06 Mei, 2018

KERANCUAN HAK PAKAI & PINJAM PAKAI

LEGAL OPINION
Question: Sebenarnya antara “hak pakai” dan “pinjam pakai”, apakah sama hak atas tanahnya?
Brief Answer: Tidak dikenal istilah “pinjam pakai” dalam  terminologi hukum pertanahan nasional, namun bila yang dimaksud ialah “sewa pinjam pakai”, maka tidak lain hanyalah sewa-menyewa biasa, bukan “hak atas tanah”.
Dengan demikian, “hak pakai” dapat diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan setempat, sementara “sewa pinjam pakai” hanya berupa akta sewa-menyewa layaknya perjanjian perdata kontraktual pada umumnya, yang bahkan dapat dilakukan secara “dibawah tangan”. Untuk itulah sebabnya, kita mulai perlu menghindari penggunaan istilah yang kurang lazin, sehingga cukup berpatokan pada istilah baku semisal “sewa-menyewa”, sebagai judul perikatan saat bersepakat.
PEMBAHASAN:
Terdapat ilustrasi ambigunya penggunaan istilah dalam hubungan hukum yang berujung sengketa, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS rujuk pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa tanah register Nomor 64 K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016, perkara antara:
- YAYASAN MELATI, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat; melawan
- GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, selaku Termohon Kasasi dahulu Tergugat.
Menjadi Objek Gugatan ialah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 21 November 2014 tentang “Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994 tentang Penyerahan Hak Pakai / Penggunaan Tanah Milik / dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda”—dimana tampaknya Penggugat terkecoh oleh judul Surat Keputusan Tergugat, sehingga seolah-olah yang dilimpahkan ialah “Hak Pakai”.
Sementara, bila saja Penggugat mau lebih cermat memahami substansi penetapan Pemda yang menjadi Objek Gugatan, dengan rincian:
Memutuskan :
Menetapkan :
Pertama : Menyerahkan Hak Pakai / Penggunaan Tanah Milik / Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur seluas 122.545 M2 Sertipikat Hak Pakai Nomor 08 terletak di Kelurahan Sei Keledang Samarinda Seberang kepada Yayasan Melati Samarinda Kalimantan Timur, dengan gambar situasi (GS) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan ketentuan:
1. Tanah tersebut tetap tercatat dalam buku inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Dengan penyerahan Hak Pakai Tanah tersebut maka segala risiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan dan keutuhan tanah dimaksud, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima;
3. Menegaskan agar penerima hak pakai dimaksud pada diktum pertama wajib menyerahkan tanah yang dipergunakan apabila sudah tidak digunakan lagi atau keputusan ini dicabut;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.”
Penetapan Pemerintah Daerah (Pemda) ditindak-lanjuti dengan Berita Acara Serah Pakai / Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda tertanggal 3 Agustus 1994:
1. Saleh Nafsi, S.H. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Kaltim, untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, sebagai pihak pertama;
2. Drs. H. M. Rusli, Wakil Ketua Yayasan Melati Samarinda sebagai pihak dua;
Dengan Ketentuan sebagai berikut:
1. Bahwa sejak diadakannya serah-terima pihak kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas tanah tersebut dari bangunan-bangunan liar dan menjaga kebersihannya serta tidak diperkenankan membangun selain Kampus SMA Plus serta fasilitas lainnya;
2. Bahwa pihak kedua tidak diperkenankan menyerahkan tanah tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan / selain pihak pertama;
3. Peminjaman ini sewaktu-waktu dapat diakhiri apabila ternyata dikemudian hari telah disalah-gunakan atau diterbengkalaikan dengan memberikan peringatan sebelumnya;
4. Bahwa pihak kedua jika sudah tidak mempergunakannya lagi, tanah dengan lokasi tersebut diatas sebagaimana diperuntukkan harus menyerahkan kembali kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur c/q Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Kalimantan Timur.”
Adapun yang menjadi pokok gugatan Penggugat, yakni dari ketentuan atau syarat-syarat yang dimaksud baik dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 341 Tahun 1994, tanggal 2 Agustus 1994, maupun dalam Berita Acara Serah Pakai, ditegaskan bahwa Yayasan Melati harus mengembalikan objek tanah, dalam hal:
1. Sudah tidak digunakan lagi;
2. Disalah-gunakan;
3. Diterbengkalaikan.
Sebagai kelanjutan, maka sejak tahun 1994 Penggugat mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Instansi terkait. Kemudian dengan berbekal IMB yang telah diperoleh, didirikanlah bangunan-bangunan, sebagai bukti bahwa Penggugat tetap masih mengelola objek tanah, tidak menelantarkan, dan juga tidak mendirikan bangunan liar.
Namun disaat bersamaan, secara rancu, Penggugat justru mengutip kaedah-kaedah dalam Pasal 41—43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Pokok-Pokok Agraria, yakni yang mengatur:
- Pasal 41:
(1) Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh Pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini;
(2) Hak Pakai dapat diberikan:
a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun;
(3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.”
- Pasal 43:
(1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang;
(2) Hak Pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.”
Bila saja Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan asas-asas hukum perjanjian kontraktual (sewa-menyewa), alih-alih menganggap Objek Gugatan adalah pelimpahan “hak pakai”, maka mungkin akhir putusan pengadilan dari sengketa ini akan berbeda nuansanya. Terhadap dalil-dalil Penggugat, dengan mudahnya Tergugat mengajukan counter argument, dengan kutipan sebagai berikut:
“Bahwa dalam perkara ini seharusnya yang sangat mendesak / urgen untuk dilindungi kepentingan hukumnya justru adalah kepada Tergugat, karena dengan diterbitkannya objek sengketa ini akan memudahkan dan memperlancar kegiatan pelaksanaan belajar mengajar di lokasi / lahan tanah milik Tergugat in casu Tanah Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipinjam pakai / digunakan oleh Penggugat tersebut.
“Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena Keputusan tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dikarenakan belum bersifat final, sebab surat Keputusan tersebut masih diikuti atau ditindak-lanjuti dengan surat perjanjian perdata (tindakan hukum perdata) hal tersebut dapat dilihat dari perjanjian kerja sama Nomor ... dan Nomor 5 tahun 1994 tanggal 30 Oktober 1994 antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur dengan Yayasan Melati;
“Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga ketentuan Pasal 2 huruf a tersebut menjurus / cenderung untuk menganggap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melebur dalam tindakan hukum perdata yang menjadi tujuan akhirnya;
“Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor 252/K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 menyebutkan: ‘Bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkannya dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.’ (vide kumpulan putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara tahun 2005 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI).”
Terhadap gugatan pihak Yayasan, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kemudian menjatuhkan putusan Nomor 37/G/2014/PTUN.SMD, tanggal 11 Juni 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.”
Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda diatas kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta lewat Putusan Nomor 214/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 08 Oktober 2015.
Selanjutnya pihak yayasan mengajukan upaya hukum kasasi, dimana terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa pemegang hak pakai tanah tersebut adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan penyerahan hak pakai kepada Yayasan Melati Samarinda (Pemohon Kasasi) hanya bersifat pinjam pakai. Dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo dari segi wewenang, prosedur, maupun substansi tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas Kecermatan;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: YAYASAN MELATI tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN MELATI tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
  • Telepon: 021-568 2703.
  • Fax: 021-560 2810.
  • Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
  • Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM