29 Agustus, 2018

DIPAKSA TANDA-TANGAN KARENA DIANCAM / ADANYA ANCAMAN

LEGAL OPINION
Question: Jika ada faktor pemaksaan atau ancaman, sehingga seseorang sampai merasa terpaksa untuk tanda-tangan suatu surat, secara hukum itu apa ada resikonya bagi yang tanda-tangan karena telah dipaksakan itu?
Brief Answer: Kesepakatan semu yang terbit dari paksaan atau bentuk-bentuk seperti adanya ancaman, maka “cacat kehendak” demikian tidak memenuhi syarat sah perjanjian, karena terbit dari perbuatan melawan hukum. Perjanjian hanya sah, ketika tidak terjadi pelanggaran terhadap norma kepatutan maupun hukum (vide Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
PEMBAHASAN:
Terdapat contoh konkret, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 759 K/Pdt/2017 tanggal 12 Juni 2017, perkara antara:
1. MAKSI SITEPU; 2. SIMA Br. GINTING; 3. MUARA Br. GINTING; 4. RUSTINA Br. GINTING; 5. MALEMTA Br. SURBAKTI; 6. RUKIAH Br. GINTING, sebagai Para Pemohon Kasasi, semula selaku Tergugat I, III, IV, V, VI, IX; melawan
1. MATIUS GINTING; 2. ALBERT GINTING; 3. GANTI M. NURHADI GINTING; 4. ROSTINI Br. GINTING; 5. RODE Br. GINTING, selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat; dan
1. SOPIA Br. GINTING; 2. ARMA SINULINGGA; 3. DARIUS SURBAKTI; 4. YANTO PERANGIN-ANGIN; 5. KEPALA DESA NDOKUM SIROGA; 6. CAMAT KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO; 7. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARO, selaku Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, VII, VIII, X, XI, XII, XIII.
Penggugat I sampai dengan Penggugat V, berupakan bersaudara / anak kandung dari alm. Mambar Ginting, yang meninggal dunia tahun 1972 dengan istrinya alm. Sadaan Br Barus yang meninggal dunia tahun 1982. Alm. Mambar Ginting adalah anak kandung dari alm. Tampak Ginting yang meninggal dunia tahun 1962 dengan istrinya alm. Rumahi Br Surbakti yang meninggal dunia tahun 1963.
Alm. Mambar Ginting meninggalkan warisan berupa harta tidak bergerak, yaitu tiga bidang tanah perladangan dan pertapakan. Tanah perladangan Juma Simpang dikuasai oleh Tergugat I s.d. VII. Tanah Perladangan Juma Tengah telah dijual Tergugat II kepada Tergugat VIII, di hadapan Tergugat XI dan Tergugat XII tanpa sepengetahuan Penggugat I sampai dengan Penggugat V, dimana selanjutnya berdasarkan Akta Jual-Beli demikian, Tergugat XIII menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat VIII.
Tanah Pertapakan Desa Surbakti, telah dijual Tergugat IX kepada Tergugat X, di hadapan Tergugat XII. Karena Pengugat I sampai dengan Penggugat V adalah anak kandung dari alm. Mambar Ginting, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Para Penggugat dinyatakan berhak atas ketiga bidang tanah warisan tersebut.
Oleh karena tanah-tanah terperkara adalah hak dan kepunyaan Para Penggugat selaku ahli waris, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan agar segala perikatan, pengalihan hak, dan penerbitan surat-surat atas tanah-tanah objek sengketa sepanjang merugikan kepentingan Penggugat-Penggugat, dinyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum.
Yang karena tanah-tanah terperkara adalah hak dan kepunyaan Para Penggugat, maka Penggugat memohon agar Pengadilan menghukum Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat, untuk menyerahkan tanah-tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong tanpa halangan apapun guna selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas oleh Para Penggugat.
Terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Kabanjahe kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 22 Desember 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah anak Kandung alm. Mambar Ginting dengan istrinya alm. Sadaan Br Barus sekaligus ahli-waris dari alm. Mambar Ginting;
3. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.235.000,00;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri diatas kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 184/PDT/2016/PT.MDN tanggal 24 Oktober 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Bahwa benar saksi mengetahui surat perjanjian penyerahan hak milik sebidang tanah tanggal 12 Februari 1978, dan saksi ikut menanda-tangani karena dipaksa dan takut kepada Nasip Ginting yang memegang parang pada saat itu;
“Bahwa menurut saksi surat perjanjian tersebut diatas adalah tidak sah, karena hanya dibuat oleh pihak-pihak saja, tidak ikut dilibatkan Kepala Desa dan Camat untuk menanda-tanganinya sebagai pihak yang ikut mengetahui;
“Martin Ginting sebagai Penggugat I / Pembanding I belum dewasa menurut hukum pada waktu menanda-tangani surat tersebut karena masih berusia 17 tahun;
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari para pembanding semula Para Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Tanggal 22 Desember 2015 Nomor 32/Pdt.G/2015/PN.KBj yang dimohonkan Banding tersebut dengan menambah Petitum Para Penggugat / Pembanding yang harus dikabulkan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian sebagian;
2. Menyatakan dalam Hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah anak kandung dari alm. Mambar Ginting dengan isterinya Persadaan Br. Barus sekaligus ahli-waris dari alm. Mambar Ginting;
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V ahli-waris dari alm. Mambar Ginting yang berhak mewarisi tanah-tanah Perladangan Terperkara;
4. Menyatakan dalam Hukum bahwa:
- Satu bidang Tanah Perladangan Juma Simpang SMP;
- Satu bidang Tanah Perladangan Juma Tengah;
- Satu bidang Tanah Pertapakan Desa Surbakti adalah Hak;
... kepunyaan Penggugat I sampai dengan Penggugat V;
5. Menyatakan dalam Hukum bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat X atau orang lain yang memperoleh Hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah-tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa halangan apapun, guna selanjutnya dapat diusahai dengan bebas oleh Penggugat-Penggugat;
7. Menyatakan dalam Hukum bahwa segala perikatan, pengalihan Hak dan penerbitan surat-surat atas tanah-tanah terperkara sepanjang merugikan kepentingan Penggugat-Penggugat dinyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan Hukum;
8. Menyatakan dalam Hukum bahwa sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat VIII yang diterbitkan oleh Tergugat XIII, dinyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan Hukum;
9. Menghukum Tergugat XI, XII, dan Tergugat XIII untuk mematuhi Putusan ini;
10. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.”
Para Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, dengan pokok keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan keberadaan Sertifikat Hak Milik atas nama Perik Beru Karo Nomor 217 Tanggal 6 Desember 1996 (ibu dari Turut Tergugat I, Tergugat III, IV, V, IX / ibu mertua dari Tergugat I dan Tergugat VI), atas tanah objek perkara Juma Simpang.
Sejak penguasaan orang tua Turut Tergugat I, Tergugat III, IV, V dan IX / ibu mertua Tergugat I dan Tergugat VI sejak tahun 1965 sampai kepada Surat Penyerahan tahun 1978 dan penerbitan sertifikat tanah tahun 1996, sampai dengan sekarang tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan selama jangka waktu ± 20 (dua puluh) tahun terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Perik beru Karo, sehingga bila merujuk ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etiket baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa punya hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan maupun tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut.”
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan yang penting untuk dicermati, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa telah diakui oleh Tergugat III, IV, V dan IX pada tahun 1965 telah terjadi pembagian waris Tampak Ginting untuk ketiga anaknya, dan objek sengketa Nomor 1, 2, 3 yaitu 3 bidang tanah adalah bagian warisan untuk Mambar Ginting (orang tua Para Penggugat);
- Bahwa terhadap surat perjanjian penyerahan hak milik atas sebidang tanah tanggal 12 Februari 1978 antara istri Mambar Ginting dan anaknya Penggugat I kepada Nasib Ginting yang dilakukan setelah Mambar Ginting meninggal, dari segi prosedur terdapat ancaman dari pihak Nasib Ginting dengan memegang parang, sehingga membuat takut dan terpaksa menanda-tangai surat tersebut;
- Bahwa dari segi isi surat, berbeda dengan judul surat dimana judul surat adalah ‘Penyerahan hak Milik Atas Sebidang Tanah’, padahal isinya berupa dua bidang tanah dengan batas-batas tanah yang berbeda satu sama lain;
- Bahwa dalam surat tersebut juga tidak dijelaskan alasan penyerahan dua bidang tanah tersebut, tidak dilakukan oleh/di hadapan pejabat Desa atau Camat, serta tidak ada pendukung penerimaan uang seandainya hal tersebut dibeli atau diganti-rugi;
- Bahwa oleh karena itu terbukti penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat I s/d X, adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MAKSI SITEPU, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MAKSI SITEPU, 2. SIMA Br. GINTING, 3. MUARA Br. GINTING, 4. RUSTINA Br. GINTING, 5. MALEMTA Br. SURBAKTI, 6. RUKIAH Br. GINTING tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM