Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Pidana Menambang Pasir Tanpa Izin yang dapat Merugikan Warga & Merusak Lingkungan

LEGAL OPINION
TELAAH PUTUSAN PERKARA PIDANA PILIHAN TERBAIK DARI SEGI KOREKTIF & ELABORASI HAKIM PEMERIKSA DAN PEMUTUS
Question: Seperti apa, resiko hukum yang bisa terjadi bila menambang pasir tanpa sebelumnya mengantungi izin dari Pemda setempat?
Brief Answer: Sanksinya ancaman hukuman pidana penjara disertai denda, berdasarkan Undang-Undang dibidang Pertambangan. Yang perlu dipahami, sanksi pidana penjara serta denda tersebut, sifatnya sangat tegas diberlakukan oleh praktik di Mahkamah Agung RI, sehingga tidak dapat diremehkan terlebih bermain-main dengan kerusakan ekosistem.
Sekali ekosistem tanah dan/atau air rusak, daya dukung lingkungan maupun keberlangsungan ekonomi warga setempat terancam untuk selamanya. Oleh karenanya, sifat preventif rezim hukum terkait ekosistem, tidak dapat ditawar-tawar ketegasannya, kerena pemulihannya jauh lebih sukar ketimbang preventif.
PEMBAHASAN:
Sebagai ilustrasi konkret, tepat kiranya SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana register Nomor 1997 K/PID.SUS/2014 tanggal 7 Desember 2015, dimana Terdakwa didakwakan karena telah dengan sengaja melakukan penambangan pasir tanpa izin, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 73 Ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Berawal dari kerjasama antara Terdakwa selaku pemilik kapal PLM Sinar Baru dan mesin penyedot pasir yang sudah ada dan disimpan pada kapal tersebut, dengan memperkerjakan nahkoda kapal bersama dengan 3 Anak Buah Kapal (ABK), dengan sistim bagi hasil. Tanggal 24 Juli 2013, Nahkoda kapal bersama 3 ABK, sepakat untuk menambang pasir di serangkaian pulau Gili pandan perairan Giliraja, Kabupaten Sumenep.
Sesampainya di tempat tujuan, mereka secara bergantian menyiapkan dan mengoperasikan mesin penyedot pasir yang sudah disiapkan, dan hasil pasir yang disedot tersebut disimpan di atas kapal. Selanjutnya sekira jam 18.30 WIB komandan Kapal Polisi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan patroli, yang sesampainya di serangkaian pulau Gili Pandan perairan Giliraja Kabupaten Sumenep, didapati kapal PLM Sinar Baru yang sedang menyedot pasir kemudian menangkap kapal tersebut beserta Nahkoda dan ABK-nya.
Dari hasil penangkapan tersebut, diamankan barang bukti berupa 1 unit kapal PLM Sinar Baru, 1 unit mesin dan selang penyedot pasir, 3 M3 pasir hasil tambang, 1 lembar pas kecil dan 1 lembar sertifikat kesempurnaan. Namun terungkap, pemilik kapal maupun pihak-pihak yang terlibat tersebut melakukan kegiatan usaha penambangan pasir, tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
Keuntungan bersih rata-rata dalam setiap kali kapal PLM Sinar Baru beroperasi, yaitu Terdakwa memperoleh Rp225.000,00, pihak Nahkoda kapal memperoleh Rp105.000,00, sedangkan para ABK masing-masing Rp75.000,00. Terdakwa selaku pemilik kapal, menggeluti usaha penambangan pasir demikian yang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan, yang mana dalam satu bulannya beroperasi kurang lebih 15 kali.
Akibat perbuatan penambangan secara ilegal demikian, dinilai berdampak negatif dari aspek konservasi, aspek penelitian dan pengembangan, aspek budaya dan pariwisata serta aspek teritorial. Terhadap tuntutan yang diajukan Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 186/Pid.Sus/2013/PN.Smp. tanggal 27 November 2013, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (N.O).”
Pihak Jaksa Penuntut mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep belum membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengelolaam dan rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun Majelis Hakim tampak mengingkari keberadaan Perda Gubernur Jawa Timur Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012–2032 yang kejaksaan anggap sudah dianggap cukup untuk diberlakukan di wilayah Kabupaten Sumenep—yang notabene Kabupaten Sumenep merupakan bagian dari wilayah Jawa Timur.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan secara penuh elaborasi, yang sangat penting untuk dicermati, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum terutama hukum acara pidana. Judex Facti dalam putusannya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima, semestinya Judex Facti mempertimbangkan setiap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, apabila perbuatan Terdakwa terbukti, maka Terdakwa harus dipidana, dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti, sepenuhnya Terdakwa harus dibebaskan;
- Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti menyatakan bahwa ‘Perbuatan Terdakwa tidak dapat dijerat melanggar ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, karena harus merujuk pada ketentuan Pasal 35 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang substansinya tidak melarang kegiatan eksplorasi atau penambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan. Akan tetapi suatu kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil yang didalamnya ternyata ada kegiatan penambangan;
- Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti tersebut salah, karena telah melakukan penafsiran yang keliru. Bahwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 73 Ayat (1) Huruf (d) secara tegas menyebutkan, ‘Secara langsung atau tidak langsung dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melakukan penambangan pasir pada wilayah yang secara teknis, ekologis dan/atau bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan, dan/atau merugikan masyarakat sekitar’;
- Bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Huruf (i) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tidak dapat dijadikan tameng atau perisai untuk melindungi Terdakwa dengan alasan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilarang dalam Pasal 35 Ayat (1) tersebut, bukan merupakan kegiatan eksplorasi atau penambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pertambangan, sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti;
- Bahwa selanjutnya kekeliruan yang dilakukan Judex Facti dalam pertimbangannya dengan menyatakan bahwa kegiatan pertambangan yang dimaksud dalam Pasal 35 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, hanya merupakan kegiatan samping yang dilakukan dalam suatu wilayah yang memiliki ijin pemanfaatan, sedangkan yang dibuktikan Terdakwa adalah murni perbuatan penambangan pasir, yang seharusnya dijerat dengan ketentuan undang-undang lainnya. Alasan pertimbangan tersebut kurang tepat dan beralasan, sebab pada dasarnya di wilayah manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia, dilarang melakukan penambangan apapun termasuk penambangan pasir, emas, dan sebagainya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Kesalahan Terdakwa adalah melakukan penambangan pasir tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 186/Pid.Sus/2013/PN.Smp. tanggal 27 Nopember 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
“Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem pantai dan laut serta pencemaran lingkungan;
Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tersebut;
“Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 186/Pid.Sus/2013/PN.Smp. tanggal 27 Nopember 2013;
“MENGADILI SENDIRI:
1. Menyatakan Terdakwa MOH. AMIN bin SAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Turut serta melakukan penambangan pasir yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya’;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan