Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Kriteria Perintah Mutasi Kerja yang Tidak Sah

LEGAL OPINION
Question: Yang dimaksud dengan perintah mutasi yang sah atau yang memiliki nilai kekuatan hukum bagi seorang karyawan, itu yang seperti apa? Apa ada kriteria atau sejenisnya, untuk menentukan apakah suatu perintah mutasi dapat disebut sebagai sah atau tidaknya? Undang-undang tidak mengaturnya secara rinci atau spesifiknya tentang mutasi tempat kerja ini. Bukannya kesepakatan kerja itu boleh lisan, jadi perintah mutasi juga semestinya tidak ada masalah jika lisan saja diberikannya.
Brief Answer: Kriteria yang paling pokok dari sebuah perintah mutasi tempat kerja yang tidak sah, ialah bila terhadap Pekerja tidak diberikan surat perintah mutasi secara tertulis dan resmi yang memuat tanggal efektif perintah serta fungsi tugas pekerjaan di tempat mutasi, selain itu tidak juga dibuat rincian tunjangan, akomodasi, biaya transportasi, dan perihal nominal upah terkait hak pekerja atas pekerjaannya di tempat penempatan baru.
Sementara perintah mutasi tempat kerja yang sah, selalu mengandung unsur “kepastian hukum” bagi pihak Pekerja atas hak-hak dan kewajibannya, sebagai bukti adanya perintah mutasi demikian sehingga seorang Pekerja dapat berpegang pada dokumen resmi demikian.
Jangan disamakan antara perjanjian kerja yang dapat berupa perjanjian lisan, perintah mutasi wajib bersifat tertulis. Undang-undang memang tidak ada mengatur demikian, namun praktik peradilan (judge made law) selaku best practice yang ada, telah membentuk kaedah yurisprudensi demikian yang perlu dipahami sebagai antisipasi agar tidak terbit sengketa dikemudian hari.
PEMBAHASAN:
Terdapat ilustrasi konkret, sebagaimana kaedah yurisprudensinya dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 59 K/Pdt.Sus-PHI/2017tanggal 6 Februari 2017, perkara antara:
- PT. SURYA MADISTRINDO, sebagai Pemohon Kasasi, semula selaku Tergugat; melawan
- ARIASAN, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat telah bekerja pada Tergugat, terhitung sejak 1 April 2009 dan berakhir pada 25 Juli 2015, dengan masa kerja 6 tahun 3 bulan, jabatan terakhir sebagai Admin Gudang. Selama bekerja, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan, sehingga Penggugat tidak pernah mendapatkan suart teguran dari manajemen, baik secara lisan maupun tertulis.
Namun pada tanggal 26 Juni 2015, Penggugat dipanggil oleh pihak Tergugat, dan diberitahukan secara lisan bahwa terhitung tanggal 1 Juli 2015 Penggugat dimutasi ke Pulau Nias. Dengan kata lain, Tergugat tidak ada menerbitkan surat keputusan tentang mutasi Penggugat dari Medan ke Pulau Nias.
Bahkan, Tergugat hanya memberikan tenggang waktu hanya 4 (empat) hari kepada Penggugat untuk melaksanakan mutasi kerja tersebut dari Medan ke Pulau Nias, yang bukan perkara sepele untuk dilaksanakan. Sementara itu perihal mutasi atau penempatan tenaga kerja ke tempat lain, harus memperhatikan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi.
Dengan demikian, sudah sepatutnya pihak perusahaan (Tergugat) memahami kondisi Penggugat yang diberi perintah dari Medan ke Pulau Nias, namun Tergugat justru melalaikannya, karena dalam melakukan mutasi kepada Penggugat pihak Tergugat tidak ada menerbitkan surat keputusan tentang mutasi Penggugat dari Medan ke Pulau Nias yang memuat atau menjelaskan mengenai hak dan kewajiban Penggugat di tempat kerjanya yang baru di Pulau Nias.
Tanggal 1 Juli 2015, Penggugat masih juga tidak menerima surat keputusan tentang mutasi Penggugat dari Medan ke Pulau Nias yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang akan diterima Penggugat dari Tergugat di tempat kerja baru di Pulau Nias, mengenai:
1.) Jabatan apa yang diterima Penggugat di Pulau Nias;
2.) Jumlah gaji / upah yang diterima Penggugat di Pulau Nias;
3.) Tugas dan tanggungjawab Penggugat di Pulau Nias;
4.) Tempat tinggal Penggugat dan keluarga di Pulau Nias; ataupun
5.) Biaya akomodasi perpindahan (mutasi) Penggugat dari Medan ke Pulau Nias.
Mulanya, sebelum Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat telah mengisi form aplikasi penerimaan karyawan, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak bersedia ditempatkan di luar kota Medan. Form aplikasi tersebut diserahkan kepada Tergugat pada awal diterima sebagai Pekerja di perusahaan Tergugat.
Berhubung Tergugat tidak kunjung menerbitkan surat keputusan tentang mutasi secara resmi kepada Penggugat, maka Penggugat tetap masuk bekerja di Kantor Tergugat di Medan, dengan hadir setiap hari dan tetap mengisi presensi sesuai ketentuan perusahaan (Tergugat). Namun sejak tanggal 11 Juli 2015, data presensi Penggugat sudah tidak ada atau dihapus oleh Tergugat di Kantor Medan sehingga tidak lagi dapat mengisi bukti kehadiran.
Kemudian Tergugat menerbitkan Surat Panggilan I tertanggal 6 Juli 2015 dan Surat Panggilan II tertanggal 10 Juli 2015 yang ditujukan kepada Penggugat, yang isinya memanggil Penggugat untuk hadir di Kantor PT. Surya Madistrindo Area Office Padang Sidimpuan, Kota Padang Sidempuan. Selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan  tertanggal 25 Juli 2015 yang ditujukan kepada Penggugat, yang isinya menyatakan Penggugat dianggap telah mengundurkan diri dari perusahaan karena tidak hadir di tempat kerja barunya sesuai perintah mutasi.
Tanggal 25 Juli 2015, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan, yang pada pokoknya menyatakan: “Terhitung sejak tanggal 25 Juli 2015 Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Ariasan (Penggugat), status karyawan tetap, tanggal masuk Kerja 1 April 2009, Jabatan Admin Gudang.”
Adapun latar belakang Penggugat menolak Surat Panggilan I, II dan Surat Pemberitahuan demikian, karena sejak awal Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar mutasi dilakukan secara tertulis, sehingga Penggugat memiliki kepastian atas hak dan kewajiban yang diterima oleh Penggugat di Pulau Nias. Akan tetapi Tergugat tidak pernah memenuhi permintaan Penggugat untuk memberikan surat mutasi secara tertulis, sehingga motif keengganan demikian dicerminkan sebagai adanya suatu itikad tidak baik yang disembunyikan—karena tidak bersikap terbuka terhadap Pekerja yang dimutasi.
Sementara perihal Surat Panggilan I, II dan Surat Pemberitahuan dari Tergugat, membuat kebingungan bagi Penggugat, karena mutasi lisan kepada Penggugat adalah ke Pulau Nias, tetapi surat panggilan justru datang dari Kota Padang Sidempuan, membuat Penggugat kian mengendus “agenda tersembunyi” pihak Pengusaha.
jadilah kini Penggugat telah di-PHK secara sepihak oleh Tergugat, dan tidak diberikan upah seperti biasanya meskipun belum terdapat penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial yang menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus.
Maka disimpulkan, perbuatan Tergugat yang melakukan mutasi terhadap Penggugat secara lisan merupakan mutasi atau penempatan kerja yang tidak terbuka, bebas, objektif, serta adil, dan setara, sehingga mutasi demikian adalah bertentangan dengan ketentuan hukum positif.
Oleh karena mutasi secara lisan demikian bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan, maka baik perintah mutasi maupun pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Meski pada satu sisi pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja adalah tidak sah atau batal demi hukum, namun disaat bersamaan Penggugat meminta agar Majelis Hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan normal disertai Upah Proses—hakim yang tidak mengutamakan asas kemanfaatan tentunya akan secara bulat membenarkan eksepsi pihak Tergugat bahwa pokok tuntutan gugatan demikian menjadi rancu adanya, menyatakan PHK tidak sah namun disaat bersamaan meminta pesangon.
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Medan kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., tanggal 27 Juli 2016, dengan pertimbangan hukum serta amar yang penting untuk dicermati, sebagai berikut:
“Menimbang, hahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang pemutusan hubungan kerja yang berimplikasi kepada hak-hak yang harus diterima Penggugat secara keseluruhan, dan oleh karena transfer dana yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada bulan Juli 2015 bukanlah menjadi alasan utama gugatan Penggugat terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat hal ini tidak menyebabkan serta merta menjadi obscuur libel;
“Bahwa Penggugat telah menerima tunjangan Rp1.000.000,00 untuk mutasi yang dilakukan perusahaan dan Tergugat berdalil dengan telah menerima kebijakan mutasi yang dikkultan oleh Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti yang diajukan Tergugat masih kurang dalam mendukung dalilnya bahwasanya uang tersebut ditujukan untuk tunjangan mutasi Penggugat ke Nias;
“Menimbang bahwa, mutasi yang dilakukan kepada Penggugat oleh Tergugat melalui form perubahan status dan kompensasi karyawan, dimana di dalam form tersebut tidak diisi fasilitas-fasilitas yang akan diterima oleh Penggugat di Nias dan di dalam bukti-bukti Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya assignment letter dan job description untuk penugasan yang baru;
“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan sesuai petitum 2 (dua) mutasi ini tidak sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (1), sehingga Majelis Hakim memutuskan mutasi adalah tidak sah dan batal demi hukum;
“Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, dalam petitumnya Penggugat Nomor 3 (tiga) tentang Pemutusan Hubungan Kerja, Majelis berpendapat PHK atas nama Penggugat dengan Surat Keputusan Nomor ... adalah tidak sah;
“Menimbang, bahwa terdapat beberapa pelanggaran tata tertib perusahaan yang dapat menyebabkan pekerja di-PHK sesuai Pasal 41 Peraturan Perusahaan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengambil tindakan yang dianggap penting namun Hakim tetap mempertimbangkan faktor-faktor penyebab keluarnya surat peringatan;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK, sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
- Uang Pesangon : 1 x 7 x Rp6.145.555,00 = Rp43.018.885,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 bulan x Rp. 6.145.555,00 = Rp18.436.665,00;
= Rp61.445.550,00;
- Uang Penggantian hak 15% x Rp. 61.445.550,00 = Rp 9.218.332,00;
= Rp70.673.882,00. (tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok argumentasi yang klise: bahwa mutasi adalah hak mutlak Perusahaan yang harus dihormati karena diperbolehkan oleh ketentuan yang berlaku, dimana karyawan sudah menanda-tangani pernyataan bersedia untuk ditempatkan dimana saja. Artinya karyawan sudah mengerti dan tahu konsekuensi atas hal tersebut, dimana menolak mutasi berarti sama saja melanggar syarat perjanjian kerja.
Dimana terhadap alasan klasik demikian, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah benar menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa mutasi Penggugat oleh Tergugat tidak sah karena tidak ada surat keputusan (SK) mutasi, sehingga tidak jelas pelaksanaannya;
“Bahwa selain itu perubahan status dan kompensasi karyawan tidak dijelaskan mengenai berapa besaran gaji pokok, tunjangan uang makan dan fasilitas lainnya yang akan diperoleh pekerja / Termohon Kasasi di tempat baru;
“Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri setelah 2 (dua) kali dipanggil adalah tidak sah, karena faktanya Penggugat hadir di kantor sampai namanya dihapus;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SURYA MADISTRINDO tersebut harus ditolak
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. SURYA MADISTRINDO tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan