersanksi, dan sanksi yang membuat “perih” pelakunya itulah ciri utama pembeda antara norma hukum terhadap norma diluar hukum, semisal norma sosial, norma agama, dsb.
Bila hukum pidana tidak bersikap tajam, atau bahkan “macan ompong” karena penerapan implementasi pasalnya tidak tajam, maka hukum negara pada gilirannya akan diremehkan oleh masyarakat pelaku kejahatan. Para penjahat tersebut bahkan tidak akan takut ketika Anda ancam akan dilaporkan ke pihak berwajib, atau bahkan menantang para korbannya.
Namun diakibatkan rasionaliasi, mengingat fakta empirik betapa berbagai Lembaga Pemasyarakatan yang tersebar di Indonesia telah menampung narapidana secara “overload”, tidak mampu lagi menampung narapidana baru, maka kerap dijumpai putusan pengadilan yang hanya menjatuhkan sanksi pidana berupa hukuman pidana dengan masa percobaan—namun itu bukanlah urusan hakim, namun urusan Kementerian Hukum yang mengepalai Lembaga Pemasyarakatan. Melanggar hukum, harus dihukum, agar hukum benar-benar “hadir” dan mewujud secara nyata di tengah masyarakat untuk melindungi—tidak sekadar “mengancam-ancam” namun “tidak bertaring”.
Tidak dapat dibiarkan terjadi di sebuah negara beradab, seolah-olah “negara tanpa adanya hukum”, sehingga seorang warga dapat melakukan penganiayaan ataupun tindak kejahatan lainnya secara bebas tanpa dihukum. Pidana yang erat kaitannya dengan pidana penjara fisik, tujuan utamanya tidak lain ialah untuk melindungi warga negara yang baik (taat hukum) dari niat-niat buruk warga negara yang memiliki motif atau tendensi untuk melukai ataupun merugikan warga negara lainnya.
PEMBAHASAN:
Ilustrasi konkret yang paling relevan, kiranya SHIETRA & PARTNERS tepat merujuk putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru perkara pidana register Nomor 314/PID.B/2014/PT.PBR tanggal 23 Maret 2015, dimana Terdakwa didakwakan karena menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran, sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 33 Ayat (1) juncto Pasal 58 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. Provision Multimedia telah melakukan kegiatan penyiaran televisi berlangganan ataupun “TV Kabel” ke rumah-rumah penduduk di wilayah Batam dengan jumlah pelanggan sekitar kurang lebih 817 konsumen dan 1 Hotel. adapun cara seseorang akan menjadi konsumen TV kabel yaitu konsumen membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 100.000,- dan membayar uang iuran bulanan per rumah dikenakan bervariasi dari Rp. 45.000,- hingga Rp. 70.000,-. Adapun siaran televisi yang diterima oleh pelanggan dari PT. Provision Multimedia, sebanyak 51 chanel siaran.
PT. Provision Multimedia menangkap signal siaran menggunakan parabola “Free to Air” (bebas mengudara), Parabola Content Premium dan Free Air Terestrial (antena biasa) masuk ke alat receiver, seterusnya masuk ke modulator melalui kabel AV (Audio Video) kemudian digabungkan menggunakan alat combainer, dan diberi penguat signal dengan menggunakan alat booster, seterusnya disiarkan melalui kabel dan dihubungkan ke rumah pelanggan / konsumen.
Dalam menyelenggarakan penyiaran siaran televisi atau TV kabel tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama tidak ternyata memiliki izin penyelengaraan penyiaran maupun izin prinsip penyelenggaraan penyiaran dari kementerian Komunikasi dan Informasi, dan berdasarkan database perizinan Direktorat Penyiaran, Kementrian Komunikasi dan Informasi belum pernah menerima rekomendasi kelayakan atas nama PT. Provision Multimedia dari Komisi Penyiaran Indonesia.
Dengan adanya perbuatan Terdakwa selaku selaku Direktur Utama dan sekaligus sebagai pemilik PT. Provision Multimedia, yang telah menyelenggarakan siaran televisi berlangganan melalui kabel tidak dilengkapi izin prinsip penyelenggaraan penyiaran maupun izin penyelenggaraan penyiaran, maka “pelaku usaha penyiaran yang legal” maupun negara menjadi dirugikan.
Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Jaksa, Pengadilan Negeri Batam kemudian menjatuhkan putusan tanggal 16 Juli 2014 Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Btm, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI ERSHAD Bin RUSLI AMRI, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Tanpa ijin menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran’.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.”
Pihak Jaksa Penuntut mengajukan upaya hukum banding, dengan pokok keberatan terutama terhadap rendahnya putusan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, berupa pidana dengan masa percobaan, yang artinya tiada efek jera apapun atas pelanggaran secara nyata terhadap larangan dalam undang-undang.
Hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Batam dinilai terlampau ringan, tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat sekitarnya, dan dirasa tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa menurut hukum pidana Nasional tidak bisa tercapai, mengingat perbuatan Terdakwa sangat merugikan segenap komponen masyarakat.
Hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak bersifat mendidik, karena terlampau rendah dan menjadi preseden buruk untuk masa mendatang bagi Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang serupa karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat.
Dimana terhadapnya, Pengadilan Tinggi membuat pertimbangan serta amar putusan korektif sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Juli 2014 Nomor 200/PID.B/ 2014/PN.Btm, memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan teliti, cermat dan tepat menguraikan alasan-alasan serta pertimbangan hukumnya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘tanpa ijin menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran’, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangann Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus pidana Nasional tidak bisa tercapai, mengingat perbuatan Terdakwa sangat merugikan komponen masyarakat yaitu:
1. Pemerintah karena tidak membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran sebagai penerimaan bukan pajak (PNBP);
2. Lembaga penyiaran berlangganan yang sudah memiliki izin yang sah karena keberadaan lembaga penyiaran tanpa izin akan mengganggu iklim persaingan usaha yang tidak sehat;
3. Masyarakat kerena tidak adanya perlindungan hukum;
“Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama, karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat, begitu pula sebaliknya apa bila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;
“Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Batam pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979);
“Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran yang sebagaimana ditentukan Undang-Undang dapat mengakibatkan persaingan dengan tidak sehat dalam usaha lembaga penyiaran tersebut, selain itu tentunya Terdakwa mengurangi pendapatan Negara dalam hal penerimaan bukan pajak dan para pengguna pelanggan tidak mempunyai perlindungan hukum kalau ada razia;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Juli 2014 Nomor 200/PID.B/2014/PN.Btm yang dimintakan banding, haruslah diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
M E N G A D I L I :
“Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
“Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Juli 2014 Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Btm yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa Zulkifli Ershad Bin Rusli Amri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Tanpa ijin menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran’;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM