10 Mei, 2018

MANGKIR KERJA KARENA PERSELISIHAN MUTASI TEMPAT KERJA

LEGAL OPINION
Question: Bagaimana aturan hukumnya, jika karyawan tidak juga mau ikuti perintah perusahaan yang memutasi dirinya? Bila benar-benar tidak juga dia pindah ke kantor cabang lokasi kerja barunya (sesuai perintah mutasi), bisa dibilang mangkir dan artinya mengundurkan diri yang bersangkutan?
Brief Answer: Bila terbukti tidak masuk kerjanya (mangkirnya) Penggugat lebih dari 5 hari kerja meski telah diberi perintah oleh Pengusaha, yang dilatar-belakangi perselisihan akibat mutasi, maka Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) akan menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang Pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan konsekuensi pembayaran pesangon dan hak-hak normatif lainnya.
PEMBAHASAN:
Kaedah perihal konsekuensi yuridis PHK akibat penolakan Pekerja terhadap kebijakan mutasi, merupakan norma bentukan praktik peradilan (jugde made law atau best practice) dalam memaknai ketentuan Pasal 161 UU Ketenagakerjaan, akibat maraknya modus PHK terselubung dengan cara memutasi seorang Pekerja yang hendak “disingkirkan”.
Lewat kaedah bentukan praktik peradilan ini, kalangan Pekerja dengan demikian memiliki hak untuk menolak mutasi, dengan tetap tidak kehilangan haknya atas pesangon sekalipun dinyatakan tidak patuh pada perintah mutasi oleh pemberi kerja dan tidak hadir pada lokasi mutasi (safety nett).
Sebagai ilustrasi konkret, untuk itu SHIETRA & PARTNERS merujuk putusan Mahkamah Agung RI sengketa register Nomor 463 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 19 September 2016, perkara antara:
- PT. INTERBIS SEJAHTERA FOOD INDUSTRY, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- SUJIONO, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat bekerja pada tergugat sejak tahun 2000 s/d Juli 2015, dengan masa kerja 15 tahun. Namun pada tanggal 7 Juli 2015, Penggugat dipanggil untuk menghadap personalia dan dijelaskan bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan dengan ditunjukkan daftar pekerjaan, akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk melaksanakan pekerjaan diluar lingkungan pabrik, meski untuk tugas dibagian dalam pabrik Penggugat bersedia, yang mengakibatkan Penggugat dengan personalia Tergugat terjadi perselisihan pendapat.
Akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat tidak diperbolehkan masuk kerja seperti mana biasanya oleh Personalia Tergugat, terhitung dari tanggal 9—11 Juli 2015. Penggugat pada tanggal 13—25 Juli 2015 mengambil cuti tahunan dan pada tanggal 27 Juli 2015 Penggugat masuk kerja seperti biasanya, namun ketika Penggugat akan scan sidik jari pada mesin presensi, Penggugat dilarang oleh satpam untuk melakukan scan jari serta tidak diperbolehkan bekerja atas perintah personalia perusahaan milik Tergugat.
Penggugat menerima Surat Panggilan ke I tertanggal 11 Juli 2015 dan Surat Panggilan ke II dari Tergugat tertanggal 29 Juli 2015 yang ditanda-tangani Pimpinan Umum di perusahaan Tergugat, berisi perintah agar Penggugat mengindahkan mutasi. Namun ketika Penggugat hendak menghadap pimpinan Tergugat, selalu ditolak oleh bagian personalia perusahaan milik Tergugat.
Hingga saat kini, Penggugat tidak boleh bekerja seperti biasanya oleh pihak perusahaan milik Tergugat, dengan alasan Penggugat telah dianggap mengundurkan diri atas kehendak sendiri, hanya karena tidak melaksanakan perintah mutasi sebagaimana intruksi pimpinan perusahaan.
Sekalipun demikian, bila merujuk norma Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
“Dalam hal pekerja / buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.” [Note SHIETRA & PARTNERS: Ketentuan diatas tidak menyebutkan pelanggaran terhadap perintah mutasi, namun penafsirannya kemudian diperluas.]
Penggugat juga merujuk ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
“Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja / buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.”
Yang bila dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: KEP-150 Tahun 2000:
Dalam hal pekerja / buruh tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja / buruh selama dalam proses sebesar 100 % (seratus perseratus).”
Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial Klas 1 A Palembang kemudian menjatuhkan putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg., tanggal 19 Januari 2016, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung Juli 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang PHK kepada Penggugat sebesar:
- Uang Pesangon 1 x (9 x Rp 2.172.600,00) = Rp. 19.553.400,00.
- Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp 2.172.600,00 = Rp. 13.035.600,00.
Sub Total = Rp 32.589.000,00.
- Uang Penggantian Hak 15 % x Rp 32.589.000,00 =Rp 4.888.350,00.
Jumlah = Rp 37.477.350,00.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa terbukti tidak masuk kerjanya (mangkirnya) Penggugat lebih dari 5 hari kerja disebabkan karena perselisihan mengenai mutasi sehingga sudah patut dan adil, sebagaimana Judex Facti menerapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. INTERBIS SEJAHTERA FOOD INDUSTRY tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. INTERBIS SEJAHTERA FOOD INDUSTRY tersebut.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM