Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Standar Ganda Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Sengketa Kepemilikan

LEGAL OPINION
Question: Katanya jika sengketa kepemilikan tanah, itu bukan kewenangan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) sekalipun yang dipersengketakan ialah sertifikat tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan. Tapi mengapa sengketa kepemilikan izin konsesi lahan dengan perusahaan lain, bisa diajukan ke PTUN? Logika semacam itu, entah bagaimana rasanya sulit dicerna.
Brief Answer: Selama ini rezim hukum PTUN menerapkan dua standar ganda, yakni antara rezim hak kepemilikan dan rezim perizinan. Dalam rezim hukum hak kepemilikan, maka menjadi domain kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Sementara dalam rezim perizinan, sekalipun memang terdapat unsur sengketa kepemilikan perizinan dengan pihak ketiga, berdasarkan praktik peradilan yang selama ini terjadi, dimungkinkan untuk mengajukan sengketa ke hadapan PTUN, sekalipun keduanya sama-sama terkait pengelolaan bidang tanah—yang tentunya, pihak ketiga tersebut sejatinya sangat berkepentingan untuk juga turut menjadi pihak-pihak yang didengar pembelaan diri serta argumentasinya oleh pengadilan (biasanya menarik diri secara proaktif sebagai Tergugat Intervensi).
PEMBAHASAN:
Salah satu ilustrasi konkret yang dapat SHIETRA & PARTNERS angkat sebagai rujukan, tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI sengketa Tata Usaha Negara register Nomor 135 PK/TUN/2012 tanggal 05 Maret 2013, perkara antara:
I. PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL; II. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I & II, semula selaku Tergugat II Intervensi & Tergugat; melawan
- PT. SAWIT KALTIM LESTARI, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat.
Yang menjadi obyek gugatan ialah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 6 November 2008, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal, seluas 3.843 Ha. Terhadap gugatan Penggugat, dalam sanggahannya pihak Tergugat mendalilkan, walaupun dalam gugatan Penggugat (PT. Sawit Kaltim Lestari) telah mendalilkan objek gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi (PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal), akan tetapi dalam sebagian besar gugatannya, Penggugat justru lebih menonjolkan dalil “tumpang-tindih” (overlapping) antara areal ijin Kuasa Pertambangan (KP) batubara yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi dengan areal Ijin Lokasi perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh Penggugat.
Dengan adanya klaim tumpang-tindih atau overlapping demikian, maka pokok gugatan Penggugat bukan lagi masalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang seharusnya menjadi objek tunggal gugatan sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi sudah menyangkut hak keperdataan para pihak atas penguasaan suatu areal. Sehingga sengketa kepemilikan merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Oleh karena itu pihak Tergugat berpendirian, terlebih dahulu harus dibuktikan oleh Penggugat apakah telah terjadi tumpang-tindih atau adakah konflik kepentingan sehubungan dengan adanya ijin Kuasa Pertambangan dan Ijin Lokasi perkebunan kelapa sawit pada areal yang sama.
Adapun pemeriksaan mengenai terbukti atau tidak terbukti adanya tumpang-tindih antara ijin Kuasa Pertambangan dan Ijin Lokasi perkebunan kelapa sawit, secara absolut merupakan kompetensi Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskannya, dan bukan kewenangan PTUN.
Terhadap gugatan pihak Penggugat maupun sanggahan Tergugat, yang kemudian menjadi amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2009/PTUN.SMD., Tanggal 10 Maret 2010, sebagai berikut:
MENGADILI :
I. Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;
II. Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ... tanggal 6 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha, atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ...tanggal 6 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha, atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal;
4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 32/G/2009/PEN. PTUN.SMD tanggal 10 Maret 2010 Tentang Perintah Kepada Tergugat Untuk Menunda Tindak-Lanjut Pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ... tanggal 6 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi terletak di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, seluas 3.843 Ha, atas nama PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal, tetap dipertahankan dan dinyatakan tetap berlaku dan berkekuatan hukum sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dalam perkara ini.”
Dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 116/B/2010/PT.TUN.JKT., tanggal 22 September 2010, menyatakan amar: “Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda”. Berlanjut pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam ptuusannya Nomor 104 K/TUN/2011, Tanggal 08 April 2011, juga menguatkan putusan sebelumnya.
Pihak Tergugat Intervensi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Juris sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang menguatkan putusan Judex Factie karena terbukti permohonan kasasi lewat waktu (14 hari) sebagaimana ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Mahkamah Agung, dan setelah dicermati alasan peninjauan kembali dalam Memori Peninjauan Kembali (huruf A, B, C angka 1-106) tidak dapat melumpuhkan putusan Judex Factie dan Judex Juris, sebaliknya Jawaban Memori Peninjauan Kembali telah menganulir Memori Peninjauan Kembali serta melengkapi argumentasi putusan Judex Factie dan Judex Juris;
“Bahwa objectum in litis diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) sehingga cacat yuridis, dimana obyek sengketa a quo diatas areal / lahan ijin perkebunan atas nama Penggugat yang belum berakhir jangka waktunya dan merupakan tindakan sewenang-wenang sehingga tidak tertib dalam penyelenggaraan negara, serta tidak menjunjung tinggi asas keterbukaan dan proporsionalitas;
“Bahwa alasan lainnya bersifat pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum Judex Juris;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: PT. Pribumi Sanga-Sanga Coal tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL tersebut;
“Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II: BUPATI KUTAI KARTANEGARA tersebut tidak dapat diterima;
Catatan Penutup SHIETRA & PARTNERS:
Apakah putusan diatas bersifat “produktif” ataukah “kontra-produktif” bagi kepentingan pihak Penggugat itu sendiri dikemudian hari? Pepatah klasik selalu lebih bijak menyampaikan: kadang perlu mengalah mundur satu langkah, demi dapat membuka ruang untuk maju beberapa langkah lebih panjang.
Sebaliknya, penggugat justru mengumandangkan “perang dingin” terhadap pihak pemerintah selaku regulator dan pemberi izin, maka dapatlah dipastikan, biaya mahal dalam gugatan tidak sebanding dengan kepastian bahwa setelah izin habis masa belaku, pemerintah tidak akan lagi memberi izin apapun terhadap seorang “musuh” yang telah “menampar” keras wajah pemerintah.
Penggugat telah “menang secara yuridis”, namun disaat bersamaan juga telah “kalah telak secara politis”. Seorang konsultan hukum akan dapat menyampaikan berbagai sisi positif dan sekaligus sisi negatif dari niat mengajukan sebuah gugatan. Pembelajaran memang selalu mahal harganya, bila tidak disertai pandangan jauh kedepan dan opini hukum yang rasional.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan