Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Pidana Pengusaha Membuat Surat Perjanjian Kerja Palsu

LEGAL OPINION
MUTASI PEKERJA KE BADAN HUKUM LAIN, ILEGAL
Question: Sebenarnya apa boleh, kami sebagai pegawai dimutasi ke perusahaan yang berbeda secara begitu saja? Kalau pindah ke kantor cabang, masih tidak masalah, tapi ini beda perusahaan. Kalau itu sampai benar-benar terjadi, gimana yang mungkin akan terjadi?
Brief Answer: Mahkamah Agung RI memiliki pendirian, tindakan mutasi terhadap seorang Pekerja / Buruh ke perusahaan lain, yang berbeda status badan hukumnya tanpa persetujuan dari sang Pekerja, maka akan dimaknai sebagai telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kategori “bukan diakibatkan kesalahan dari pihak Pekerja”, dengan konsekuensi yuridis hukuman berupa kompensasi pesangon dua kali ketentuan normal.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah ilustrasi konkret, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS jadikan cerminan putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 465 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 19 September 2016,, perkara antara:
- PT. GANDA JAYA PRATAMA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- HERMAN SAWIRAN, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat terhitung sejak tahun 2005 hingga Desember 2013, sebagai pegawai Driver. Selama Penggugat dalam menjalakan kewajiban di Perusahaan PT. Ganda Jaya Pratama milik Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan maupun sanksi, dan Penggugat telah menunjukkan rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan.
Namun pada tanggal 22 November 2013, Penggugat menerima Surat Keputusan Direksi tentang mutasi tugas kerja karyawan dari Direksi CV. Panca Usaha. Penggugat sangat berkeberatan terhadap SK tentang Mutasi Tugas Kerja Karyawan dari Direksi CV. Panca Usaha, dikarenakan Penggugat saat itu hanya bekerja untuk PT. Ganda Jaya Pratama. Sedangkan surat mutasi yang dikeluarkan perusahan tidak mengatas-namakan PT. Ganda Jaya Pratama melainkan perintah mutasi dari CV. Panca Usaha yang telah jelas diantara perusahan PT. Ganda Jaya dan CV. Panca Usaha diatur oleh manajeman yang berbeda.
Perihal mutasi yang dilakukan antara perusahaan atau manajemen yang berbeda terhadap karyawannya, juga tidak diatur didalam perjanjian kerja, peraturan perusahan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang mutasi tenaga kerja antara dua manejemen perusahaan yang berbeda. Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat tetap hadir untuk bekerja seperti biasanya di PT. Ganda Jaya Pratama.
Tanggal 3 Desember 2013, Penggugat menerima Surat Pemberitahuan dari Direksi CV. Panca Usaha, yang pada intinya menurut Tergugat bahwa Penggugat menolak perintah yang layak. Tergugat menolak undangan Penggugat untuk melakukan perundingan Bipartit.
Tanggal 7 Desember 2013, Penggugat menyampaikan surat kepada CV. Panca Usaha yang isinya memberitahukan bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Ganda Jaya Pratama dan bukan merupakan Karyawan CV. Panca Usaha. Namun pada tanggal 7 Desember 2013, Tergugat dalam hal ini PT. Ganda Jaya Pratama, menyampaikan Surat yang isinya bahwa Penggugat dianggap telah mengundurkan diri.
Penggugat diakhiri hubungan Kerjanya oleh Tergugat secara sepihak dengan alasan Penggugat dianggap telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri karena tidak melaksanakan tugas kerja lagi di PT. Ganda Jaya Pratama, tidak melaksanakan intruksi pimpinan perusahaan.
Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat dengan alasan Penggugat dianggap telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri karena tidak melaksanakan tugas kerja lagi di PT. Ganda Jaya Pratama dan tidak melaksanakan intruksi pimpinan perusahaan, dinilai merupakan alasan yang mengada-ada, memaksakan diri untuk dapat dikatakan Penggugat tidak disiplin dan tidak mentaati aturan perusahaan.
Sementara bila merujuk kaedah norma Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan:
“Dalam hal pekerja / buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.”
Sebagai akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak, Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk berkerja seperti biasanya, yang berakibat pada hilangnya pendapatan bulanan berupa upah. Selanjutnya Penggugat melayangkan Surat Pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang pada tanggal 18 Desember 2013.
Penggugat lalu diundang untuk hadir ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang untuk di Mediasi dengan pihak Tergugat, dimana Tergugat hadir diwakili oleh Kepala Personalia PT. Ganda Jaya Pratama. Yang mengejutkan, dalam mediasi tersebut Tergugat memperlihatkan Surat Perjanjian Kerja dengan tertanggal 1 September 2005 ditanda-tangani tanpa materai atas nama Penggugat.
Adapun Surat Perjanjian Kerja tertanggal 1 September 2005 ditanda-tangani tanpa materai atas nama Penggugat tersebut, tidaklah pernah dibuat pada saat Penggugat diterima sebagai pekerja pada perusahaan Tergugat dan tanda-tangan yang terdapat dalam surat perjanjian tersebut bukan merupakan tanda-tangan dari Penggugat.
Terhadap pemalsuan tanda-tangan Penggugat dalam perjanjian tersebut oleh pihak Tergugat, maka sebagai tindak-lanjutnya, Penggugat melaporkan persoalan tersebut ke POLDA Sumatera Selatan dengan Tanda Bukti Lapor dimana yang menjadi Terlapor ialah sdr. Jacob Maranatha,
Atas tindakan ilegalnya tersebut, sdr. Yacob Maranatha terbukti secarah sah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas Ia Palembang Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Plg tanggal 29-04-2015, dengan kutipan amar:
MENGADILI:
1. Menyatakan terdakwa JACOB MARANATHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘tanpa hak menggunakan surat palsu’;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- Surat Perjanjian Kerja Nomor ... tanggal 1 September 2005;
- Surat Keputusan Nomor... tanggal 31 Desember 2005;
- Peraturan Sopir, Helper, Salesman Kaisar, Motoris Nomor ...  tanggal 15 April 2009;
- Perjanjian Kerja untuk Percobaan Nomor ... tanggal 1 September 2005;
- Hasil Interview PT.Ganda Jaya Pratama tahun 2005;
- Surat Lamaran Kerja tanggal 6 Agustus 2005;
- Surat tanggapan mutasi pada tanggal 07 Desember 2013;
- 1 (satu) buah kesepakatan pengakhiran hubungan kerja dari PT.Bentoel Prima tanggal 15 Maret 2005;
... Dikembalikan kepada yang berhak.”
Tanggal 30 Januari 2014, berhubung perundingan Tripartit mencapai deadlock, Penggugat menerima Surat Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, namun Tergugat menolak memenuhi Anjuran dari Mediator, sehingga Penggugat membawa sengketa ini ke Pengadilan Hubungan Industrial agar perselisihan mendapat kepastian hukum.
Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat secara sepihak, bertentangan dengan hukum, karena tidak sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur bahwa pihak Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja, setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Oleh karena itu, Pemutusan Hubungaan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, adalah tidak sah dan batal demi hukum. Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Palembang kemudian menjatuhakn Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg, tanggal 28 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Terhitung tanggal 7 Desember 2013;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat sebagai berikut: (Masa Kerja 8 tahun 2 bulan 6 hari)
- Uang Pesangon 9 x 2 x Rp 1.700.475,00 =Rp. 30.608.550,00.
- Uang Penghargaan Masa kerja: 3 x Rp.1.700.475,00 = Rp. 5.101.425,00.
Jumlah =Rp. 35.709.975,00.
- Uang Penggantian Hak 15% X Rp.35.709.975,00 =Rp. 5.356.496,00.
Jumlah Seluruhnya =Rp. 41.066.471,00.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.”
Pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, dengan dalil bahwa Penggugat adalah Karyawan PT. Ganda Jaya Pratama dan dirinya di-Mutasi oleh Pemohon Kasasi ke CV. Panca Usaha, yang mana CV. Panca Usaha merupakan Unit Kerja dari PT. Ganda Jaya Pratama dimana Managemennya, Direktur, Operational Manager, HRD, Accounting, Keuangan, dan Administrasi PT. Ganda Jaya Pratama dan CV. Panca Usaha adalah sama—suatu dalil yang kelewat naif, karena bila manajemennya ialah sama, mengapa kemudian dimutasi? Modus dibalik itu sebenarnya ialah niat untuk menghapus masa kerja terkait hak atas pesangon saat sang Pekerja memasuki usia pensiun.
Atas mutasi tersebut Penggugat selama 5 (lima) hari berturut turut tidak masuk kerja, padahal sudah dilakukan peringatan oleh Tergugat. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, bukan merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, melainkan Penggugat dinilai telah mengundurkan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, demikian pihak Pengusaha mendalilkan.
Oleh karena Penggugat dinilai, maka Tergugat hanya bersedia memberikan kepada Penggugat berupa Uang Pisah dan Uang Penggantian Hak. Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa terbukti Tergugat melakukan tindakan mutasi terhadap Penggugat ke perusahaan lain, dari PT. Ganda Jaya Pratama ke CV. Panca Usaha yang berbeda status badan hukumnya tanpa persetujuan dari Penggugat sehingga dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan kesalahan dari Penggugat;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. GANDA JAYA PRATAMA tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
“Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. GANDA JAYA PRATAMA tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan