Pidana Percobaan Pemerkosaan terhadap Anak Dibawah Umur oleh seorang Remaja

LEGAL OPINION

Question: Kalau ada orang yang berupaya untuk memerkosa, tapi si korban melawan dan melarikan diri, itu apa tetap bisa dipidana penjara si pelakunya?

Konsekuensi Tuntutan yang Minim dalam Gugatan, Non Ultra Petitum

LEGAL OPINION

Question: Ada satu ganjalan yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya undang-undang ternyata bilang kalau dipecat tapi tanpa adanya kesalahan dari pihak karyawan, katanya kan diberi pesangon dua kali lipat dari pesangon normal. Tapi gimana kalau dalam pokok permintaan di gugatan (petitum), si karyawan selaku penggugat hanya meminta pesangon normal?

Kan, bisa jadi si karyawan tidak mengerti hukum. Kalau tahu, pastinya mintanya sesuai yang ada di aturan hukum. Toh kalau sekalipun ternyata hakim membuat putusan beri tiga kali pesangon, misalnya, ngak rugi dan dan ngak bakal menolak koq, pihak penggugatnya.

Menuruti Perintah Atasan, Justru Berujung Pidana. Tidak Selamanya Kepatuhan Berbuah Manis

LEGAL OPINION

PEGAWAI MELANGGAR PROSEDUR PERUSAHAAN, BERUJUNG PIDANA

Question: Apa memang mungkin bisa terjadi, pelanggaran terhadap peraturan perusahaan atau pelanggaran terhadap SOP (standard operational procedure) di kantor, dapat berujung dipenjara, pidana? Masalahnya ini kepala divisi yang minta lakukan cepat, jadi ada beberapa prosedur yang kena ‘potong kompas’.

Pergi Meninggalkan Bidang Tanah Puluhan Tahun, artinya Ditelantarkan dan Haknya Hapus

LEGAL OPINION

Question: Apa memang mungkin bisa terjadi, hak atas tanah bisa menjadi hangus karena ditinggal pergi selama puluhan tahun? Bukankah hanya HGU (Hak Guna Usaha) yang tidak boleh diitinggal pergi pemiliknya?

Aspek Hukum Menyepakati Kepura-Puraan, Pura-Pura Tidak dapat Disepakati karena Tiada yang dapat Disepakati dari Kepalsuan

LEGAL OPINION

PERIKATAN KONTRAKTUAL PURA-PURA, PENYELUNDUPAN HUKUM

Question: Apa memang benar-benar demikian, bisa terjadi perjanjian dibatalkan dengan alasan dulu bikin perjanjian itu dengan dilandasi motif pura-pura saja? Gimana pula hakim bisa simpulkan itu pura-pura saja atau tidaknya?

Pidana Pengusaha Membuat Surat Perjanjian Kerja Palsu

LEGAL OPINION

MUTASI PEKERJA KE BADAN HUKUM LAIN, ILEGAL

Question: Sebenarnya apa boleh, kami sebagai pegawai dimutasi ke perusahaan yang berbeda secara begitu saja? Kalau pindah ke kantor cabang, masih tidak masalah, tapi ini beda perusahaan. Kalau itu sampai benar-benar terjadi, gimana yang mungkin akan terjadi?

Polisi Terima Uang dari Pelapor, Dipecat Tidak Hormat oleh Sidang Kode Etik Polisi

LEGAL OPINION

Question: Kalau diancam pemecatan dengan alasan melanggar kode etik profesi satuan kepolisian karena menerima sejumlah uang “terimakasih” dari pelapor, bukankah harus ada putusan pidana gratifikasi dulu, baru bisa diproses oleh majelis kode etik?

Sengketa Tanah, Sensitif Perihal Waktu, Berpacu dengan Waktu

LEGAL OPINION

Question: Pak Hery (SHIETRA & PATNERS) menyampaikan bahwa masalah tanah itu sensitif soal waktu. Maksudnya bagaimana?

Lex Posterior Vs. Lex Spesialis, Konteks Kodifikasi Parsial Terbuka

ARTIKEL HUKUM

Banyak diantara kalangan Sarjana Hukum maupun Akademisi di Tanah Air yang tidak menyadari bahaya dibalik perbenturan konsep asas “Lex Spesialis” terhadap keberlakuan asas “Lex Posterior”. Dalam psrspektif “Lex Spesialis Derogat Legi Generalis”, dimaknai bahwa undang-undang yang lebih spesifik gender-nya (atau yang lebih khusus sifat karakter normanya), maka menyimpangi undang-undang yang lebih umum sifatnya.

Masalah atau wacana sengit tidak terhindarkan timbul sebagai konsekuensi logisnya, ketika parlemen hendak menyusun dan mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang didalamnya mengandung norma-norma pidana khusus seperti perihal pidana terhadap delik tindak pidana korupsi (Tipikor), tindak pidana nark0tika, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, yang mana meski kesemua norma khusus tersebut sejatinya telah diatur atau mendapat pengaturan dalam undang-undang khusus, semisal Undang-Undang tentang Tipikor, Undang-Undang tentang Terorisme, Undang-Undang tentang nark0tika, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Anti Money Laundry, dan lain sebagainya.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP TERTANGGUNG

LEGAL OPINION

ASPEK HUKUM ASURANSI KREDIT, CIDERA JANJI PERUSAHAAN ASURANSI

Question: Perusahaan saya memang tidak atau belum punya aset tanah untuk dijadikan agunan. Apa artinya tidak pernah bisa ajukan permohonan pinjaman kredit modal kerja ke lembaga keuangan seperti bank yang biasanya kan, minta agunan berupa tanah?

Membeli dengan Nama Palsu, Bukan Wanprestasi Namun Penipuan

LEGAL OPINION

Question: Membeli tanpa membayar, itu namanya ingkar janji, perdata. Tapi gimana bila kasusnya, pembeli pakai identitas tidak benar, sehingga tidak dapat ditagih karena nama dan alamatnya ternyata palsu?

Aspek Hukum Pekerja Sering Tidak Masuk Kerja

LEGAL OPINION

Question: Ini ada karyawan yang suka bolos, dan sudah sering diulangi sikap tidak disiplin demikian. Jika hanya dikatakna “no work no paid”, maka bisa berantakan nanti sistem produksi perusahaan, karena rendahnya disiplin pegawai. Bisa dimaknai sebagai mengundurkan diri, karyawan bersangkutan?

Pekerja Tidak Mencapai Target, Bukanlah Alasan PHK

LEGAL OPINION

Question: Gimana ini, saat melamar masuk bekerja dan diterima, disuruh tanda-tangan surat baku yang mereka buat, yang isinya bahwa sebagai pekerja dengan ini mengundurkan diri karena tidak mencapai target kerja atau target produksi. Gimana ini, kalau tidak mau tanda-tangan, tidak bisa diterima bekerja katanya? Kalau tanda-tangan, surat itu di waktu kelak, bisa jadi bumerang karena perusahaan bisa pakai itu untuk menyatakan kami selaku pegawai telah mengundurkan diri?

Distributor Mengemplang Dana Produsen / Pabrik

LEGAL OPINION

Question: Perusahaan kami memakai distibutor luar untuk menjual dan mendistribusikan produk buatan pabrik perusahaan kami. Masalahnya, pihak distributor setelah mengambil barang dari kami dan menjualnya, uang hasil penjualan tidak juga disetorkan kepada kami senilai harga barang dari pabrik meski yang bersangkutan sudah mendapat untung dari selisih harga antara harga pabrik dan harga penjualan oleh distributor. Jika memang tidak laku, mengapa barang-barang kami tidak dikembalikan oleh si distributor? Bukannya itu namanya penggelapan, pidana?

Merampas Tanah sebagai Perbuatan Melawan Hukum

LEGAL OPINION

Question: Katanya tidak boleh merampas tanah tanpa didahului gugatan perdata ke pengadilan. Masalahnya bukan tidak berani atau tidak mau bersengketa di pengadilan, tapi mau gugat dengan cantumkan alamat tergugat dimana, bahkan nomor rumahnya pun tidak ada. Masyarakat saat kini merahasiakan nomor rumahnya, sehingga makin sulit jika kita sekarang ini mau gugat orang itu ke alamat domisilinya?

Cara Kerja Hukum Karma

ARTIKEL HUKUM

Bangsa yang bermental sakit, produk hukum dan penegakan hukumnya akan sama sakitnya. Menguasai ilmu hukum sekeras apapun, adalah percuma di tengah bangsa yang sakit—karena ilmu hukum yang dipelajari ialah produk hukum bangsa yang sakit dan penegakkannya pun sama sakitnya oleh bangsa yang sakit ini.

Ironis, sekaligus satir. Namun bukanlah suatu kejahatan untuk mengungkap fakta demikian. Itulah refleksi yang kerap penulis jumpai di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, yang konon menyebut diri mereka sebagai bangsa Timur yang spirituil, toleran, baik hati, berbudi pekerti, dan agamais.

Perihal Hak untuk Diam, antara Hak & Kewajiban di Mata Hukum

ARTIKEL HUKUM

Artikel singkat ini penulis maksudkan sebagai tulisan introspektif dalam perspektif falsafah hukum, topik mana yang penulis nilai sangat penting untuk diangkat, mengingat realita masih sangat minimnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia perihal konsep antara “hak & kewajiban”.

Sebagai pembuka, penulis lontarkan sebuah pertanyaan sederhana sebagai berikut: “Apakah kita wajib, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh warga lainnya?” Pada dasariahnya, setiap warga negara adalah “diseimbangkan” derajatnya di mata hukum. Tidak ada konsep falsafah yang menyatakan bahwa warga negara satu, lebih rendah harkat maupun derajatnya daripada warga negara lainnya.

Hukum Developer Terlambat Menyerahkan Rumah Kepada Pembeli

LEGAL OPINION

Question: Seperti apa, aturan hukumnya bila pengembang perumahan tidak juga serah-terima rumah, yang katanya belum selesai dibangun dan finishing meski telah lama melampaui batas waktu sesuai perjanjian awal dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual-Beli), bahkan juga sampai kini belum AJB (Akta Jual-Beli) meski sudah bayar lunas dengan uang kredit KPR bank, dimana kredit tetap harus dicicil?

Usia Tua Tidak Menjadi Hambatan Mutasi Tempat Kerja

LEGAL OPINION

KEPATUTAN PANGGILAN MASUK KERJA LEWAT TELEPON & SMS

Question: Usia yang sudah tua, apa bisa jadi alasan untuk keberatan terhadap mutasi tempat kerja ke kota lain?

Aspek Hukum Sakit sebagai Alasan Menolak Mutasi Tempat Kerja

LEGAL OPINION

Question: Kalau benar-benar sedang sakit dan kondisinya saat ini masih berobat jalan, apa bisa dipecat sepihak oleh atasan, katanya mangkir kerja jadi dihitung sebagai mengundurkan diri?

Ketika Pemegang Saham Menunggak pada Perseroan

LEGAL OPINION

Question: Ini bagaimana ya, ada salah seorang pemegang saham yang berhutang pada perusahaan, namun hingga kini belum juga melunasi, bahkan sudah tidak lagi kooperatif terhadap kami?

Masa Kritis sebelum Jabatan Direksi Berakhir Tanpa Diangkat Kembali oleh RUPS

LEGAL OPINION

Question: Sudah diberitahu pemilik perusahaan, bahwa pejabat direksi bersangkutan akan berakhir masa jabatannya dan tidak akan diangkat kembali untuk periode masa jabatan berikutnya karena rencananya para pemegang saham akan mengangkat direktur baru, namun direksi tersebut masih saja membeli bahan baku dalam jumlah besar, yang ternyata kini hanya menumpuk di gudang. Apa bisa digugat, mantan pejabat direksi itu, oleh pemilik perusahaan dengan alasan penghamburan?

Pengrusakan Tanaman Pohon, Diancam Pidana Penjara

LEGAL OPINION

Question: Setahu saya, pidana perusakan properti itu, yang dirusak seperti bangunan rumah atau gedung, atau pagar. Kalau berupa pohon, apa memang bisa dikenakan pidana perusakan properti juga?

Perselisihan Hak Upah Minimum Sektoral

LEGAL OPINION

TELAAH KASUS AMBIVALENSI UPAH MINIMUM REGIONAL Vs. UPAH MINIMUM SEKTORAL

Question: Kalau ada selisih pendapat tentang besaran upah minimum sektor, karena sifat upah minimumnya lebih tinggi dari upah minimum regional (UMR), antara buruh dan manajemen, itu masuknya sebagai sengketa apa bila dimajukan ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)?

Perbuatan Pidana sebagai Alasan PHK Sekalipun Tidak Dilaporkan ke Polisi

LEGAL OPINION

Question: Semisal ada karyawan yang melakukan pelanggaran pidana, entah terhadap perusahaan atau terhadap karyawan lain, tapi tidak diproses secara pidana karena satu atau lebih faktor, maka apa artinya si karyawan ini tidak bisa dipecat karena tidak dilanjutkan hingga ke proses vonis pidana ke pengadilan?

Resiko Hukum Dibalik Gadai Saham Perseroan

LEGAL OPINION

Question: Apa saja resiko bila diminta menggadaikan saham perseroan terbatas, sebagai jaminan pelunasan hutang debitor yang dijamin dengan saham perseroan yang dijadikan objek gadai?

Pengusaha Hendak Mem-PHK, Kemudian Menyatakan Mangkir Kerja

LEGAL OPINION

Question: Katanya bila tidak masuk kantor, dan tidak juga kembali kerja setelah dipanggil perusahaan, dikategorikan mengundurkan diri tanpa pesangon. Gimana kalau latar belakang kejadian sebelumnya, ialah perusahaan yang justru ingin memecat karyawannya itu pada mulanya, seperti melarang masuk ke gedung kantor?

Sama-Sama sebagai Pemilik, Tidak dapat Dipidana Penggelapan Harta Gono-Gini

LEGAL OPINION

Question: Yang namanya harta “gono-gini” itu kan, artinya milik bersama antara suami dan istri, bukan milik pribadi salah satu anggota pasangan. Kalau salah satunya kemudian menjual aset harta “gono-gini”, bisa dilaporkan pidana oleh pasangannya?

Mangkir Kerja karena Perselisihan Mutasi Tempat Kerja

LEGAL OPINION

Question: Bagaimana aturan hukumnya, jika karyawan tidak juga mau ikuti perintah perusahaan yang memutasi dirinya? Bila benar-benar tidak juga dia pindah ke kantor cabang lokasi kerja barunya (sesuai perintah mutasi), bisa dibilang mangkir dan artinya mengundurkan diri yang bersangkutan?

Akta Pisah Harta yang Tidak Dicatatkan pada Dinas Catatan Sipil

LEGAL OPINION

Question: Kalau mau buat kesepakatan pisah harta antara pasangan suami-istri, cukup ke notaris untuk buat perjanjian pisah harta, kan?

Audit sebagai Alat Kriminalisasi terhadap Pekerja

LEGAL OPINION

Question: Apa mungkin atau apa pernah terjadi, audit pembukuan keuangan yang diperintahkan oleh pimpinan perusahaan, justru dilandasi niat buruk atau modus untuk mengkriminalisasi karyawannya sendiri?

Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin

LEGAL OPINION

Question: Memang kalau mau nampung BBM (bahan bakar minyak), harus ada izin segala?

Kerancuan Hak Pakai & Pinjam Pakai

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya antara “hak pakai” dan “pinjam pakai”, apakah sama hak atas tanahnya?

Ambivalensi antara Korban dan Pelaku Kejahatan, Telaah Kriminologi & Kriminogen

ARTIKEL HUKUM

Kriminogen, dimaknai sebagai aspek atau faktor pencetus tindak kejahatan, demikian kriminologi menyebutnya. Istilah demikian dapat membiaskan kita dari persoalan sebenarnya, seakan si pelaku itulah penjahat yang paling patut dipersalahkan dan dikriminalisasi. Seakan bertolak-belakang dengan uraian pembuka diatas, ilmu psikologi tidak pernah memandang secara demikian linear, karena emosi dan psikologi manusia bersifat majemuk—bisa jadi, si pelaku adalah korban yang sebenarnya. Dalam artikel ini, kita tidak melihat dari perspektif hukum yang kering dan tidak berangkat dari kenyataan sosial, namun secara sosiologi.

Kisah berikut ini cukup satir, namun penting untuk kita simak dan kita renungkan baik-baik sepanjang hayat kita. Alkisah, seorang kakek-kakek tua renta pada setiap paginya duduk berjemur diri di teras depan rumahnya. Sang pria tua duduk manis di kursi kayunya senyaman mungkin, tanpa banyak bicara, hanya mencoba melewati sisa hidupnya dengan damai.

Down Payment Bukan Syarat Mutlak Sah-nya Perjanjian

LEGAL OPINION

Question: Kan suka itu, jika jual-beli ada disebut soal DP (down payment). Nah pertanyaannya, kalau si pembeli tidak juga bayar DP, apa artinya ia boleh lari dari apa yang sudah disepakati sebelumnya, atau bilang ngak pernah ada kesepakatan untuk ditagih?

Bukti Putusan Pidana, Bukan Alat Bukti Penentu dalam Perdata

LEGAL OPINION

Question: Sudah ada bukti putusan pidana, dimana pelakunya terbukti melakukan penipuan berupa klaim tidak benar terhadap kepemilikan barang kami, seolah barang tersebut milik dirinya, sehingga jelas merugikan pihak kami selaku pemilik sebenarnya. Jika objek barang kemudian dikuasai pihak ketiga, maka untuk menuntut agar barang itu dikembalikan kepada kami, apakah bukti adanya putusan pidana itu, sudah cukup?

Antara Pekerja Permanen & Full Time Job

LEGAL OPINION

Question: Agak bingung, sebenarnya yang dimaksud dengan pekerja tetap, itu selalu dimaknai full time, atau masih boleh lagi untuk kerja juga di tempat lain semisal sebagai freelancer atau sebagainya?

Pembeli yang Beritikad Baik Vs. Pailitnya Developer

LEGAL OPINION

Question: Keluarga saya membeli ruko dari seorang penjual. Kemudian hari penjual tersebut pailit, dan mendadak kurator menyatakan tanah yang kami beli masuk sebagai aset pailit. Apakah benar demikian?

Vonis Hukuman KPPU Berupa Denda & Blacklist Peserta Tender

LEGAL OPINION

Question: Kalau memang Mahkamah Agung suka hanya memberi sanksi denda yang relatif kecil pada pengusaha peserta tender yang dinilai terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat, maka bukankah itu kabar baik bagi peserta tender yang bila tetap berniat curang dalam proses pengadaan barang yang diselenggarakan pemerintah?

Rancu antara Pemilik & Direktur Badan Usaha CV

LEGAL OPINION

Question: Sebenarnya yang berhak untuk mewakili badan usaha berbentuk CV, bila CV menjadi penggugat ataupun tergugat, itu pemilik CV atau direktur CV?