Mari kita bersama-sama membuat keajaiban dengan menabur benih karma baik. Ada akibat, karena didahului oleh adanya suatu sebab (Hukum Sebab-Akibat). Sudahkah kita menanam benih-benih kebajikan pada hari ini?

Keajaiban bersumber dari Perbuatan Bajik, dan Perbuatan Bajik adalah sumber keajaiban. [SANG BUDDHA]

Konsekuensi Tuntutan yang Minim dalam Gugatan, Non Ultra Petitum

LEGAL OPINION
Question: Ada satu ganjalan yang jadi pertanyaan. Kalau misalnya undang-undang ternyata bilang kalau dipecat tapi tanpa adanya kesalahan dari pihak karyawan, katanya kan diberi pesangon dua kali lipat dari pesangon normal. Tapi gimana kalau dalam pokok permintaan di gugatan (petitum), si karyawan selaku penggugat hanya meminta pesangon normal?
Kan, bisa jadi si karyawan tidak mengerti hukum. Kalau tahu, pastinya mintanya sesuai yang ada di aturan hukum. Toh kalau sekalipun ternyata hakim membuat putusan beri tiga kali pesangon, misalnya, ngak rugi dan dan ngak bakal menolak koq, pihak penggugatnya.
Brief Answer: Dari perspektif psikologi hakim, hakim condong tidak menyukai gugatan yang terkesan “rewel”, “tidak realistis”, serta “diawang-awang”, terlebih gugatan yang “bombastis”, dari segi kronologi peristiwa (posita), maupun pokok permintaan dalam gugatan (petitum). Gugatan semacam itu akan cenderung dipandang “sebelah mata” oleh hakim, dan akan malas membaca / memeriksanya.
Memang diakhir setiap gugatan, sudah menjadi standar baku rumusan petitum untuk mencantumkan permintaan subsidair berupa kalimat “Ex aequo et bono”, yang artinya “bila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”. Namun pencantuman demikian hanya memberi ruang kebebasan bagi hakim pemeriksa dan pemutus perkara gugatan perdata untuk menjatuhkan amar putusan dibawah dari level permintaan dalam petitum. Berbeda dengan hukum acara pidana yang memberi ruang kebebasan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis berupa amar putusan diatas / melampaui apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Maka, dapat disebutkan, “seni”-nya ialah mencantumkan petitum yang tidak terlampau tinggi, juga tidak terlampau rendah, namun mash bersifat realistis tanpa terkesan “rewel”. Idealnya, meski belum terjadi dalam praktik (sekadar wacana), hakim pemutus menjadikan hak normatif sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, sebagai suatu “standar minimum”, dalam artian bila penggugat mengajukan petitum dibawah nilai standar minimum, maka hakim tetap akan memberikan amar putusan sesuai “standar minimum”, sebagai antisipasi pembentuk undang-undang terhadap ketidak-tahuan hukum masyarakat.
Terlepas dari wacana demikian, hukum acara perdata menganut asas “non ultra petitum”, hakim dilarang memutus melampaui apa yang diminta dalam gugatan—sayangnya, tanpa dibarengi asas yang menyatakan agar hakim tidak memutus dibawah apa yang sudah digariskan oleh undang-undang, sebagai suatu “jaring pengaman” (safety nett): tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dari apa yang telah diatur dalam norma peraturan perundang-undangan.
PEMBAHASAN:
Untuk memudahkan pemahaman, tepat kiranya SHIETRA & PARTNERS merujuk cerminan kasus konkret pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa hubungan industrial register Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 8 November 2016, perkara antara:
- CV. NAKA, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; melawan
- GUSTI AYU MADE MARLIANI, selaku Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Singkatnya, Tergugat memutus hubungan kerja (PHK) Penggugat, dan menantang sang Pekerja untuk bertarung di “meja hijau”. Gayung bersambut, Penggugat mengajukan gugatan dengan rumusan petitum berupa kompensasi pesangon, namun tanpa menuntut “uang penghargaan masa kerja” meski Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan mengakui hak normatif demikian, disamping pesangon dan uang penggantian hak (tiga komponen primer kompensasi pesangon).
Terhadap gugatan sang Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial Denpasar (sebenarnya) kemudian menjatuhkan putusan Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps. pada tanggal 21 Juni 2016, yang telah sesuai koridor hukum dengan amar sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah memutus hubungan Kerja secara sepihak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat sebesar Rp63.995.710,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh), dengan rincian sebagai berikut:
a. Uang pesangon: 25 hari x Rp80.280,00 x 5 = Rp10.035.000,00.
b. Uang penghargaan: 25 hari x Rp80.280,00 x 2 = Rp4.014.000,00.
c. Uang penggantian hak: ...;
Jumlah: Rp63.995.710,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tidak dapat disebut sebagai telah memihak pihak Pekerja, karena memutus sekadar hanya mengikuti kaedah norma undang-undang yang ada. Selanjutnya, pihak Pengusaha mengajukan upaya hukum kasasi, berkeberatan karena dalam gugatannya pihak Penggugat tidak pernah menuntut agar diberikan “uang penghargaan masa kerja”, sehingga Tergugat memakai celah tersebut untuk mempermasalahkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial.
Dimana terhadapnya, Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan yang persis sebagaimana (tidak melebihi) permintaan Penggugat dalam gugatannya, sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Denpasar pada tanggal 30 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Denpasar pada tanggal 19 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru serta tidak tepat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
“Bahwa oleh karena putusan Judex Facti ultra petita yaitu memutus melebihi dari apa yang diminta dalam gugatan, maka besarnya kompensasi pemutusan hubungan kerja harus diputus sesuai dengan apa yang diminta dalam gugatan yaitu sejumlah Rp43.106.980,00 (empat puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV. NAKA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps. tanggal 21 Juni 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
M E N G A D I L I :
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV. NAKA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps. tanggal 21 Juni 2016;
MENGADILI SENDIRI
Dalam Pokok Perkara.
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah memutus hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pekerja kepada Penggugat sebesar sebagai berikut:
a. Uang pesangon: 30 hari x Rp80.280,00 x 3 = Rp7.225.200,00
b. Uang penggantian hak:
- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur (12 hari) Rp1.800.000,00/25 x 12 = Rp864.000,00
- Uang pengganti perumahan, pengobatan pengobatan dan perawatan Rp7.225.200,00 x 15% = Rp1.083.780,00
c. Kekurangan upah
- Tahun 2015,
Gaji Rp47.000,00 / hari
UMK Rp1.800.000,00 atau Rp72.000,00 / hari
Kekurangan sebesar Rp25.000,00 x 25 hari x 12 bulan = Rp7.500.000,00
- Tahun 2014
Gaji Rp42.000,00 / hari
UMK Rp1.656.900,00 atau Rp66.276,00 / hari
Kekurangan sebesar Rp24.276,00 x 25 hari x 12 = Rp7.282.000,00
- Tahun 2013,
Gaji Rp37.000,00 / hari,
UMK Rp1.358.000,00 atau Rp54.320,00 / hari
Kekurangan sebesar Rp17.320,00 x 25 hari x 12 = Rp5.196.000,00
- Tahun 2012
Gaji Rp26.500,00 / hari
UMK Rp1.259.000,00 atau Rp50.360,00 / hari
Kekurangan sebesar Rp23.860,00 x 25 hari x 12 = Rp7.158.000,00
- Tahun 2011
Gaji Rp25.000,00 / hari
UMK Rp1.191.500,00 atau Rp47.660,00 / hari
Kekurangan sebesar Rp22.660,00 x 25 hari x 12 = Rp6.798.000,00 +
Jumlah ---------------------------------------------------- Rp43.106.980,00 (empat puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja sejumlah Rp43.106.980,00 (empat puluh tiga juta seratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Apa jadinya bila tenaga medis akhirnya “angkat tangan menyerah”, kehabisan tenaga, “lempar handuk” sembari berkata : “Silahkan Anda ‘cuci piring’ Anda sendiri! Anda enak-enakan hidup arogan, bersikap ‘masak bodoh’, lalu kami yang harus mencuri piring kotor Anda? Silahkan Anda bersihkan diri Anda sendiri, dokter bukan babysitter Anda. Dunia ini sudah cukup banyak penyakit dan pasien, Anda pikir selama ini kami kurang kerjaan? Anda sendiri yang kurang kerjaan, merasa hebat sehingga menantang penyakit dan bermain dengan maut.

Pertanyaan Introspektif BAGI YANG MEREMEHKAN ANCAMAN WABAH COVID-19:

Redaksi dengan simpatik mewakili para almarhum korban jiwa COVID-19, yang tidak lagi dapat bersuara memberikan testimoni, izinkan kami untuk mewakili pendapat para korban jiwa COVID-19, apakah para warga yang meremehkan ancaman wabah menular COVID-19, seakan hendak berkata seolah para korban jiwa COVID-19 selama ini KURANG CUKUP BERIMAN, KURANG CUKUP BERIBADAH, dan KURANG CUKUP MENDEKATKAN DIRI PADA TUHAN? Apakah dengan dekat pada Tuhan, maka tiada lagi gunung meletus atau gempa bumi di dunia ini? Sekalipun Anda 100% yakin pada Tuhan, cobalah untuk menyentuh api, mengapa tetap sakit dan melukai?

Bagi masyarakat yang menyombongkan kesehatan mereka dikala wabah merebak, tanyakan ini : “Anda masih bekerja dan keluar rumah saat wabah?”

“Tentu, kerja untuk mencari nafkah. Saya tetap sehat meski berjumpa banyak orang, serta tanpa mengenakan masker. Tidak pernah saya jatuh sakit.”

“Untuk apa nafkah itu?”

“Untuk membeli makanan.”

“Jika tidak makan, apa yang akan terjadi?”

“Perut saya bisa sakit karena lapar dan hidup bisa mati karena kelaparan, atau menderita karena rasa bosan dan mati bosan bila hanya di dalam rumah.”

“Berarti Anda BELUM PUNYA IMAN dan TIDAK BENAR-BENAR KEBAL SAKIT, karena Anda masih bisa menderita karena sakit lapar dan bahkan tewas kelaparan, atau bahkan menderita karena merasa bosan dan mati bosan. Lantas, apa yang membuat Anda berasumsi kebal terhadap virus mematikan?”

Sic utere tuo ut alienum non laedas. “Gunakan tubuh dan mulut kita, tetapi jangan sampai merugikan orang lain.” (“Use our own body in such a manner as not to injure that of another”)

Sebelum melontarkan komentar yang SPEKULATIF, hendaknya memperhatikan perasaan para korban jiwa yang bertumbangan akibat rantai penularan yang tidak terputus berkat “jasa-jasa” para warga masyarakat yang meremehkan wabah menular (menjadi carrier). Apakah data belum menunjukkan cukup banyak korban jiwa akibat COVID-19?

Anda mungkin “kebal” (atau “bebal”), namun bagaimana dengan keluarga Anda? Kesadaran dan mawas diri, adalah bentuk kepedulian bagi sesama. Semua orang memang pasti akan “mati”, namun itu sama artinya tidak menghargai nyawa sendiri dan tidak menghormati hak atas hidup orang lain. Bila Anda tidak sayang nyawa Anda, maka silahkan menantang COVID-19, namun jangan menularkan wabah kepada orang lain yang masih ingin hidup dan berhak untuk hidup.

Berdamai dengan Virus MEMATIKAN (mesin pembunuh pencabut nyawa)? Seolah COVID-19 belum cukup berbahaya. Berdamai, hanya mungkin terjadi ketika kedua belah pihak saling sepakat berdamai. Sejak kapan, sang Virus MEMATIKAN hendak berdamai dengan manusia? Sang virus TIDAK PERNAH KENAL KOMPROMI bahkan terhadap anak-anak dan lansia. Pemimpin yang baik, tidak MEMBODOHI rakyatnya sendiri. Jika kita mampu berdamai dengan Virus, sudah sejak lama rumah sakit kita sepi pasien. Mencari-cari penyakit, dengan taruhan nyawa sendiri dan nyawa orang lain yang tertular oleh yang merasa “kebal”. COVID-19 adalah real, nyata, mematikan, bukan sebuah mitos.

1 orang meninggal, adalah tragedi. Jangan katakan 1.000 orang tewas, adalah statistik. Berkat para “peremeh” demikian, rantai penularan wabah tidak kunjung usai di Republik ini, mungkin tidak lama lagi anak Anda atau keluarga Anda menjadi sasaran korban selanjutnya. Menunggu itu untuk benar-benar terjadi, sekalipun “menyesal selalu datang terlambat”? Satu orang kepala keluarga pencari nafkah menjadi korban jiwa COVID-19, artinya satu keluarga almarhum turut menjadi korban.

Pesan sosial “tidak populis” ini dipersembahkan oleh SHETRA & PARTNERS, sebagai bentuk belasungkawa sedalam-dalamnya bagi para korban jiwa wabah COVID-19, serta apresiasi atas kerja keras para tenaga medis, dimana kontribusi penularannya sedikit-banyak diakibatkan warga masyarakat yang meremehkan pandemik menular mematikan serta merasa “kebal” berkat pelindung “iman” (asumsi spekulatif).

FAKTA SELALU PAHIT, tidaklah perlu kita membohongi diri ataupun warga masyarakat dengan iming-iming “aman dengan cara meremehkan”, “perisai iman”, “menutup mata artinya tiada ancaman di depan mata”, “virus yang tidak berbahaya karena banyak yang sembuh”, ataupun “kesombongan diri yang masih sehat dikala wabah”. Cepat atau lambat, setiap orang pasti akan menua, sakit, dan mati. Kesombongan atas kesehatan Anda yang “masih sehat” dikala wabah merebak, pasti akan “jatuh sakit dan meninggal” pada akhirnya, dimana kesombongan Anda tidak akan kekal. Namun tidak dapat dibenarkan ketika diri Anda menjadi “agen penular” bagi orang-orang lain yang terancam tertular Virus Mematikan. Orang bijaksana tidak mencari-cari / menantang maut serta membawa resiko bagi orang lain akibat penyakit menular dari “orang (terinfeksi) tanpa gejala” (silent transmission).

Kesombongan dengan meremehkan ancaman wabah penyakit, merupakan bentuk KETIDAKPEDULIAN terhadap sesama, dengan membawa ancaman bagi sesama (carrier). Bila dari air yang kita minum dapat terinfeksi bakteri sehingga menderita diare, terlebih serangan virus menular yang telah terbukti MEMATIKAN.

Berbuat baik artinya, tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain.” [Sang Buddha]

[Iklan Resmi Terverifikasi] Butuh Jasa Pencarian Produk MADE IN THAILAND dan Impor ke Indonesia?

Disediakan jasa pencarian serta pengiriman produk dari Thailand & Impor ke Indonesia

[VIDEO] Uang adalah Sumber Kejahatan? Kekurangan Uang Justru Rentan menjadi Korban Kejahatan