27 Agustus, 2018

Sepanjang Gaji masih Diatas UMR, Pekerja Tidak dapat Tuntut Kenaikan Upah

LEGAL OPINION
GUGATAN PHK TIDAK DAPAT BERLANJUT DENGAN GUGATAN PERSELISIHAN HAK
Question: Bila dulunya pernah ada gugatan PHK, dan sudah diputuskan pengadilan yang mengukuhkan PHK, lalu apa masih bisa pegawai kembali menggugat, dengan alasan dahulu saat masih kerja dirinya ada kekurangan upah yang masih belum dibayar perusahaan?
Brief Answer: Segala hak-hak normatif terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), selesai saat dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) perkara sengketa PHK. Sengketa hak normatif demikian tidak dapat dipecah dalam gugatan terpisah dengan gugatan “perselisihan PHK”, sekalipun kekurangan upah merupakan klasifikasi “perselisihan hak”.
Namun akan menjadi kompleks, ketika gugatan pembatalan PHK dikabulkan pengadilan, lalu Pengusaha dihukum untuk memekerjakan kembali Pekerja, maka isu perihal kekurangan pembayaran upah ada kemungkinan tidak tersentuh oleh pemeriksaan Majelis Hakim. Dalam perjalanan selanjutnya, ketika hubungan tidak lagi harmonis, secara politis pihak Pengusaha dapat menggunakan daya tekan berupa kebijakan “tanpa kenaikan gaji” selama Pekerja tersebut masih bekerja. Ketika itu yang kemudian terjadi, sengketa benar-benar menjelma “benang kusut”.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah kasus konkret, sebagamaan tepat kiranya SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 128 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 13 Desember 2016, perkara antara:
- PT. BANK OCBC NISP, Tbk., sebagai Peninjauan Kembali, semula selaku Tergugat; melawan
- 48 orang Pekerja, selaku Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat.
Para Penggugat merupakan karyawan Tetap yang sudah mengabdi di perusahaan Tergugat dengan masa kerja seluruhnya paling sedikit 12 Tahun,  di bagian Office Boy, Driver, dan Security atau disebut juga bagian Non Staff. Pada bulan Agustus 2013, Para Penggugat mengadakan aksi unjuk rasa menuntut perlakuan yang sama atas kenaikan upah (tanpa diskriminasi). Atas aksi demo tersebut, Para Penggugat mendapat perlakuan pembalasan dari Tergugat berupa:
- Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Efisiensi, sebagaimana terbukti pada putusan dalam Perkara Nomor 42/G/2014/PHI.PN.Bdg, tertanggal 20 Oktober 2014;
- Selain di-PHK, juga tidak mendapat kenaikan Upah untuk Tahun 2013 hingga tahun 2015. Sedangkan kenaikan upah untuk karyawan lainnya, telah mendapat kenaikan hingga mencapai 15 % atau lebih untuk setiap tahunnya.
Perlakuan terhadap Para Penggugat berupa tidak mendapat kenaikan upah yang sama dengan karyawan lainnya sejak tahun 2013, dinilai sebagai bentuk diskriminasi. Tergugat menolak untuk berunding, sehingga permasalan ini diajukan melalui Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, dengan Anjuran agar pihak perusahaan dapat memberi kenaikan upah (nilainya kenaikan upah sama dengan yang diberikan kepada karyawan / pekerja yang aktif) terhitung sejak kurun waktu Tahun 2013.
Terhadap tuntutan kenaikan upah, meski sebenarnya Majelis Hakim dalam gugatan terpisah sebelumnya perkara Nomor 42/G/2014/PHI/PN.Bdg, tanggal 20 Oktober 2014, telah membuat pertimbangan hukum serta amar, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa oleh karena upah Para Penggugat Rekonvensi ternyata sudah diatas upah minimum yang ditetapkan Pemerintah, maka kenaikan upah yang dituntut Para Penggugat Rekonvensi bukanlah suatu hak yang bersifat Normatif, sehingga tuntutan kenaikan upah Para Penggugat Rekonvensi untuk Tahun 2014 yang sudah diatas Normatif haruslah atas dasar perundingan dan kesepakatan antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat menempuh upaya hukum.”
MENGADILI :
- Memerintahkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (PT. BANK OCBC NISP, Tbk) untuk mencabut kembali surat Keputusan Nomor ... , tentang Skorsing, tertanggal 9 Desember 2013;
- Memerintahkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (PT. Bank OCBC NISP, Tbk) untuk mempekerjakan kembali Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sesuai tugas dan jabatannya masing-masing, sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.”
Tergugat juga tidak memiliki panduan yang tetap sebagai acuan untuk kenaikan upah, karena dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan Tergugat untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Tergugat tidak mengatur mengenai struktur dan skala kenaikan upah, mengakibatkan sejak tahun 2013 sampai diajukannya gugatan ini tidak pernah mengalami kenaikan.
Sementara dalam bantahannya pihak Pengusaha mendalilkan, putusan Pengadilan Hubungan Industrial perkara Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG tanggal 20 Oktober 2014, yang menolak gugatan permohonan PHK oleh perusahaan Tergugat, telah dimohonkan Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tertanggal 31 Maret 2015, yang amarnya: “Kabul Kasasi”. Artinya Mahkamah Agung R.I. telah mengabulkan permohonan Kasasi PT. Bank OCBC NISP. Adapun petitum pada Kasasi yang dimohonkan oleh PT. Bank OCBC NISP, adalah:
- Menyatakan Penggugat berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat, karena efisiensi sebagaimana pada Pasal 164 ayat 93) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan Para Penggugat terputus hubungan kerjanya dengan Penggugat sejak dibacakan Putusan dalam Persidangan;
- Menghukum Penggugat membayar uang kompensasi sebagaimana pada Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Para Tergugat.”
Sehingga, dengan demikian terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014, hubungan kerja Para Penggugat berakhir sesuai pembacaan putusan perkara Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG pada tanggal 20 Oktober 2014.
Terhadap gugatan maupun bantahan demikian, Pengadilan Hubungan Industrial Bandung kemudian menjatuhkan putusan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 11 Maret 2016, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus, maka termasuk tentang kenaikan gaji setiap tahunnya, sehingga walaupun di dalam PKB tidak diatur secara tegas tentang hak karyawan yang masih dalam masa skorsing, maka semuanya haruslah tunduk dan patuh pada Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yaitu kewajiban Tergugat adalah membayar hak-hak Para Penggugat selama diskorsing karena secara hukum hubungan kerjanya belum terputus dengan Tergugat, sehingga hak-haknya tidak boleh dibedakan dengan karyawan yang masih aktif bekerja karena faktanya Para Penggugat masih ingin bekerja setelah melakukan pekerjaan setelah melakukan unjuk rasa tertanggal 26 s/d 28 Agustus 2013, tetapi setelah itu diperintah Tergugat untuk mengikuti pelatihan yang dalam waktu bersamaan posisi Para Tergugat sudah diganti oleh karyawan baru dari perusahaan alih daya atau (outsourcing) dan kemudian Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dengan alasan efisiensi, sehingga surat skorsing diterbitkan keinginan dari Para Penggugat tetapi merupakan keputusan dari Tergugat yang membawa konsekwensi hukum selama surat skorsing belum dicabut maka Para Penggugat masih merupakan karyawan Tergugat dengan hak-haknya haruslah disamakan dengan karyawan lainnya tanpa ada perbedaan diskriminasi, yaitu terbukti karyawan setiap tahun di lingkungan perusahaan PT. Bank OCBC NISP dari periode 2013 hingga tahun 2015 mendapat kenaikan upah (bukti P-34 s/d P-39) sedangkan Para Penggugat tidak mendapat kenaikan upah (bukti T-8.1 s/d T.47), sehingga haruslah Para Penggugat pun menerima kenaikan upah sejak tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015;
“Menimbang, ... telah terbukti Tergugat telah melakukan diskriminasi mengenai upah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ... , maka apabila karyawan yang lain naik upah tidak dibedakan dengan Para Penggugat yang seharusnya menerima kenaikan upah sebagaimana bukti P-34 s/d bukti P-39, karena status skorsing tidak merubah status hubungan kerja sebelumnya;
“Menimbang, ... upaya perundingan telah dilakukan oleh Para Penggugat secara patut dengan membuat surat kepada Tergugat dan pihak Tergugat menolaknya maka harus dinyatakan perundingan bipartite telah gagal sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ‘apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka perundingan Bipartit dianggap gagal.’ jo. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 31/MEN/XII/2008 tentang pedoman penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan Bipartit menegaskan: ‘dalam hal salah satu pihak telah meminta perundingan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung-jawab dibidang Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan’, oleh karena itu beralasan hukum gugatan a quo yang telah dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi tentang kenaikan upah tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 telah memenuhi Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar Kenaikan upah para Penggugat dengan perincian kekurangan upah tahun 2013 seluruhnya sebesar Rp204.864.019,00; tahun 2014 seluruhnya sebesar Rp225.232.822,00; dan tahun 2015 seluruhnya sebesar Rp241.712.466,00 seluruhnya selama 3 (tiga) tahun berjumlah Rp671.809.307,00 dengan perhitungan sebagai berikut; ...;
3. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan mengajukan bukti Novum berupa telah dibayarkannya kompensasi pemutusan hubungan kerja berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 31 Maret 2015, yang amarnya antara lain menyebutkan “hubungan kerja antara Penggugat (PT. Bank OCBC NICP, Tbk) dengan Para Tergugat putus, dan Para Tergugat memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.”
Dengan kata lain, seluruh hak-hak normatif pihak Pekerja telah selesai dalam gugatan perkara PHK. Pihak Pengusaha mendalilkan, peninjauan kenaikan upah didasarkan pada hasil penilaian kerja karyawan yang bersangkutan yang dilakukan setiap tahunnya. Sedangkan besaran kenaikan upah merupakan wewenang mutlak pihak perusahaan. Pekerja tidak mempunyai kapasitas dan wewenang untuk “memaksa” perusahaan menetapkan kenaikan gaji tanpa melalui proses penilaian kerja terlebih dahulu.
Kenaikan upah di lingkungan kerja perusahaan didasarkan pada hasil penilaian kerja masing-masing. Ada kriteria tambahan untuk kenaikan gaji penilaian kerja perorangan. Karena hasil penilaian sebagai dasar kenaikan upah, maka ada karyawan yang mendapat kenaikan gaji dan ada karyawan yang tidak mendapat kenaikan gaji. Gaji para Penggugat juga masih diatas Upah Minimum Regional setempat.
Faktanya, Para Penggugat dalam status “skorsing dalam rangka menuju PHK”, sehingga sistem rating atau penilaian kerja tidak diberlakukan kepada Para Penggugat. Rating kerja hanya diberlakukan kepada karyawan yang masih aktif bekerja, karena rating kerja merupakan pencapaian kinerja.
Para Termohon Peninjauan Kembali tidak bekerja dan tidak melakukan pekerjaan apapun, karena “diskorsing menuju PHK”, maka Para Penggugat tidak mendapat penilaian kerja sebagai syarat untuk mendapat kenaikan gaji seperti karyawan lainnya yang masih aktif bekerja.
Didalilkan pula, bahwa adalah keliru ketika Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan Para Penggugat tetap berhak mendapat kenaikan gaji, dengan alasan karena terbitnya skorsing bukan keinginan Para Penggugat dan belum dicabut, sehingga mereka masih berstatus sebagai karyawan. Perusahaan tetap membayar Upah Proses semasa skorsing, dalam rangka patuh pada aturan perihal Upah Proses, dan tidak dapat dimaknai lain.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 20 September 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa ternyata benar antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali telah timbul perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 31 Maret 2015, yang menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali karena efisiensi sesuai ketentuan Pasal 164 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003;
2. Bahwa ternyata pada tanggal 13 Oktober 2015 para pekerja / Para Termohon Peninjauan Kembali menggugat kembali Pengusaha / Pemohon Peninjauan Kembali di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial yang sama pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, dengan tuntutan kekurangan pembayaran upah tahun 2013, 2014, dan 2015;
3. Menimbang sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja / buruh dan pengusaha;
4. Menimbang berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang a quo bahwa dengan telah dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengadilan tanggal 31 Maret 2015, dan gugatan perselisihan hak diajukan tanggal 13 Oktober 2015, maka hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha telah berakhir, sehingga kewajiban pengusaha untuk membayar kekurangan upah seandainya terbukti kepada para pekerja tidak beralasan hukum dan tepat menyatakan gugatan para pekerja / Termohon Peninjauan Kembali, harus ditolak;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah benar dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung yang berkekuatan hukum tetap terdapat kekhilafan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BANK OCBC NISP, Tbk, tersebut dan membatalkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 11 Maret 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
“Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BANK OCBC NISP, Tbk, tersebut;
“Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 11 Maret 2016;
“MENGADILI SENDIRI
Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM