03 Juni, 2018

LEX POSTERIOR Vs. LEX SPESIALIS, Konteks Kodifikasi Parsial Terbuka

ARTIKEL HUKUM
Banyak diantara kalangan Sarjana Hukum maupun Akademisi di Tanah Air yang tidak menyadari bahaya dibalik perbenturan konsep asas “Lex Spesialis” terhadap keberlakuan asas “Lex Posterior”. Dalam psrspektif “Lex Spesialis Derogat Legi Generalis”, dimaknai bahwa undang-undang yang lebih spesifik gender-nya (atau yang lebih khusus sifat karakter normanya), maka menyimpangi undang-undang yang lebih umum sifatnya.
Masalah atau wacana sengit tidak terhindarkan timbul sebagai konsekuensi logisnya, ketika parlemen hendak menyusun dan mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang didalamnya mengandung norma-norma pidana khusus seperti perihal pidana terhadap delik tindak pidana korupsi (Tipikor), tindak pidana nark0tika, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, yang mana meski kesemua norma khusus tersebut sejatinya telah diatur atau mendapat pengaturan dalam undang-undang khusus, semisal Undang-Undang tentang Tipikor, Undang-Undang tentang Terorisme, Undang-Undang tentang nark0tika, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Anti Money Laundry, dan lain sebagainya.
Pertanyaan utama yang mengemuka, bila memang parlemen hendak merevisi undang-undang spesifik demikian, mengapa tidak dilakukan secara revisi “parsial terbuka” dengan merevisi masing-masing Undang-Undang sektoral demikian?
Dalam subklasifikasi spesies, kita mengenal istilah seperti: kingdom, genus, dan spesies. Dapat diumpamakan, UUD NKRI 1945 merupakan Kingdom, sementara KUHP merupakan Genus, dan Undang-Undang tentang Tipikor merupakan Spesies.
Kita perlu memahami, bahwasannya KUHP merupakan norma pengaturan pidana yang bersifat umum semata, bukan yang bersifat khusus corak karakternya, mengingat extra-ordinary crime membutuhkan pendekatan berbeda dalam penegakan, aparatur, sanksi, sistem pembuktian, serta penindakannya.
Maka, apa motif tersembunyi dibalik niat parlemen ketika hendak membentuk KUHP yang justru mengatur pula norma pidana khusus, memperkuat undang-undang khusus yang telah ada, atau justru sebaliknya: agenda tersembunyi untuk memperlemah keberlakuan undang-undang yang bersifat khusus pengaturannya?
Kita tidak boleh lupa, bahwa antara Undang-Undang tentang Tipikor, sebagai contoh, adalah satu derajat dengan KUHP, yakni sesama genus Undang-Undang. Maka berlaku-lah asas “Lex Posterior Derogat Legi Posteriori”, yang artinya undang-undang yang lebih baru dibentuk mengesampingkan undang-undang yang lebih lama keberlakuannya.
Menjadi pertanyaan yang patut kita introspeksi, bila Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kemudian disahkan parlemen bersama pemerintah, lalu keberlakuan efektifnya ialah jauh setelah pembentukan Undang-Undang yang bersifat khusus, maka apakah artinya RKUHP yang mengatur pula norma khusus, mengesampingkan keberlakuan berbagai Undang-Undang yang bersifat khusus demikian?
Ambil contoh Undang-Undang tentang Tipikor, yang didalamnya mengandung norma sebagai landasan yuridis pembentukan lembaga semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertanyaannya, bila saja KUHP yang baru disahkan dikemudian hari, ternyata mengatur pula norma-norma perihal Tipikor, namun tanpa menyertakan peraturan perihal eksistensi KPK, maka apakah artinya KPK gugur secara sendirinya disaat RKUHP disahkan menjadi KUHP?
Contoh lainnya, bila dalam Undang-Undang tentang Tipikor, antara pelaku otak intelektual dan pelaku penyertaan yang membantu terselenggaranya Tipikor, masing-masing dihukum sebagai pelaku Tipikor, maka dalam KUHP dikenal konsep “pengurangan 1/3 ancaman hukuman bagi pelaku penyertaan / pelaku perbantuan”. Artinya, bila kemudian pelaku tindak pidana korupsi tertangkap-tangan melakukan korupsi bersama-sama seorang pelaku yang membantu terwujudnya rencana korupsi, maka aturan manakah yang akan diberlakukan? KUHP, ataukah tetap merujuk pada Undang-undang tentang Tipikor?
Pertanyaan berikutnya, bila KUHP hanya mengatur sebagian kecil perihal Tipikor, sementara meski Undang-Undang tentang Tipikor mengatur secara holistik perihal Tipikor, maka apakah artinya berbagai kaedah norma Tipikor “mati” secara sendirinya ketika KUHP disahkan dikemudian hari? Bila norma-norma yang ada di Undang-Undang Tipikor, tidak di-reproduksi dalam RKUHP yang menjelma KUHP, maka apakah artinya norma-norma tersebut artinya tidak lagi diakui (kehilangan validitas) dengan tidak dibuatnya pengaturan yang sama dalam KUHP?
Sejatinya, ketika pemerintah dan parlemen sepakat untuk membentuk kebijakan “kodifikasi parsial terbuka”, maka cukup merancang RKUHP yang bersifat umum, tanpa menyentuh norma-norma tindak pidana khusus. Ketika KUHP yang baru disahkan kemudian, mengatur pula norma-norma pidana yang bersifat khusus, maka akan terjadi perbenturan / konflik asas hukum, sebagaimana telah diutarakan dimuka, disamping membuka peluang “jual-beli / negosiasi pasal”, semisal sebagaimana telah sering terjadi, yakni tindak pidana fidusia, dimana Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan pasal-pasal pidana KUHP dalam dakwaannya, namun ada juga Jaksa yang secara konsisten menggunakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang tentang Fidusia.
Ketika kini kebijakan legislasi Nasional telah menjurus pada kebijakan “kodifikasi parsial terbuka”, maka sudah sepatutnya kebijakan demikian dilanjutkan secara konsisten, dengan tidak kembali melangkah mundur dengan secara implisit menghapus keberlakuan penerapan “kodifikasi parsial terbuka”. Konsistensi merupakan soko-guru kepastian hukum.
Kebijakan legislasi Nasional tidak dapat bersikap simpang-siur dengan membentuk RKUHP yang mencakup pula berbagai norma pidana bersifat khusus, namun disaat bersamaan melahirkan berbagai Undang-Undang yang bersifat Khusus. Hal tersebut diistilahkan sebagai overlaping yang tampak disengaja, karena tidak mungkin Sarjana Hukum penyusun naskah akademik tidak menyadari benturan asas demikian, yang akan menyukarkan implementasi dalam praktiknya disamping menciptakan ketidak-pastian hukum serta membuka lebar-lebar ruang negosiasi pasal bagi mafia kasus.
Mungkin hal tersebut juga dapat terjadi, ditengarai akibat lemahnya sistem pendidikan hukum di Perguruan Tinggi, dimana konsep paling mendasar seperti asas-asas hukum saja, tidak diberikan pemahaman secara mendalam bagi para mahasiswa peserta didik. Ketika landasan fondasi ilmu hukum tidak tertanam secara kokoh, yang kemudian terjadi ialah seperti praktik hukum di Tanah Air: penegakan hukum tidak konsisten, menciptakan preseden buruk yang seolah melestarikan dan memelihara para bandit dan kriminal seolah negara ini adalah negara tanpa hukum—dimana berbagai undang-undang dan aturan pidana ataupun aturan administrasi diterbitkan, namun pelanggaran di lapangan lebih banyak diabaikan oleh para penegak hukum yang memonopoli hak penggunaan senjata api, memonopoli kewenangan penerbitan izin dan/atau penindakan (semisal pembangunan rumah tanpa IMB yang seringkali diabaikan pemerintah daerah), dan akses peradilan pidana.
Kesan “tebang pilih” dan terbitnya aturan yang “segunung” hanya sebagai “kecentilan” atau gimmick semata, karena memang tidak pernah ditegakkan secara serius juga tidak pernah ditegakkan secara konsisten oleh para aparatur pemegang kekuasaan monopolistik tersebut di Indonesia. Produktifitas pembentukan legislasi tidak sejalan dengan konsistensi dan keseriusan untuk menegakkannya, adalah omong-kosong belaka—suatu prestasi palsu yang manipulasi dan cenderung membodohi publik dengan berbagai harapan palsu dibalik regulasi yang ada, dengan jargon: “Jika ada pelanggaran terhadap peraturan, laporkan saja!”—menjadi dua pertanyaan baru: lapor kemana, dan apakah ada jaminan laporan akan ditindak-lanjuti? Melapor tanpa ditindak-lanjuti, sama artinya membuat masalah baru dikemudian hari bagi pihak warga pelapor.
Lihat saja nasib Peraturan Daerah DKI Jakarta yang melarang warga membakar sampah sembarangan sehingga membayakan kesehatan warga lainnya oleh polusi udaha (asap), disertai ancaman sanksi pidana. Namun baik polisi maupun aparatur Pemerintah Daerah, sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menegakkan aturan tersebut, sekalipun warga setempat telah secara resmi mengadukan dan melaporkan.
Sama seperti nasib Perda IMB, dan nasib Perda-Perda maupun undang-undang lainnya yang mengatur sanksi pidana. Jangankan Perda, norma pidana dalam KUHP sekalipun, dalam praktiknya korban kerap ditelantarkan oleh kepolisian yang memegang kendali monopolistik atas penggunaan borgol, sel tahanan, senjata api, maupun akses peradilan pidana.
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM