28 Agustus, 2018

Pejalan kaki Tertabrak Hingga Meninggal Akibat Kecerobohannya Sendiri Saat Menyeberang Jalan

LEGAL OPINION
Question: Apa memang pengemudi kendaraan bermotor, yang selalu disalahkan oleh pengadilan, ketika ada pejalan kaki yang kena tabrak? Di Indonesia ini, bukan hanya pengendara yang bisa ugal-ugalan, banyak juga pejalan kaki yang melanggar atau sembrono, seperti menyeberang sembarangan di jalan yang bukan semestinya.
Brief Answer: Bila korban jiwa merupakan pejalan kaki yang tertabrak oleh pengendara kendaraan bermotor, dalam fakta persidangan ditemukan adanya faktor kelalaian dari pejalan kaki itu sendiri yang kemudian menjadi korban tertabrak, maka kejadian tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak pengendara.
Biasanya, meski pengendara dinyatakan hakim terbukti melanggar pasal pidana lalu-lintas karena lalai yang mengakibatkan korbannya tewas, namun sifatnya ialah pidana dengan “masa percobaan” selama terbukti adanya faktor kelalaian dari pihak korban itu sendiri.
PEMBAHASAN:
Terdapat kasus konkret, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI perkara pidana lalu-lintas register Nomor 317 K/Pid/2014 tanggal 7 Juli 2014, dimana Terdakwa didakwa karena telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 jo. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Mulanya Terdakwa mengendarai mobil melaju dengan kecepatan tinggi 65 km per jam dengan gigi perseneling 4, dari arah barat ke arah timur, dimana Terdakwa mengambil jalur kanan karena tujuan ke kanan dan dari jarak sekitar 3 meter Terdakwa melihat pejalan kaki yaitu seorang warga berumur 77 tahun sedang menyeberang jalan dari arah utara ke arah selatan. Karena jarak saksi korban dengan Terdakwa mengendarai mobil terlalu dekat, sehingga Terdakwa tidak konsentrasi penuh dalam mengendarai mobil tersebut.
Karena dari jarak 3 meter Terdakwa baru sadar kalau ada penyeberang jalan melintas, sehingga yang semestinya hal yang dilakukan Terdakwa mengerem, mengurangi kecepatan kendaraan, membunyikan klason mobilnya, dan juga Terdakwa seharusnya mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, yakni Terdakwa dengan mengendarai mobil menabrak pejalan kaki berumur 77 tahun yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai keterangan dalam Visum Et Repertum tertanggal 20 Agustus 2012, dengan Kesimpulan:
1. Jenazah laki-laki dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter dan berat badan empat puluh tujuh koma delapan kilogram.
2. Keluarnya darah dari hidung, mulut dan telinga akibat kekerasan benda tumpul.
3. Terdapat derik tulang pada dada sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.
4. Kelainan pada point 2 dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab lain, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
5. Saat kematian diperkirakan dua sampai enam jam dari pemeriksaan.
Terhadap tuntutan Jaksa, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 551/Pid.Sus/2012/PN.Slmn tanggal 6 Maret 2013, dengan amar sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa ROBERTUS KRIS HARTONO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA’;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.”
Dalam tingkat banding, yang menjadi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 40/PID.SUS/2013/PTY tanggal 17 Mei 2013, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 551/Pid.Sus/2012/PN.SImn. tanggal 6 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut.”
Pihak Jaksa Penuntut mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa tujuan pemidanaan memang bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.
Jaksa merujuk kaedah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1168 K/Pid/2000 tanggal 18 Desember 2000, yang memiliki pendirian hukum sebagai berikut:
“Mahkamah Agung berwenang perbaiki dan merobah tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Judex (Pengadilan Tinggi) karena Mahkamah Agung Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum yaitu Pengadilan Tinggi memperbaiki dengan cara ‘memperingan pidana’ putusan Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan dan alasan-alasan konkrit yang menjadi dasar untuk memperberat hukuman.”
Terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman sesuai tuntutan, sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa. Dimana terhadap keberatan yang diajukan Jaksa, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:
- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil ... menabrak pejalan kaki Muliki Umur 77 tahun mengakibatkan korban meninggal dunia, memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.
- Bahwa putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah terbukti lalai dalam mengemudi kendaraannya hingga mengakibatkan tertabraknya korban hingga meninggal dunia, adalah sudah tepat dan benar, dengan alasan:
- Saksi korban sudah lanjut usia ketika menyebrang jalan, tidak melihat ke kanan dan ke kiri.
- Keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa.
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM