03 Agustus, 2018

STANDAR GANDA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT SENGKETA KEPEMILIKAN

LEGAL OPINION
Question: Katanya jika sengketa kepemilikan tanah, itu bukan kewenangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sekalipun yang dipersengketakan ialah sertifikat tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan. Tapi mengapa sengketa kepemilikan izin konsesi lahan dengan perusahaan lain, bisa diajukan ke PTUN? Logika semacam itu, entah bagaimana rasanya sulit dicerna.
Brief Answer: Selama ini rezim hukum PTUN menerapkan dua standar ganda, yakni antara rezim hak kepemilikan dan rezim perizinan. Dalam rezim hukum hak kepemilikan, maka menjadi domain kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Sementara dalam rezim perizinan, sekalipun memang terdapat unsur sengketa kepemilikan perizinan dengan pihak ketiga, berdasarkan praktik peradilan yang selama ini terjadi, dimungkinkan untuk mengajukan sengketa ke hadapan PTUN, sekalipun keduanya sama-sama terkait pengelolaan bidang tanah—yang tentunya, pihak ketiga tersebut sejatinya sangat berkepentingan untuk juga turut menjadi pihak-pihak yang didengar pembelaan diri serta argumentasinya oleh pengadilan (biasanya menarik diri secara proaktif sebagai Tergugat Intervensi).
PEMBAHASAN:
Salah satu ilustrasi konkret yang dapat SHIETRA & PARTNERS angkat sebagai rujukan, tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa Tata Usaha Negara register Nomor 135 PK/TUN/2012 tanggal 05 Maret 2013, perkara antara:
I. PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL; II. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I & II, semula selaku Tergugat II Intervensi & Tergugat; melawan
- PT. SAWIT KALTIM LESTARI, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat.
Yang menjadi obyek gugatan ialah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 6 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal, seluas 3.843 Ha. Terhadap gugatan Penggugat, dalam sanggahannya pihak Tergugat mendalilkan, walaupun dalam gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) telah mendalilkan objek gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal), akan tetapi dalam sebagian besar gugatannya, Penggugat justru lebih menonjolkan dalil “tumpang-tindih” (overlapping) antara areal ijin Kuasa Pertambangan (KP) batubara yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dengan areal Ijin Lokasi perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Penggugat.
Dengan adanya klaim tumpang-tindih atau overlapping demikian, maka pokok gugatan Penggugat bukan lagi masalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang seharusnya menjadi objek tunggal gugatan sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi sudah menyangkut hak keperdataan para pihak atas penguasaan suatu areal. Sehingga sengketa kepemilikan merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Oleh karena itu pihak Tergugat berpendirian, terlebih dahulu harus dibuktikan oleh Penggugat apakah telah terjadi tumpang-tindih atau adakah konflik kepentingan sehubungan dengan adanya ijin Kuasa Pertambangan dan Ijin Lokasi perkebunan kelapa sawit pada areal yang sama.
Adapun pemeriksaan mengenai terbukti atau tidak terbukti adanya tumpang-tindih antara ijin Kuasa Pertambangan dan Ijin Lokasi perkebunan kelapa sawit, secara absolut merupakan kompetensi Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya, dan bukan kewenangan PTUN.
Terhadap gugatan pihak Penggugat maupun sanggahan Tergugat, yang kemudian menjadi amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2009/PTUN.SMD., Tanggal 10 Maret 2010, sebagai berikut:
MENGADILI :
I. Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;
II. Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ... tanggal 6 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha, atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ...tanggal 6 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha, atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;
4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2009/PEN. PTUN.SMD tanggal 10 Maret 2010 Tentang Perintah Kepada Tergugat Untuk Menunda Tindak-Lanjut Pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ... tanggal 6 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha, atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal, tetap dipertahankan dan dinyatakan tetap berlaku dan berkekuatan hukum sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dalam perkara ini.”
Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 116/B/2010/PT.TUN.JKT., tanggal 22 September 2010, menyatakan amar: “Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda”. Berlanjut pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam ptuusannya Nomor 104 K/TUN/2011, Tanggal 08 April 2011, juga menguatkan putusan sebelumnya.
Pihak Tergugat Intervensi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Juris sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang menguatkan putusan Judex Factie karena terbukti permohonan kasasi lewat waktu (14 hari) sebagaimana ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Mahkamah Agung, dan setelah dicermati alasan peninjauan kembali dalam Memori Peninjauan Kembali (huruf A, B, C angka 1-106) tidak dapat melumpuhkan putusan Judex Factie dan Judex Juris, sebaliknya Jawaban Memori Peninjauan Kembali telah menganulir Memori Peninjauan Kembali serta melengkapi argumentasi putusan Judex Factie dan Judex Juris;
“Bahwa objectum in litis diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga cacat yuridis, dimana obyek sengketa a quo diatas areal / lahan ijin perkebunan atas nama Penggugat yang belum berakhir jangka waktunya dan merupakan tindakan sewenang-wenang sehingga tidak tertib dalam penyelenggaraan negara, serta tidak menjunjung tinggi asas keterbukaan dan proporsionalitas;
“Bahwa alasan lainnya bersifat pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum Judex Juris;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL tersebut;
“Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II: BUPATI KUTAI KARTANEGARA tersebut tidak dapat diterima;
Catatan Penutup SHIETRA & PARTNERS:
Apakah putusan diatas bersifat “produktif” ataukah “kontra-produktif” bagi kepentingan pihak Penggugat itu sendiri dikemudian hari? Pepatah klasik selalu lebih bijak menyampaikan: kadang perlu mengalah mundur satu langkah, demi dapat membuka ruang untuk maju beberapa langkah lebih panjang.
Sebaliknya, penggugat justru mengumandangkan “perang dingin” terhadap pihak pemerintah selaku regulator dan pemberi izin, maka dapatlah dipastikan, biaya mahal dalam gugatan tidak sebanding dengan kepastian bahwa setelah izin habis masa belaku, pemerintah tidak akan lagi memberi izin apapun terhadap seorang “musuh” yang telah “menampar” keras wajah pemerintah.
Penggugat telah “menang secara yuridis”, namun disaat bersamaan juga telah “kalah telak secara politis”. Seorang konsultan hukum akan dapat menyampaikan berbagai sisi positif dan sekaligus sisi negatif dari niat mengajukan sebuah gugatan. Pembelajaran memang selalu mahal harganya, bila tidak disertai pandangan jauh kedepan dan opini hukum yang rasional.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM