26 Agustus, 2018

PIDANA PEMUKULAN ISTRI SIRI, SEKALIPUN LUKA MEMAR RINGAN

LEGAL OPINION
Question: Kalau hubungan dengan istri sifatnya hanya sirih, itu memang apa bisa kena undang-undang KDRT juga bila memukulnya, karena khilaf? Toh cuma luka kecil yang ringan, cuma memar saja, besoknya juga bakalan sembuh sendiri. Kenapa dibesar-besarkan?
Brief Answer: Rezim hukum pidana menghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak hanya berlaku bagi istri maupun anak-anak hasil pernikahan resmi, namun diberlakuakn meluas terhadap mereka yang hidup sebagai suatu keluarga dalam lingkup rumah-tangga secara de facto, bukan secara de jure semata.
Sehingga, bukan menjadi alasan pembenar bagi seorang suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri atau anak hasil dari hubungan “nikah siri”. Kekerasan fisik tetap merupakan sebuah penganiayaan—tidak menjadi soal apakah menimbulkan luka berat ataupun luka ringan, melukai secara fisik tidak pernah dapat dibenarkan oleh hukum.
PEMBAHASAN:
Terdapat contoh konkret, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk kaedah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo perkara pidana KDRT register Nomor 323/Pid.Sus/2016/PN.Gto tanggal 19 Januari 2017, dimana bermula saat Terdakwa pada tanggal 25 September 2016 melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan istri Terdakwa.
Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul bagian bahu sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak satu kali. Kronologi kejadian, pada malam hari, saat itu korban berada di dapur sedang mencari makanan, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri korban sambil mengatakan “lagi ngapain kamu di dapur”, dan dijawab oleh korban dengan berkata “tunggu dulu lagi mencari makanan”. Selanjutnya Terdakwa memanggil korban untuk tidur. Terdakwa masuk ke dalam kamar dan korban ikut masuk. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada korban dengan berkata: “iya nanti sampai rumah saya mau bunuh kamu, biar saya masuk penjara”.
Karena merasa takut, korban lalu keluar dari kamar dan Terdakwa mengikuti korban sembari berusaha menarik rambut korban, tetapi Terdakwa tidak bisa menggapai rambut korban, kemudian korban berteriak meminta tolong. Saat itu korban melihat saksi Supono yang berada di gudang, berlari menghampiri saksi Supono untuk meminta pertolongan. Saksi Supono bertanya kepada korban dan Terdakwa, dengan berkata “kenapa kalian ini”, dan tiba-tiba Terdakwa memukul bagian bahu sebelah kanan korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan korban, kemudian saksi Supono melerai pemukulan tersebut dan korban pulang ke rumah saksi Supono.
Penyebab Terdakwa memukul korban, karena saat itu Terdakwa menyuruh korban untuk mengambilkannya baterai, akan tetapi korban tidak mengambilkannya, sehingga Terdakwa saat itu marah dan memukul korban. Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan, sesuai dengan visum et repertum tertanggal 26 September 2016, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada punggung belakang sebelah kanan lima centimeter dibawah tulang belikat tiga belas centimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lebam, berwarna keunguan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter. Kesimpulan, terdapat tanda persentuhan dengan benda tumpul titik.
Terdakwa dan korban merupakan pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan 2 orang cucu. Antara Terdakwa dan korban memiliki hubungan suami-istri, tetapi mereka melangsungkan pernikahan secara agama / siri, dan mereka tinggal serumah selama beberapa tahun serta telah dikaruniai 4 orang anak, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.
Terhadap tuntutan pihak Jaksa, Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur ‘Setiap Orang’;
2. Unsur ‘Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga’.
“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksuil, psikologis, dan/atau  penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga);
“Menimbang, bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga);
“Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga adalah: a. suami, istri, dan anak, b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada Huruf (a) karena hubungan darah, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No.23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga);
“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan satu sama lain, keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat berupa Visum Et Refertum, terungkap bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 bertempat di ..., melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan istri Terdakwa;
“Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul bagian bahu sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak satu kali;
“Menimbang, bahwa kronologis kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi korban yakni pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 malam hari, ... , Terdakwa mengatakan kepada korban dengan berkata ‘iya nanti sampai rumah saya mau bunuh kamu, biar saya masuk penjara’. Karena merasa takut, korban lalu keluar dari kamar dan Terdakwa mengikuti korban keluar dari kamar dan berusaha menarik rambut saksi korban ... , dan tiba-tiba Terdakwa memukul bagian bahu sebelah kanan korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali, yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan korban;
“Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka memar pada bagian bahu sebelah kanan, sesuai dengan visum et repertum nomor ... tanggal 26 September 2016, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan : Pada punggung belakang sebelah kanan lima centimeter di bawah tulang belikat tiga belas centimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lebam, berwarna keunguan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran dua centimeter kali nol koma lima centimeter. Kesimpulan titik dua Terdapat tanda persentuhan dengan benda tumpul;
“Menimbang, bahwa Terdakwa dan korban adalah merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak dan 2 orang cucu;
“Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi RUSMIN TANGAHU Alias MINI memiliki hubungan suami-istri tetapi mereka melangsungkan pernikahan secara agama / siri dan mereka tinggal serumah selama beberapa tahun serta telah dikaruniai 4 orang anak, sesuai dengan Surat Keterangan No. ... tanggal 28 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan istri siri Terdakwa, meski korban bukan istri sah menurut Undang Undang yaitu perkawinan mereka tidak dicatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, hanya menikah siri / secara agama, tetapi Terdakwa dan korban tinggal dalam satu rumah dalam jangka waktu yang lama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta 2 (dua) orang cucu, sehingga saksi korban dapatlah digolongkan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No.23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
“Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga’, telah terpenuhi;
“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
“Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sedangkan dalam pemeriksaan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung-jawaban pidana, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ‘Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga’ dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;
“Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 3 (Tiga) bulan penjara, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek keadilan dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
“Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban, hal tersebut telah menyebabkan penderitaan pada diri korban serta sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;
“Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;
“Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya;
“Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA No.1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan saksi korabn yang harus menanggung penderitaan dalam perkara ini, sehingga Hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:
Hal-hal yang memberatkan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi korban;
Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai di depan persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari, Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum;
“Menimbang, bahwa dengan bertitik-tolak dari aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek-aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), maka Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim Telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
“Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM LUOYO Alias CONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga’, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KARIM LUOYO Alias CONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM