16 Agustus, 2018

WAJIB MILITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

ARTIKEL HUKUM
Conscientious Objection
(Menolak Wajib Militer karena Alasan Nurani)
Tampaknya hampir pada konstitusi setiap negara, mengandung amanat agar pertahanan negara sebagai suatu kewajiban serta tanggung-jawab moril para warga negaranya. Di beberapa negara, tugas demikian sifatnya diwajibkan oleh hukum melalui “wajib militer” dengan tujuan bahwa setiap warganya dipersiapkan untuk dinas dalam angkatan bersenjata, manakala dianggap perlu oleh pemerintah nasional. Bukan berarti tiada escape clause, sebab sebagian besar negara dengan “wajib militer”, memasukkan dalam hukum nasional mereka “hak untuk menolak memanggul senjata”, yaitu keberatan karena alasan nurani dan “dinas alternatif”. (Hans Born, dkk., Pengawasan Parlemen dalam Sektor Keamanan: Asas, Mekanisme dan Pelaksanaan, Penerjemah: J. Soedjati Djiwandono, Penerbit: Inter-Parliamentary Union Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Dicetak Edisi Terjemahan Indonesia: CSIS, Jakarta, 2005, hlm. 199)
Beberapa negara masih terus memelihara budaya wajib militer demikian, sekalipun budaya militeristik dalam tren terkini mulai ditantang di berbagai negara di seluruh belahan dunia, akibat perubahan paradigma konflik bersenjata menuju era negara pembangunan. Beberapa negara telah menghilangkan atau bermaksud menghapus wajib militer dimasa dekat. Bahkan, Prancis, negara yang semula “menemukan” wajib militer dalam sejarah modern, telah menghilangkannya pada tahun 2001. Beberapa pihak meramalkan, akhir dari tentara massal, dan bahwa itu akan digantikan oleh pasukan sukarela yang kecil, dengan teknologi tinggi (high-tech), serta mobile. (ibid, hlm. 199—200)
Dalam kebanyakan kasus, hukuman untuk menolak wajib militer (wamil), adalah penjara. Namun demikian, prajurit-prajurit wamil adalah juga warga negara (sipil yang berseragam) dan kehadiran mereka membantu mencegah agar angkatan bersenjata tidak menjadi “negara dalam negara”. Wajib militer dengan begitu dapat juga dianggap sebagai kaitan demokratis dengan masyarakat dan angkata bersenjata. (ibid, hlm. 200)
Bagi negara-negara dengan budaya wamil, tampaknya bersumber dari alasan pragmatis, bahwa umumnya, pasukan wamil “berbiaya” lebih murah daripada pasukan sukarela (volunteer armies) karena gaji mereka jauh lebih rendah daripada gaji prajurit sukarela. Wamil mengumpulkan semua orang dari beragam latar-belakang pendidikan maupun pengalaman kerja anggota masyarakat, ke dalam lingkungan angkatan bersenjata yang sangat berbeda budayanya, mulai dari seorang akuntan, insinyur, hingga ke tukang atau bahkan petani. Angkatan bersenjata tampaknya dapat memanfaatkan kualifikasi mereka dengan baik, termasuk selama misi-misi perdamaian—dimanapun prajurit wamil dapat terlibat didalamnya—dimana angkatan bersenjata menyumbang pada pengembangan prasara dan lembaga-lembaga di negara-negara pasca konflik. (ibid, hlm. 202)
Mengapa budaya wamil kemudian hendak diakhiri? Hasil studi terhadap berbagai negara, menunjukkan alasan-alasan utama berikut: (ibid, hlm. 202)
- selama 25 tahun terakhir, terutama sesudah akhir Perang Dingin pasca Perang Dunia II, angkatan bersenjata banyak negara telah menjadi semakin kecil dan ini telah berakibat lebih kecilnya proporsi tentara wajib militer yang diperlukan untuk masuk dinas militer (yang pada gilirannya seringkali menyebabkan kekecewaan publik tentang perluasan yang tidak adil dari beban wajib militer). Negara-negara di kawasan Euro-Atlantik khususnya telah mengurangi angkatan bersenjata mereka.
- Tren angkatan bersenjata semakin menjadi lebih profesional dan mulai bergantung pada teknologi maju yang mulai menggantikan peran manusia. Seringkali latihan yang lama diperlukan sebelum para prajurit mampu menangani sistem persenjataan yang kompleks dan modern. Karena prajurit wajib militer umumnya tidak berdinas cukup lama untuk mengenal sistem-sistem yang kian kompleks demikian, kemiliteran cenderung mengandalkan semakin banyak prajurit profesional sukarela.
- Misi-misi perdamaian memerlukan tidak hanya keterampilan-keterampilan militer dasar, tetapi juga keterampilan bernegosiasi dan keterampilan-keterampilan lain. Banyak prajurit wamil berdinas terlampau singkat untuk memperoleh tingkat keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan operasi-operasi pendukung perdamaian yang kompleks di negara-negara pasca konflik.
- Di beberapa negara, konstitusi nasional mereka membatasi penggunakan prajurit wamil untuk pertahanan wilayah nasional, dan melarang penggelaran prajurit wamil di luar negeri.
Perlu juga diketahui, dalam dinas militer, suatu hierarkhi yang tidak formal seringkali ada antara prajurit wamil tua dan anggota wamil yang lebih muda, dimana wamil yang telah senior dari pengalaman dan pelatihan militer, diharap akan mengajar para anggota wamil yang lebih muda, perihal aturan-aturan dan tradisi militer. Namun akibatnya, mulai terbentuk struktur sosial dalam kemiliteran wamil. Dalam banyak kasus, tidak jarang dijumpai anggota wamil yang telah senior justru menyalah-gunakan hierarkhi informal demikian demi keuntungan pribadi mereka sendiri, seperti memaksa yang lebih muda untuk mengambil-alih tugas atau mengganggu mereka. Tidak juga jarang terjadi, situasi dimana prajurit wamil yang lebih muda harus berhadapan dengan gangguan, kekerasan fisik, dan intimidasi (bullying). Menurut European Council of Conscript Organization (ECCO), gangguan demikian merupakan salah satu dari masalah utama bagi prajurit wamil muda, seringkali luka permanen atau bahkan kematian hingga kasus terjadinya bunuh diri. Demi perlindungan prajurit wamil dan reputasi dinas militer, gangguan harus dicegah dengan menerapkan kontrol ketat berupa pengawasan para perwira. Begitu pula peran lembaga-lembaga pengawas internal maupun eksternal, perlu mengambil sikap tegas seperti menggugat kasus-kasus esktrem guna mengembalikan aturan-aturan di dalam dinas militer. (ibid, hlm. 202.)
Perlu juga untuk kita akui, beberapa warga mempersoalkan tugas mereka untuk mempertahankan tanah air atas dasar perintah-perintah moral, semisal agama (‘jangan membunuh’), atau keyakinan pribadi (seperti prinsip non-violence). Sebagai akibatnya, tidak jarang orang-orang ini menderita hukuman keras, termasuk hukuman mati, semata hanya karena tidak menurut perintah-perintah negara. (ibid)
Selama pertengahan kedua dari abad yang lalu, gagasan tentang hak untuk menolak masuk angkatan bersenjata dan memanggul senjata, telah muncul dan diterima secara luas. Dalam sejumlah negara, bahkan dikukuhkan dalam hukum. Kecenderungan ini terjadi bersamaan dengan akhir wajib dinas militer di negara-negara tertentu (Inggris, Jerman, Irlandia, Belanda, Belgia, Luxemburg, Perancis, Spanyol, Italia, dan Portugal). (ibid)
Adapun perhihal konsepsi yang lebih maju, ialah diperkenalkannya Conscientious Objectors (COs), yang dapat dimaknai sebagai orang yang menentang memanggul senjata atau yang berkeberatan atas setiap jenis latihan dan dinas militer. Meskipun semua orang itu (objectors) mengambil posisi mereka atas dasar hati nurani, mereka mungkin memiliki berbagai alasan keagamaan, filosofis hidup, tradisi keluarga dan sosial, atau hingga alasan politis untuk kepercayaan mereka. (ibid, hlm. 202—203)
Dengan mulai meluas dan diterimanya konsep CO yang semakin terbiasa, parlemen beberapa negara memutuskan untuk menetapkan perundang-undangan dalam keadaan apa saja, warga negara yang dipanggil untuk wamil, dapat menghindari kewajiban itu. Hal demikian terjadi pada praktik kemiliteran di AS dan semua pemerintahan di Eropa Barat, dengan Yunani sebagai yang terakhir mengadopsi pengakuan status CO pada tahun 1997. (ibid, hlm. 203)
Sementara di negara-negara dimana CO tidak / belum diakui, mereka biasanya terbuka untuk dituntut karena menolak wamil dikategorikan sebagai desersi atau pengkhianatan, dua kejahatan yang biasanya melibatkan hukuman sangat berat. Di negara-negara lain, ada kategori kriminalisasi khusus (sebagai ‘tetap tidak taat’) dan biasanya ditentukan dalam kode etik militer nasional masing-masing. (ibid)
Dibelakang hari, barulah CO mulai diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Bulan April 2000, dengan mengikuti prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam resolusinya 1998/77, Komisi PBB untuk HAM yang menetapkan tanpa pemungutan suara resolusi 2000/34 yang mengakui hak setiap orang untuk keberatan dengan alasan “hati nurani” atas kewajiban dinas militer sebagai pelaksanaan yang sah dari hak akan kebebasan berpikir, sebagaimana digambarkan dalam Universal Declaration of Human Rights maupun The International Covenant on Civil and Political Rights. (ibid)
Tahun 1993, Komite PBB untuk HAM telah mengakui bahwa CO adalah suatu hak yang berasal dari Pasal 18 dari Covenant: “Sepanjang kewajiban menggunakan kekuatan yang mematikan mungkin secara serius bertentangan dengan kebebasan hati nurani dan hak untuk menyatakan agama atau kepercayaan orang.” Komite PBB telah menyatakan lebih lanjut, bahwa: “Bila hak ini diakui hukum atau praktek, harus tidak ada pembedaan diantara CO atas dasar hakekat kepercayaan mereka; begitu pula, harus tidak ada diskriminasi terhadap CO karena mereka telah gagal melaksanakan dinas militer.” (ibid, hlm. 203—204)
Resolusi Komisi PBB tentang HAM 1998/77:
Conscientious Objection terhadap Dinas Militer
Mengingat bahwa itu diakui dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights bahwa setiap orang mempunyai hak akan hidup, kebebasan, dan keamanan orang, maupun hak akan kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama, dan hak untuk tidak menderita diskriminasi.
Mengakui bahwa conscientious objection atas dinas militer berasal dari prinsip-prinsip dan alasan-alasan hati nurani, termasuk keyakinan mendalam, yang timbul dari motif keagamaan, moral, etis, dan kemanusiaan, dan motif-motif serupa.
1. Menarik perhatian pada hak setiap orang untuk mempunyai conscientious objection atas dinas militer sebagai pelaksanaan yang sah dari hak akan kebebasan pikiran, hati-nurani, dan agama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dari Universal Declaration of Human Rihgts dan Pasal 18 dari International Covenant on Civil and Political Rights.
2. Menyambut baik kenyataan bahwa beberapa negara menerima tuntutan conscientious objection sebagai sah tanpa penyelidikan.
3. Mengajak negara-negara yang tidak mempunyai sistem seperti itu untuk mendirikan badan-badan pembuat keputusan independen dan tidak memihak dengan tugas untuk menentukan apakah suatu conscientious objection dipegang sungguh-sungguh dalam suatu kasus khusus, dengan memperhitungkan persyaratan tidak melakukan diskriminasi diantara CO atas dasar sifat kepercayaan-kepercayaan mereka yang khusus.
4. Mengingatkan negara-negara dengan sebuah sistem wajib dinas militer, dimana ketentuan seperti itu telah dibuat, akan rekomendasinya agar mereka menyediakan untuk CO berbagai bentuk dinas alternatif yang sesuai dengan alasan-alasan untuk conscientious objection, yang bersifat non-tempur (non-combantant) atau sipil sifatnya, untuk kepentingan umum dan tidak bersifat menghukum.
5. Menekankan bahwa negara-negara hendaknya mengambil langkah-langkah yang perlu untuk tidak menyerahkan CO ke penjara dan hukuman yang diulangi karena gagal melaksanakan dinas militer, dan mengingat bahwa tidak seorang pun akan dapat dikenai hukuman atau dihukum lagi karena suatu pelanggaran untuk mana dia akhirnya sudah dihukum atau dibebaskan sesuai dengan hukum dan prosedur pidana masing-masing negara.
Kebanyakan negara-negara yang mengakui status CO, menetapkan dengan hukum suatu dinas nasional untuk dapat dilaksanakannya sebagai alternatif dinas militer. Dinas alternatif demikian, dapat mengambil dua opsi cara, dalam bentuk: (ibid, hlm. 205)
- Dinas dalam angkatan bersenjata tanpa memegang senjata;
- Bekerja dalam lembaga-lembaga kesejahteraan sosial seperti rumah sakit, taman kanak-kanak, lembaga-lembaga untuk penyandang cacat, dan sebagainya, dan seringkali dalam LSM atau IGOs (organisasi antar pemerintah).
Dinas alternatif demikian, biasanya lebih lama tempo masa dinasnya, daripada dinas militer. Misalnya, di Prancis, biasanya 20 bulan sedangkan dinas militer hanya 10 bulan. Di Austria 12 bulan, sementara dinas militer hanya 7. Di Bulgaria 24 bulan, sedang dinas militer hanya antara 6 atau 9 bulan. (ibid)
Swiss merupakan satu dari sedikit negara di Eropa Barat, yang masih menerapkan wajib militer bagi warga negaranya, sebagaimana ditetapkan oleh Konstitusinya (Pasal 59.1), Hukum tentang Organisasi Militer 1995, dan Hukum Dinas Militer 1995. Wajib militer tersebut berlaku untuk semua pria, dari rentang usia 2—42 tahun, dan sampai 55 tahun untuk pangkat lebih tinggi. Dinas militer berlangsung 4 bulan pada mulanya, plus 3 minggi setiap 3 tahun, disertai latihan menembak setiap tahunnya. Namun kemudian, seiring perkembangan dinamika global dengan semakin terlembagakannya peran dan fungsi PBB, Hukum tentang Dinas Alternatif yang disahkan tahun 1996, mulai mengakui hak conscientious objection karena alasan etis, moral-filosofis, dan keagamaan. (ibid)
Wamil atau tanpa wamil? Pertimbangkan dengan hati-hati semua pro dan kontra dalam konteks nasional kita sendiri. dalam hubungan itu, perlu disadari unsur-unsur indikatif yang diacu sebagaimana ulasan diatas, sampai berapa jauh hak-hak itu relevan bagi konteks nasional kita sendiri. (ibid, hlm. 206)
Bagaimanakah menyikapi prajurit-prajurit wamil yang terluka akibat perlakuan kasar ataupun perlakuan merendahkan selama bergabung dalam dinas? Untuk itu perlu tindak-lanjut bijaksana, jika prajurit anggota wamil dilaporkan terpapar penyalah-gunaan, kekesalan, atau kekerasan. Pastikan bahwa penyelidikan mendalam dilakukan dan, kalau perlu, sanksi diputuskan oleh suatu badan yang kompeten dan diterapkan segera. Lembaga semacam Ombudsman untuk Pertahanan dapat dibentuk dan diberi kuasa untuk menangani masalah-masalah perlakuan kasar atau merendahkan prajurit wamil. Dalam konteks itu pula, pastikan untuk senantiasa menghimpun informasi terkini tentang pendekatan pada masalah hak untuk tidak menyandang senjata demikian, maupun situasi legal dan praktis di negara-negara lain. (ibid)
Implikasi dari pergelaran kekuatan bersenjata yang diperlengkapi oleh anggota wamil yang dipersenjatai diluar prajurit organik, perlu dipahami bahwa hal demikian melibatkan “dana publik” yang bersumber dari pajak yang dipungut dari rakyat. Memutuskan tentang sistem persenjataan bukan hanya soal keahlian teknis dan keamanan, tetapi juga tentang memutuskan apakah dana yang ada harus dibelanjakan untuk membeli “guns or butter” (senjata ataukah mentega untuk makanan), dan jika harus dibelanjakan untuk “guns”, maka berapa banyak dan mengapa. Untuk itu pengadaan persenjataan, tidak boleh menyebabkan beban finansial bagi negara, dalam jangka pendek dan panjang, tidak terkecuali kalkulasi yang matang perihal biaya life-cycle secara keseluruhan. (ibid, hlm. 212)
Betul bahwa doktrin menyebutkan bahwa untuk menjaga perdamaian, maka kita harus siap untuk berperang. Namun kini yang kita hadapi bersama ialah “perang” melawan kebodohan, melawan kelaparan, melawan korupsi, melawan pemberontakan, melawan perang saudara, melawan kemelaratan, melawan bentrokan segregasi sosial akibat gesekan faktor ras, politik, maupun agama, hingga melawan sikap kriminil sesama warga negara internal negeri kita sendiri.
Di berbagai negara dengan budaya wamil, kini kewajiban untuk menyandang senjata telah digantikan dengan pemberian opsi bagi warga negara pria mereka untuk melakukan kegiatan sosial sesuai keterampilan dan kompetensi mereka masing-masing, daripada memaksakan seekor kera untuk terbang, atau seekor gajah untuk berenang.
Disamping itu, etos dan tuntutan dari kompetensi seorang prajurit, sudah jauh berbeda dari satu abad lampau, dimana kini seseorang yang terspesialisasi dalam profesinya yang lebih ditekankan. Adalah percuma memiliki seribu orang prajurit yang tidak terampil bertempur dan mengoperasionalkan persenjataan canggih, daripada seorang prajurit yang benar-benar memahami teknik militer dan persenjataan, disamping kemajuan teknologi telah banyak menggantikan peran manusia (seperti pesawat tempur tanpa awak yang telah banyak diterapkan negara-negara maju) hingga penggunaan wahana robotik.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM