07 Juni, 2018

ASPEK HUKUM MENYEPAKATI KEPURA-PURAAN

LEGAL OPINION
PERIKATAN KONTRAKTUAL PURA-PURA, PENYELUNDUPAN HUKUM
Question: Apa memang benar-benar demikian, bisa terjadi perjanjian dibatalkan dengan alasan dulu bikin perjanjian itu dengan dilandasi motif pura-pura saja? Gimana pula hakim bisa simpulkan itu pura-pura saja atau tidaknya?
Brief Answer: Untuk langsung ke pusat permasalahan, jawaban yang SHIETRA & PARTNERS berikan ialah berupa pertanyaan introspektif berikut: bagaimana mungkin suatu kepura-puraaan dapat disepakati? Menyepakati kepura-puraan, apakah dapat dikategorikan sebagai “causa yang sahih” syarat sah perjanjian vide Pasal 1320 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
Pada prinsipnya, apa yang telah disepakati, tidak dapat dibatalkan secara sepihak karena para pihak yang bersepakat terikat dalam perikatan didalamnya yang telah disepakati (Pasal 1338 Ayat ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sama absurd-nya seperti tidaklah dapat seseorang suami membatalkan perikatan perkawinan dengan alasan telah terjadi pernikahan pura-pura. Kepura-puraan tidak pernah dilandasi itikad baik.
Kaedah yang terkandung dalam norma Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata merupakan jaring pengaman (safety nett), bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam perikatan kontraktual perdata. Betapa tidak, salah satu pihak yang sebelumnya telah saling bersepakat, dapat saja menggunakan dalil bahwasannya kesepakatan tempo hari hanya “candaan”, “guyonan”, atau “pura-pura” belaka. Maka, apakah dirinya berhak menyatakan kesepakatan demikian adalah batal adanya? Kepura-puraan bukan untuk disepakati. Sekali menyepakati, maka konsekuensi yuridisnya harus berani ditanggung.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah cerminan konkret, sebagaimana tidak dapat SHIETRA & PARTNERS benarkan praktik demikian yang bila dibiarkan terus terjadi, berpotensi merusak sendi-sendi asas hukum perikatan perdata, menjadi preseden buruk dikemudian hari, yang salah satunya penulis mengkritisi putusan Mahkamah Agung RI sengketa wanprestasi register Nomor 220 PK/Pdt/2016 tanggal 22 Juni 2016, perkara antara:
- PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, semula selaku Tergugat; melawan
- WISNU SUHARDONO, S.E., selaku Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat.
Singkatnya, Penggugat memberi sejumlah uang pada Tergugat, lalu Tergugat memberikan perjanjian jual-beli saham perseroan Tergugat, namun kemudian Penggugat menggugat Tergugat dengan alasan bahwasannya jual-beli saham itu hanya bohong-bohongan belaka, tidak dapat menjadi dasar seolah Penggugat telah membeli saham Tergugat, sehingga pemberian uang oleh Penggugat kepada Tergugat dimaknai sebagai hutang-piutang. Dan itulah yang kini hendak dituntut oleh Penggugat lewat gugatan ini, agar dana pemberian dapat dikembalikan kepada dirinya, lengkap dengan permintaan bunga tentunya.
Terhadap gugatan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menjatuhkan putusan Nomor 966/Pdt.G/2008/PN Jkt. Sel. tanggal 26 Mei 2009, dengan amar : “Menolak gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya”. Namun dalam tingkat banding, yang kemudian menjadi amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 636/PDT/2010/PT DKI. tanggal 8 Desember 2011, sebagai berikut:
MENGADILI :
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan jual-beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I adalah jual beli pura-pura dan batal demi hukum;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditambah bunga sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.”
Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung lewat putusannya Nomor 1948 K/Pdt./2012 tanggal 26 Februari 2013, menyatakan: “Menolak permohonan kasasi” yang diajukan oleh Tergugat, sekaligus mengukuhkan putusan Pengadilan Tinggi.
Tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dengan pokok keberatan bahwa tidak adanya bukti tertulis perjanjian hutang-piutang, dan berpendirian bahwa dana yang diserahkan Penggugat adalah untuk keperluan jual-beli saham perseroan Tergugat.
Berdasarkan bukti perjanjian yang ada, sangat jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat terhadap Tergugat, adalah murni suatu Perjanjian Pembelian Saham atau Penyertaan Modal pada perseroan Tergugat, berupa Akta Perjanjian Pengambilan Saham Baru, yang dibuat di hadapan seorang Notaris, yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak.
Dengan demikian, kedudukan Penggugat saat kini merupakan salah satu pemegang saham dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, karena nama Penggugat kini ada dalam RUPSLB perseroan Tergugat, yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan ada dalam daftar pemegang saham perseroan. Dengan demikian kedudukan Penggugat sebagai pemegang saham sudah sah menurut hukum dan disetujui oleh pejabat yang berwenang.
Singkat kata, hubungan hukum hanya terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan hukum pembelian saham. Dimana dengan pembelian saham akhirnya Penggugat secara sah telah duduk sebagai salah satu pemegang saham dalam perseroan Tergugat. Sehingga dalam hal ini sama sekali tidak ada wanprestasi yang dilakukan Tergugat dalam perjanjian pinjam uang—karena memang tidak pernah ada perjanjian pinjam-meminjam demikian.
Dimana terhadap argumentasi-argumentasi cukup berbobot dari pihak Tergugat, Mahkamah Agung tetap membuat pendirian serta amar putusan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak beralasan  sebab telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti / Pengadian Tinggi dan Judex Juris, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat pada dasarnya hutang piutang, sedangkan jual-beli saham hanya formalitas yang bersifat pura-pura dan dengan tidak dikembalikannya pinjaman kepada Penggugat, maka Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
“Bahwa oleh karena itu alasan peninjuan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200;
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ASURANSI PRISMA INDONESIA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT ASURANSI PRISMA INDONESIA, 2. ANTON SIMON ARSJAD PONTO, 3. DRS. MUSRIZAL MASZDI, 4. CHOUDHRY MANAF, S.H., 5. Drs. AISAR RIFKI INDRA KESUMA, 6. SUPANDI WIRADIMADJA, 7. SHAFAAT ANDIKA RAMLY, 8. DRA. MAUDY SRI CHADIJAH, tersebut.”
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi Hery Shietra selaku Penulis.

Kepastian Hukum Bertopang pada Daya Prediktabilitas Paling Minimum dalam Hukum (PREDICTABILITY)

Foto saya

Trainer & Legal Consultant SHIETRA & PARTNERS didirikan tahun 2013, penyedia jasa konsultasi hukum spesialis preseden / yurisprudensi pertama dan satu-satunya di Indonesia, dibidang perdata maupun pidana. Berkomitmen sebagai profesional dalam setiap layanan jasa hukum, dengan tetap memegang teguh idealisme dan etika profesi.

HANYA PEMBELI EBOOK SERTA KLIEN PEMBAYAR TARIF YANG BERHAK ATAS INFORMASI YANG BENAR (Kami juga butuh makan nasi).
Kebenaran ulasan hukum dalam website, TIDAK DIJAMIN (bisa jadi benar, bisa jadi tidak, hanya penulisnya sendiri yang paling mengetahui). Hanya Klien dalam Sesi Konsultasi dan bahasan dalam eBook, yang kami berikan opini dan data yang terjamin kebenarannya. Pahami, bahwa kami sedang mencari nafkah. Bukan sebagai Klien Pembayar Tarif Jasa maupun bukan sebagai pembeli eBook yang kami jual, resiko ditanggung Anda sendiri selaku pengunjung websiteSyarat & Ketentuan Layanan, lihat TARIF KONSULTASI.

PERINGATAN : (Bila Anda bisa mendapat nomor kontak / email kami, berarti Anda pasti telah membaca peringatan tegas berikut)
HANYA KLIEN PEMBAYAR TARIF JASA YANG BERHAK MENCERITAKAN MASALAH / MENGAJUKAN PERTANYAAN HUKUM. Pelanggar akan dikenakan sanksi BLACKLIST. Peringatan tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Tidak akan kami tolerir sikap dari pihak-pihak yang mendalilkan tidak membaca atau tidak memahami peringatan yang sudah sedemikian tersurat.

Bagi yang berminat mengakses ribuan konten artikel kami (akses full database), pada website khusus terpisah yang kami jamin kebenaran datanya, disediakan layanan MEMBERSHIP. Tersedia untuk bulanan maupun tahunan. Konsultan Shietra juga menyediakan jasa LEGAL ASSESSMENT bagi korporasi.

Bagi yang membutuhkan layanan jasa penulisan, kami menyediakan jasa CONTENT WRITER. Sementara yang membutuhkan jasa Training atau layanan Tutorial Hukum bagi klien korporasi, kami menyediakan PELATIHAN.

Besar kemungkinan ulasan / materi publikasi dalam website, telah kadaluarsa akibat perubahan regulasi, atau pembiasan fakta penting yang kami sengajakan. Informasi serta opini hukum yang Benar dan Terjamin, hanya menjadi Hak Istimewa klien pembayar tarif ataupun pembeli eBook yang kami jual. Anda sendiri yang menanggung resikonya tanpa diagnosa fakta hukum dan analisa yang memadai oleh konselor untuk berdialog / mereview dokumen terkait masalah hukum.

Hukum sensitif detail, terbuka beragam skenario peluang atau kemungkinan yang dapat terjadi hanya karena faktor perbedaan detail fakta hukum, opsi langkah mitigasi, serta setiap resiko upaya hukum yang mungkin berimplikasi. Tidak ada perkara yang seragam untuk dapat diprediksi hasilnya, kecuali melalui sesi konsultasi secara intens / privat. Menyesal tiada guna, bila Anda gagal mengantipasi bahkan masalah menjelma "benang kusut", akibat salah penanganan oleh yang bukan ahli dibidangnya.

Kecerobohan pembaca memaknai ulasan hukum dalam website, dapat berakibat FATAL. Terhadap materi publikasi dalam website, don't try this at home, kecuali Anda berdialog langsung dengan penulisnya dalam sesi konsultasi secara privat.

Tidak bersedia membayar tarif jasa, mengharap "selamat" dan meminta "dilayani"? Hargai profesi kami, sebagaimana profesi Anda sendiri hendak dihormati. Pihak-pihak yang menyalah-gunakan nomor telepon, email, maupun formulir kontak kami, berlaku sanksi. Sadari, selain klien pembayar tarif, maka masalah Anda bukanlah urusan kami.

Manusia beradab menjunjung sikap Resiprositas, Prinsip TIMBAL-BALIK. Seorang pengemis tidak pernah memiliki masalah hukum, terlebih masalah tanah atau masalah tenagakerja, dan pengemis tidak mencari makan dengan merampok nasi dari piring milik profesi orang lain. Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan." Tidak ada kewajiban bagi kami untuk diganggu, dan Anda tidak punya hak untuk mengganggu waktu kami. Ada HAK, maka ada KEWAJIBAN.

Ada Harga, ada Barang. Ada Tarif, ada Jasa. Masalah hukum tidak berbeda dengan "penyakit". Tidak ada satu orang pun yang dengan senang hati bersentuhan dengan "penyakit" milik orang lain, tanpa kompensasi. Karena itu adalah wajar jasa kami dibayar "mahal". Sedia "payung" sebelum "hujan", dan kami menyediakan "payung hukum" untuk Anda berlindung.

Adalah tidak waras, mengambil sesuatu tanpa membayar dari sebuah toko, itu namanya MENCURI. Sama tidak etisnya, mengharap dilayani & menyita sumber waktu kami yang terbatas, meminta data / informasi hukum hasil kerja keras kami, memohon ilmu hasil pengorbanan waktu dan biaya kami, namun tanpa mau membayar sejumlah kompensasi, itu namanya MERAMPOK NASI DARI PIRING KAMI, terlebih sengaja melanggar ketentuan website bahkan menyalahgunakan nomor kontak kami dengan berpura-pura tidak mengetahui bahwa kami sedang mencari nafkah.

Kami pun berhak untuk berdagang jasa dan mencari nafkah! Kantor Virtual kami ini adalah kantor hukum komersiel. Ribuan ID pelanggar telah kami publikasi dalam laman BLACKLIST akibat setiap harinya selalu saja ada pelanggar yang menyalahgunakan nomor kontak / email kami dan melanggar syarat & ketentuan website ini. Kami menyebutnya sebagai "manusia Sampah" yang secara vulgar telah melanggar namun mengharap dilayani?!

-------
Hukum adalah ilmu tentang "prediksi" (diluar itu artinya "spekulasi")Konsultan Hukum SHIETRA & PARTNERS: Jl. HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK, Office Suite Lantai 5 Nomor A529, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia.

Terdapat ribuan konsultan hukum kompetitor kami, namun hanya ada satu orang Konsultan ShietraMenjual jasa layanan konsultasi secara tatap muka maupun secara virtual via online.
Pendaftaran KLIEN: (Wajib terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menyatakan kesediaan membayar tarif layanan yang berlaku. Bila syarat mutlak tersebut tidak diindahkan, maka telepon ataupun pesan Anda akan kami nilai sebagai spam, tidak akan kami respon)
- Telepon: 021-568 2703.
- Fax: 021-560 2810.
- Whatsapp: 08888-9195-18. (Seluruh nomor kontak dan alamat email profesi kerja kami ini, hanya diperuntukkan untuk PENDAFTARAN KLIEN PEMBAYAR TARIF. Menyalahgunakan nomor kontak / email kami untuk tujuan lain, berarti pelanggaran yang akan kami jatuhi sanksi. Pahami betul-betul Etika Komunikasi Anda saat mencoba menghubungi kami)
- Email: konsultasi@hukum-hukum.comhery.shietra@gmail.com

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.

KONSULTAN HUKUM SHIETRA. Kami LEBIH dari sekadar mengutip bunyi Undang-Undang, Hukum yang REAL.
HR. Rasuna Said. Kawasan Epicentrum Utama, EPIWALK Nomor A529, Kuningan, Jakarta. TEKAN GAMBAR UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM

eBook PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Mengupas Kaedah-Kaedah Manarik PERBUATAN MELAWAN HUKUM