06 Agustus, 2018

KEWAJIBAN PENGUSAHA & PEKERJA BILA PERUSAHAAN PINDAH KE LAIN KOTA

LEGAL OPINION
TELAAH KASUS, PENGGUGAT & TERGUGAT SAMA-SAMA BERSALAH
Question: Gimana aturan hukumnya yang menjadi kewajiban masing-masing, antara pihak perusahaan dan pihak karyawan, bila seandainya pabrik perusahaan di satu kota tutup lalu pindah ke lain kota yang berjauhan provinsinya dari tempat semula perusahaan beroperasi?
Brief Answer: Bila perusahaan menutup usahanya untuk pindah ke tempat lain, maka pihak Pengusaha wajib memberi surat perintah mutasi (dan/atau surat panggilan masuk bekerja dari tempat kerja barunya) bagi sang Pekerja, sementara sang Pekerja memiliki kewajiban untuk menyatakan “kesediaan” atau “ketidak-sediaannya”.
Hanya ketika sang Pekerja menolak mutasi akibat penutupan perusahaan demikian, maka itulah yang disebut dengan pilihan untuk menggunakan opsi PHK (pemutusan hubungan kerja) diri sendiri disertai dengan hak untuk menuntut kompensasi pesangon. Sehingga, tutupnya perusahaan yang pindah ke tempat lain, tidak otomatis dimaknai sebagai PHK sepihak.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah cerminan kasus yang cukup representatif, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 63 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 8 Juni 2017, perkara antara:
- Ir. H. SINURAT, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula selaku Penggugat; melawan
- PT. IMPACT INDONESIA, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat.
Penggugat bekerja pada Tergugat terhitung sejak tahun 1978, dimana pada awalnya Tergugat berkantor di Jakarta, namun pada tanggal 5 Juli 2012 Tergugat menerbitkan surat pemberitahuan kepada Penggugat tentang penutupan kantor di Jakarta terhitung tanggal 1 Agustus 2013 dan menyampaikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan akan disatukan ke Surabaya.
Tanggal 21 Mei 2013, Tergugat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penggugat tentang penghentian transfer gaji terhitung tanggal 30 Mei 2013, dikarenakan Tergugat beralasan Penggugat dari bulan Mei 2010 sudah tidak aktif bekerja, padahal faktanya Penggugat masih bekerja dan memberikan order dari pelanggan ke Tergugat, dimana upah Penggugat diberikan hanya sampai bulan Mei 2013. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya, hanya diinformasikan pada bulan yang sama dimana gaji terakhir diberikan.
Tanggal 4 Juli 2013, Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat perihal dana pesangon yang meminta Penggugat untuk menanda-tangani surat pengunduran diri beserta perhitungan pesangon pengunduran diri. Penggugat merasa hal demikian merupakan suatu “pemaksaan” yang melanggar hukum ketenagakerjaan.
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Juni 2015, dengan amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti sakit terus-menerus (berkepanjangan) selama 12 bulan atau lebih, serta tidak terbukti mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan, maka tuntutan Penggugat supaya hubungan kerja dinyatakan putus berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, dinyatakan ditolak. Adapun alasan PHK yang tepat untuk menyatakan putusan hubungan kerja Penggugat, akan dipertimbangkan dibawah ini;
“Menimbang, bahwa memperhatikan sikap masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat tidak menyatakan bersedia pindah ke Surabaya, dan Tergugat tidak mengajak Penggugat pindah ke Surabaya, Majelis Hakim berpendapat bahwa para pihak telah dengan sengaja membiarkan hubungan kerjanya mengambang.
“Sesuai dengan fakta tersebut, maka dengan mempertimbangkan keadialan yang tepat bagi kedua belah pihak, majelis hakim menyatakan hubungan kerja Penggugat putus karena Tergugat telah menutup kantornya di Jakarta. Menurut Majelis Hakim, kaiau Penggugat ingin diakui tetap bersedia bekerja pada Tergugat, Penggugat harus pindah atau menyatakan bersedia pindah ke kantor Tergugat di Surabaya;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat  sejak Juni 2013;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sebesar Rp371.450.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Dalam tingkat kasasi, yang menjadi pertimbangan hukum serta amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 843 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 4 Februari 2016 adalah sebagai berikut:
“Bahwa ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (yang mewajibkan pemberian pesangon 2 kali ketentuan PHK normal), tidak beralasan diterapkan dalam perkara ini karena sesuai fakta hukum berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penilaian atas alat bukti Judex Facti telah benar mempertimbangkan dan menerapkan hukum;
“Bahwa fakta hukum yang terbukti dalam perselisihan PHK, menutup perusahaan di Jakarta sejak tanggal 1 Agustus 2013 dan pindah ke Surabaya, Penggugat tidak menyatakan bersedia pindah, demikian pula Tergugat tidak memerintahkan Penggugat pindah, kedua belah pihak telah melakukan kesalahan, yaitu tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;
MENGADILI :
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. H. SINURAT, tersebut.”
Pihak Pekerja mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan pokok keberatan bahwa pihak perusahaan selain tidak bisa menunjukkan kerugian perusahan sehingga menutup perusahaan, juga tidak pernah merundingkannya kepada Pekerja terkait rencana pemutusan hubungan kerja, melainkan melakukan tindakan berupa serta-merta menghentikan gaji secara sepihak.
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak didahului pemberian surat peringatan serta tanpa adanya keputusan pengadilan, melainkan dengan sepihak menghentikan pemberian gaji. Sang Pekerja dalam gugatannya dengan demikian mencampur-adukkan antara “perusahaan yang tutup” dengan “PHK sepihak”, meski kedua konsepsi tersebut sejatinya memiliki konsekuensi yurudis masing-masing.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 26 Oktober 2016, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris dalam perkara a quo tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa novum-novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga tanggal 1 Juli 2015, 30 Juli 2015, serta 7 Agustus 2015 dibuat setelah adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga tidak bisa disebut novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada prinsipnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Facti dan Judex Juris dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. H. SINURAT tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ir. H. SINURAT, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM