Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Kompensasi bagi Kreditor Separatis yang Menolak Rencana Perdamaian Debitor PKPU

LEGAL OPINION
Question: Bagaimana dengan nasib kreditor pemegang Hak Tanggungan yang tidak mau setuju dengan proposal debitor yang sedang dalam keadaan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)? Apa proposal perdamaian yang bila ternyata disetujui oleh mayoritas kreditor yang ada, homologasi itu mengikat juga kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan ataupun jaminan Fidusia yang tidak setuju?
Brief Answer: Kreditor Separatis yang menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, tidak tunduk pada isi homologasi, dan disaat bersamaan berhak menuntut kompensasi berupa nominal yang sebagaimana diatur Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa terhadap kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan (nilai Hak Tanggungan) atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.
Hanya saja, yang menjadi kendala utama dalam implementasi norma diatas, tidak terdapat pengaturan lebih lanjut untuk mengejawantahkan norma ketentuan sebagaimana dimaksud, semisal siapa yang akan dan bagaimana tata cara mengeksekusi amanat pasal tersebut, eksekusi terhadap agunan ataukah debitor yang harus membayar tunai. Alhasil, antara kreditor, pengurus, dan debitor, saling menyandera satu sama lain tanpa kejelasan solusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
Karena faktor ketidak-jelasan itulah, kerap terjadi gugatan oleh kalangan Kreditor Separatis yang sejak semula menyatakan penolakan terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor-nya. Hingga kini, baik Lembaga Legislatif maupun Lembaga Yudikatif yang dikepalai Mahkamah Agung RI sekalipun, belum pernah menerbitkan suatu pedoman tindak-lanjut eksekusinya.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi konkret, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa homologasi register Nomor 21 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 22 Februari 2017, perkara antara:
- PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula selaku Kreditor; melawan
- PT. ANUGERAH ABADI CAHAYA SEJATI, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pengesahan Perdamaian.
Bermula ketika sang debitor mengajukan PKPU terhadap dirinya sendiri, dan terbitlah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 2016, Nomor 44/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., dengan amar sebagai berikut:
“Mengadili:
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dari Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Pemohon PKPU / PT. Anugerah Abadi Cahaya Sejati untuk paling lama 44 (Empat puluh empat) hari terhitung sejak putusan diucapkan.”
Selanjutnya Hakim Pengawas menyampaikan laporan pada tanggal 19 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:
a. Bahwa pada Rapat Pembahasan final Proposal Perdamaian terhadap PKPU PT. Anugerah Abadi Cahaya Sejati (dalam PKPU) Tetap pada tanggal 19 September 2016 dimana telah dilakukan pemungutan suara / voting terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor telah disetujui 100% (seratus persen) oleh Kreditor Separatis yang hadir pada rapat tersebut sehingga memenuhi ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka Pengadilan harus menyatakan rencana perdamaian debitor dapat dikabulkan;
b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan menunjuk berita acara pemungutan suara / voting terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor oleh karena telah memenuhi Pasal 281 UUK-PKPU, maka Hakim Pengawas memberikan Rekomendasi terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitor, untuk disahkan / dihomologasi oleh Pengadilan Niaga / Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor 44/Pdt-Sus/PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana rencana perdamaian tersebut dapat disahkan / dihomologasi.”
Rencana perdamaian diterima oleh kalangan kreditor, sehingga kemudian sang debitor mengajukan permohonan “homologasi”. Terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menerbitkan penetapan Nomor 44/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 29 September 2016, dengan bunyi:
1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara debitor PT. Anugerah Abadi Cahaya Sejati (dalam PKU) dengan para kreditor sebagaimana tertuang dalam perjanjian perdamaian pada hari Senin, tanggal 19 September 2016;
2. Menghukum debitor PT. Anugerah Abadi Cahaya Sejati (dalam PKPU) dan seluruh para kreditor untuk mentaati putusan perdamaian ini.”
Sang kreditor mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap homologasi, keberatan karena pihak Hakim Pengawas telah memberikan laporan yang keliru kepada Pengadilan Niaga, seolah seluruh kreditor telah menerima dan menyetujui usulan perdamaian meski senyatanya pihak pemohon Peninjauan Kembali telah secara tegas menolak / keberatan terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh sang debitor.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung tidak serta-merta secara fatalistis membatalkan homologasi, namun secara moderat membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 28 Oktober 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 14 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, ternyata tidak diketemukan kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa dari memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali dapat disimpulkan, Pemohon Peninjauan Kembali adalah termasuk kreditur yang tidak menyetujui / menolak rencana perdamaian;
“Bahwa oleh karena itu terhadap Pemohon Peninjauan Kembali berlaku Ketentuan Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu terhadap kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan;
“Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan nilai jaminan adalah nilai jaminan yang dapat dipilih diantara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, maka dengan demikian tidak terdapat kekhilafan Hakim / kekeliruan nyata dalam putusan pengesahan perdamaian oleh Judex Facti;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I :

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan